Sidoarjo (republikjatim.com) - Bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) dan Lintang 9, Pemkab Sidoarjo melaunching Pendamping Produk Halal (PPH) di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo, Sabtu (23/07/2022) malam. Dalam peluncuran kali ini, terdapat sekitar 200 orang anak muda terpilih.
Selama lima hari ke depan, mereka akan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) menuju sertifikat halal. Program sertifikasi ini mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo yakni UKM Naik Kelas.
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) mengatakan mencari anak muda yang ikut berperan dalam memikirkan kemajuan Sidoarjo itu sulit. Mencari anak muda spesial yang mau memikirkan kemajuan Kabupaten Sidoarjo belum tentu bisa ditemukan di daerah lain. Karena itu, Bupati muda yang akrab disapa Gus Muhdlor ini mengucapkan rasa terima kasih atas kolaborasi dan kerjasama itu.
"Saya mengucapkan terima kasih, karena yang kami cita-citakan dalam setiap program yang ada di Kabupaten Sidoarjo bukan hanya dilakukan atau dieksekusi dinas terkait. Akan tetapi melibatkan peran serta masyarakat. Khususnya anak muda. Karena melibatkan anak muda maka akan berjalan dengan lebih baik dengan sasaran dan tujuan yang tepat," ujar Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali kepada republikjatim.com, Sabtu (23/07/2022) malam.
Selain itu, Gus Muhdlor menambahkan Sidoarjo dijadikan sebagai salah satu daerah penyokong Kawasan Industri Halal (KIH). Seperti diketahui PDRB Kabupaten Sidoarjo berdasarkan perputaran keuangan di bank yang ada di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya mencapai Rp 200 triliun. Dari jumlah itu, perputaran 37 persen industri pengolahan dan kegiatan usaha UKM Makanan dan Minuman (Mamin) 58 persen.
"Bicara Mamin maka pasti akan berbicara tentang higienis. Makanan itu layak, bergizi atau tidak? Dengan program sertifikasi halal serta kemudahan lain dalam mendukung perkembangan UMKM di Sidoarjo maka semua bisa tercapai," imbuhnya.
Saat ini, kata Bupati Alumni Fisip Unair Surabaya ini, Sidoarjo memiliki program 20.000 UMKM naik kelas. Baginya, yang awalnya UMKM tidak memiliki izin menjadi berizin. Beberapa poin kepengurusan dokumentasi bisa dilakukan secara pararel.
"Kami berharap program UMKM naik kelas ini benar-benar berjalan. Dinas Koperasi dan UKM benar-benar memetakan UMKM khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Dalam perjalanan pelatihan kepada peserta agar bisa memberi atensi lebih. Karena ini merupakan bentuk pengabdian untuk Sidoarjo," pintahnya.
Selain itu, adanya kolaborasi beberapa dinas terkait dalam perizinan, agar yang dibutuhkan para pelaku UMKM benar-benar mendapat pendampingan dari awal sampai akhir (sampai selesai). Termasuk dapat diselesaikan secara cepat. Hitungannya, untuk mencapai UMKM Naik Kelas, jika pendampingan ada 20.000 UMKM naik kelas maka per tahun wajib menyelesaikan 4.000 UMKM. Agar dalam waktu 5 tahun ke depan target terselesaikan dengan pendampingan marketing dan packaging.
"Sidoarjo memiliki jagoan-jagoan masa depan saat mengikuti kegiatan seperti ini. Mereka memiliki link menjadi suatu berkah bagi semua. Selamat datang dan selamat mengejar amanah. Karena program ini bukan hanya tanggung jawab sesama manusia, akan tetapi merupakan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kami memberi kepercayaan dan kepastian hukum tentang produk sertifikat halal. Ini menjadi tren budaya dan gaya hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah menjadi kebutuhan. Sertifikat halal sudah menjadi daya saing dan kualitas utuh dalam perdagangan," tegasnya.
Sementara Ketua Halal Center Unusida, Muhafidhah menegaskan terbitnya regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi kewajiban semua produk bersertifikat halal. Hal ini berlaku sejak 17 Oktober 2019 dengan target sampai Tahun 2024 semua produk makanan dan minuman memiliki sertifikat halal. Hal itu menjadi tugas dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan serta mengawal pelaku UMKM dalam pengurusan produk halal.
"Tahun 2034 adalah capaian untuk semua produk yang beredar harus bersertifikat halal. Ini akan diselesaikan secara bertahap setiap tahun. Untuk makanan dan minuman termasuk seluruh produk harus sudah bersertifikat halal. Tahun 2034 capaian Indonesia menjadi negara yang berdaya saing. Karena itu mari bersama-sama membangun dan bersinergi untuk membangun ekonomi Indonesia," katanya.
Saat ini, lanjut Muhafidhah Unusida menjadi lembaga pendamping PPH. Pihaknya bekerja sama dengan Lintang Songo Foundation serta Pemkab Sidoarjo mengawal pelaksanaan sertifikat halal secara bersama-sama.
"Yang kita lakukan sekarang ini adalah tanggung jawab dan amanah yang harus benar-benar diemban dengan penuh tanggung jawab. Seperti kehalalan produk. Artinya kita harus mendampingi dan harus turun ke bawah. Itu tujuan kita mendampingi pelaku UMKM mendapat sertifikat halal," tandasnya.
Kegiatan ini dihadiri langsung Warek I Unusida Ismanto, Warek II Lukman Hakim serta Warek III Ali mashuri, Kakan Kemenag Sidoarjo M.Arwani Ketua Halal Center Unusida Muhafidhah, Ketua Lintang Songo Foundation Muh.Zakaria Dimas Pratama serta instansi terkait lainnya. Acara dilengkapi penandatanganan MoU antara Pemkab Sidoarjo, Halal Center Unusida serta Lintang Songo Foundation. Hel/Waw
Editor : Redaksi
