Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebanyak 21 pengurus Asosiasi Pendamping Desa Indonesia (APDI) cabang Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2022 merasa lega. Mereka dilantik secara tatap muka oleh Ketua APDI Jatim, Miftakhul Munir di Pendopo Delta Wibawa, Sabu (18/12/2021) malam.
Pelantikan APDI Sidoarjo ini juga disaksikan langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), Kepala Dinas PMD dan Camat se Sidoarjo.
APDI salah satunya berfungsi untuk membangun organisasi profesi yang kuat dan profesional untuk Kementerian Masyarakat Desa (Kemendes). Sekaligus berusaha meningkatkan kapasitas Pendamping Desa dalam menjalankan tupoksinya secara profesional.
"Kami atas nama tuan rumah merasa tersanjung sekali dengan adanya pelantikan pengurus APDI Sidoarjo. Karena melihat APDI ini memiliki potensi yang sangat besar. Potensi yang belum tentu dimiliki organisasi lain," ujar Bupati Sidoarjo, Gus muhdlor usai pelantikan, Sabtu (18/12/2021) malam.
Berdasarkan datanya, kata Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya ini, 35.000 anggota APDI. Itu tertata mulai pusat, propinsi, kabupaten sampai ke tingkat desa.
"Tinggal potensi-potensi ini dipoles. Kemudian diarahkan agar pembangunan di desa bisa berjalan dengan baik. Termasuk tugas PD, PLD dan TA untuk mengajak warga desa bisa survive dalam pembangunan," imbuhnya.
Soal Perpres Nomor 104 Tahun 2021 yang ditindaklanjuti Permendes Nomor 07 Tahun 2021 menjadi tantangan bagi semua. Karena isinya jelas soal Dana Desa (DD) 40 persen untuk Bantuan Sosial Langsung (BLT DD), 20 persen untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk penanganan Covid-19 dan sisanya 32 persen untuk program prioritas lain.
"Tantangan itu harus dijawab. Untuk menjawab tantangan itu saya yakin lebih kuat dengan berkumpul lewat asosiasi (APDI). Lewat wadah APDI ini, saya yakin ada cara mengatasi Perpres itu. Kami berharap pendamping desa juga tampil memberi masukan. Entah lewat Inspektorat, lewat Reskrim dan lain sebagainya," tegasnya.
Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini meminta pendamping desa bukan hanya menjadi pendamping untuk pembangunan saja. Tetapi juga pendamping tata kelola keuangan desa. Termasuk Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) harus kompak mengontrol jalannya Pemdes mewakili Kemendes.
"Keberkahan seseorang bukan karena pertama kali kontrak jadi Pendamping Desa. Tetapi keberkahan bergantung saat waktu berada desa. Yakni seberapa kuat melayani desa dan seberapa banyak keringatnya berbakti untuk desa. Bicara negara dan bangsa terlalu tinggi. Karena kemajuan sebuah negara dan kemajuan bangsa, itu semua bergantung kemajuan desa," tandasnya. Adv/Zak/Waw
Editor : Redaksi
