Jakarta (republikjatim.com) - Sepanjang hampir 10 tahun berjalan, kehadiran BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah merevolusi sistem layanan kesehatan di Indonesia. Tidak hanya menyatukan berbagai skema asuransi jaminan kesehatan sosial di Indonesia yang sebelumnya terkotak-kotak, BPJS Kesehatan juga menciptakan ekosistem JKN yang kuat dan saling bergantung satu sama lain. Terutama dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk Indonesia.
"Hampir satu dekade, Program JKN berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak negara sangat tertarik kepada BPJS Kesehatan sebagai sebuah program gotong - royong berkonsep single payer. Hal ini sulit ditemukan di negara-negara lain. Kalau dibandingkan negara-negara lain yang butuh belasan hingga ratusan tahun untuk mencapai UHC, progres di Indonesia ini terbilang luar biasa berkembang pesat," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam Diskusi Publik Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN, Senin (30/01/2023) di Jakarta.
Ghufron memaparkan, kepesertaan JKN melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa pada Tahun 2014 menjadi 248,7 juta jiwa pada Tahun 2022. Artinya, saat ini lebih dari 90 persen penduduk Indonesia telah terjamin Program JKN. Khusus untuk peserta JKN dari segmen non Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mencakup Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja pada Tahun 2014 berjumlah 38,2 juta jiwa. Tahun 2022, angka itu naik tajam menjadi 96,9 juta jiwa.
"Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, penerimaan iuran JKN juga mengalami peningkatan menjadi lebih dari Rp 100 triliun dari Tahun 2014 sebesar Rp 40,7 triliun menjadi Rp 144 triliun pada Tahun 2022 (unaudited). Pada masa-masa awal beroperasi, BPJS Kesehatan sempat mengalami defisit," imbuhnya.
Berbagai upaya pun dilakukan hingga Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan berangsur membaik. Bahkan kini dalam kondisi amat sehat. Kesehatan keuangan DJS per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 5,98 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Saat ini tidak ada lagi istilah gagal bayar rumah sakit. Bahkan kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi untuk menjaga cashflow agar rumah sakit bisa optimal melayani pasien JKN. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Bahkan, pemerintah sudah menaikkan tarif pembayaran layanan kesehatan di Puskesmas dan di rumah sakit untuk memotivasi fasilitas kesehatan meningkatkan mutu pelayanannya," tegas Ghufron.
Pertumbuhan cakupan kepesertaan JKN, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada Tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada Tahun 2022. Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga giat mengusung program promotif preventif, termasuk melalui skrining kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari penyakit tertentu.
"Tahun 2022, tercatat sebanyak 15,2 juta peserta JKN memanfaatkan layanan skrining BPJS Kesehatan. Yakni mulai dari skrining riwayat kesehatan, skrining diabetes melitus, skrining kanker serviks, dan skrining payudara. Faktanya, bukan orang kaya yang paling banyak menggunakan BPJS Kesehatan. Justru, yang paling banyak memanfaatkan BPJS Kesehatan dengan biaya terbesar adalah kelompok PBI. Tercatat jumlah kasus pemanfaatannya lebih dari 31 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp 27,5 triliun. Sementara penyakit dengan biaya terbesar yang paling banyak dimanfaatkan PBI adalah penyakit jantung. Yakni sebesar 4,2 juta kasus dengan biaya Rp 3,2 triliun. Terlihat paling diuntungkan dan terbantu atau paling banyak dana JKN digunakan peserta PBI ini," urainya.
Ghufron menilai BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program JKN sudah menjalankan tugasnya. Pelaksanaan JKN selama ini sudah on the right track. Bahkan ada perbaikan terus menerus secara nyata. Menurutnya, untuk menciptakan ekosistem JKN yang sehat, semua pihak harus mengoptimalkan kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.
"Sebagai single payer institution, kemandirian lembaga BPJS Kesehatan perlu dijaga bersama agar terhindar dari intervensi manapun. Agar hal-hal baik yang sudah dirasakan manfaatnya bagi Indonesia bisa terus berkelanjutan. Program jaminan sosial ini, satu-satunya bentuk gotong royong bangsa yang riil dirasakan masyarakat luas dan terasa negara hadir di tengah masyarakat," paparnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan meski penyelenggaraan Program JKN saat ini sudah mengalami banyak perbaikan di berbagai aspek, tetapi ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari isu kepesertaan, mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan, hingga soal pembiayaan.
"Dari aspek kepesertaan, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipakai seluruh kementerian/lembaga untuk menentukan semua jenis bantuan sosial di negeri ini. Dampak DTKS ini besar bagi masyarakat. Sehingga perlu dukungan BPJS Kesehatan agar kepesertaan PBI benar - benar menjangkau orang yang benar-benar membutuhkan," jelasnya.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengungkapkan ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program JKN ke depan. Yakni terkait peningkatan kualitas pelayanan, memastikan iuran terjangkau dan upaya mewujudkan UHC.
"Program JKN menjadi wujud konkrit transformasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Yang diperlukan masyarakat saat ini adalah standarisasi pelayanan kesehatan, bukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kemudian dengan naiknya tarif pelayanan kesehatan, maka fasilitas kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanannya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Acara ini dihadiri narasumber ternama lainnya seperti Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Segara Research,s Piter Abdullah, Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timbul Siregar, Pengamat Jaminan Sosial, Chazali Situmorang dan Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Yuli Farianti. Hel/Waw
Editor : Redaksi
