Oleh Suhendra Mulia (Humas Madya LIPI)
Bandung (republikjatim.com) - Indonesia negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, adat istiadat, agama dan potensi sumber daya alam yang besar. Indonesia mengalami masa sulit dari sisi ekonomi dan politik di masa perjuangan. Yakni di era itu Indonesia menjadi negara jajahan dari bangsa-bangsa asing seperti Belanda, Inggris, Portugis dan Jepang. Pada era awal kemerdekaan Indonesia masih mengalami masa sulit dengan menghadapi agresi Belanda dan pemberontakan-pemberontakan dari bangsa sendiri.
Hal inilah yang membuat ekonomi bangsa Indonesia terpuruk. Ditambah lagi dengan ketidakstabilan politik saat itu. Indonesia mulai membenahi dan menata perekonomian sejak tahun 1961 (databoks.katadata.co.id, 2018). Ekonomi Indonesia secara umum selalu mengalami pertumbuhan dan hanya dua kali mengalami kontraksi.
Pertumbuhan PDB Indonesia tertinggi dicatat pada 1968 atau awal era Orde Baru, yakni mencapai 10,92 persen. Sedangkan di era reformasi, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatat pada 2007 yaitu sebesar 6,35 persen. Namun, ekonomi Indonesia juga pernah mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif, yakni pada 1963 di era Orde Lama dan pada 1998 saat terjadi Krisis Finansial Asia. Terjadinya krisis yang dibarengi dengan aksi kerusuhan di seluruh tanah air itu, membuat ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sangat dalam hingga -13,13 persen.
Kelompok Dua Puluh atau G20 (Group of Twenty) (id.wikipedia.org, 2022) adalah kelompok yang terdiri 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Secara resmi G20 dinamakan The Group of Twenty (G20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Dua Puluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral.
Kelompok ini dibentuk Tahun 1999 sebagai forum antar pemerintah yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah menteri keuangan Jerman dan Kanada.
Pembentukan forum ini berawal dari terjadinya Krisis Keuangan Tahun 1998 dan pendapat yang muncul pada forum G7 mengenai kurang efektifnya pertemuan itu jika tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain agar keputusan-keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan mendengarkan kepentingan-kepentingan yang barangkali tidak tercakup dalam kelompok kecil itu. Forum G20 terdiri dari 20 negara (detik.com, 2022) yaitu AS, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20.
Presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Untuk Tahun 2022, Indonesia mendapat kepercayaan terpilih dan tengah mempersiapkan penyelenggaraan forum yang akan berlangsung sejak 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 mendatang. Tema besar presidensi G20 Tahun 2022 adalah 'Recover Together, Recover Stronger'. Tema ini dilatarbelakangi visi Indonesia untuk mengedepankan kemitraan dan inklusifitas dalam mendorong pemulihan ekonomi dunia yang tangguh yang berkelanjutan pasca pandemi COVID-19.
Forum G20 menjadi perhatian masyarakat Indonesia dimana peran dan arti dari posisi Presidensi Tahun 2022 di saat pandemi covid-19 melanda dunia. Pandangan yang disampaikan Emilia Yustiningrum (2022), Peneliti Pusat Riset Politik-Badan Riset dan Inovasi Nasional berpendapat Presidensi Indonesia di G20 merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif dalam lingkaran global.
Presidensi Indonesia di G20 dilaksanakan dengan prinsip inklusif dan transparan. Inklusif artinya tidak hanya melibatkan elit politik tingkat tinggi seperti kepala negara, menteri keuangan, gubernur bank sentral, tetapi juga anggota masyarakat secara umum yaitu bisnis, masyarakat sipil, ilmuwan, think tank, organisasi buruh, perempuan, kaum perkotaan, dan pemuda. Transparan artinya semua kegiatan sebanyak 150 pertemuan terbuka untuk umum dan bisa diikuti media. Prinsip bebas aktif dalam posisi Indonesia sebagai Presidensi G20, membuat Indonesia bisa diterima dalam berbagai level negosiasi baik pada level bilateral, regional, dan global, serta mendapatkan kepercayaan dari mitra.
Contohnya negosiasi tentang vaksin covid-19. Presidensi Indonesia di G20 juga menunjukkan posisi Indonesia bridge-builder pada level global, artinya menjembatani kepentingan negara berkembang dalam 3 isu prioritas yaitu distribusi vaksin, transformasi digital, dan transisi energi. Isu perempuan dan UMKM (Emilia, 2022) pertama kali muncul pada saat Pertemuan Tingkat Kepala Negara G20 di Brisbane, Australia tahun 2014. Isu ini tidak lepas dari posisi Presidensi Australia di G20 pada tahun yang sama, untuk menyuarakan pentingnya negara-negara G20 untuk mengambil langkah guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor swasta.
KTT G20 di Brisbane mencetak sejarah yang untuk pertama kalinya negara-negara anggota G20 menyepakati target spesifik tentang isu gender yaitu berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender dalam partisipasi tenaga kerja hingga 25 persen pada Tahun 2025.
Berdasarkan data survei oleh TNP2K dan Kementerian Koperasi dan UKM (2020) (dalam Emilia, 2022) menunjukkan bahwa 64,4 persen pemilik usaha saat ini adalah perempuan usia produktif dan tinggal di daerah perkotaan. Namun demikian, data teragregasi gender yang bersifat nasional untuk dapat menyediakan data faktual tentang karakteristik, jumlah dan potensi perempuan pelaku usaha belum tersedia secara komprehensif. Setidaknya masyarakat Indonesia mengetahui arti penting dari peran presidensi G20 yang disandang Indonesia.
Dengan pandangan yang positif dari masyarakat ini mencerminkan Presidensi G20 mendapat dukungan yang penuh dan juga keinginan harapan masyarakat atas perbaikan dan perkembangan ekonomi Indonesia di saat ini dan ke depan nanti.
Editor : Redaksi
