Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendorong Pemkab Sidoarjo menambah lagi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dorongan ini disampaikan setelah BHS bersama anggota Komisi E DPRD Jatim, dr Benyamin Kristianto meninjau proyek pembangunan RSUD Sidoarjo Barat yang ada di Kelurahan Tambakkemerakan, Kecamatan Krian, Sidoarjo, Selasa (31/08/2021).
Menurut BHS yang juga politisi Partai Gerindra ini menilai RSUD Sidoarjo Barat yang tengah dibangun, belum cukup untuk melayani warga Kecamatan Krian, Balongbendo, Prambon, Tarik dan Kecamatan Wonoayu. Alasan BHS, karena kesehatan merupakan aset terbesar dari Sumberdaya Manusia (SDM).
"Berdasarkan undang-undangnya pemerintah harus menjamin kesehatan masyarakat. Itulah, pentingnya fasilitas kesehatan. Tidak hanya fasilitas infrastruktur, tetapi juga fasilitas alat kesehatan (Alkes) untuk menjaga agar SDM tetap sehat itu sangat penting," ujar BHS seusai meninjau pembangunan RSUD Sidoarjo Barat di Kelurahan Tambakkemerakan Kecamatan Krian, Sidoarjo, Selasa (31/08/2021).
Bagi BHS fasilitas infrastruktur kesehatan di Sidoarjo, sangat kurang. Di wilayah Kecamatan Krian, Balongbendo, Prambon, Tarik dan Kecamatan Wonoayu misalnya, yang menjadi target sasaran RSUD Barat yang biasa disebut RSUD Sidoarjo Barat (Sibar) tak sebanding dengan jumlah penduduk di beberapa kecamatan itu yang mencapai sekitar 370.000 jiwa. Dengan jumlah penduduk itu, RSUD Sidoarjo Barat ternyata bakal dilengkapi 144 bed. Padahal, rasio bed rumah sakit itu satu banding 200 atau 5 banding 1.000 jumlah penduduk.
"Sementara di RSUD Sidoarjo Barat, masih satu banding 2.000. Jumlah bed di RSUD Barat ini juga masih kurang. Mengisi kekurangan itu menjadi tugas dari pemerintah daerah. Makanya Pemkab Sidoarjo harus bisa menambah pembangunan RSUD lagi di wilayah lainnya yang belum ada RSUD," imbuh mantan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini.
Politisi Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya menjelaskan Pemkab Sidoarjo harus bisa menambah RSUD di wilayah Barat di sisi Selatan. Hal itu, penting karena di wilayah itu belum ada RSUD. Harapannya bisa melayani warga asal Kecamatan Prambon, Tulangan dan Kecamatan Krembung.
"Sekarang malah yang direncanakan membangun RSUD di Sukodono. Padahal, Sukodono kan sudah ada RSUD Barat. Jaraknya dengan RSUD Barat ini masih sangat dekat dan bisa dijangkau. Harusnya, Pemkab Sidoarjo membangun RSUD di wilayah perbatasan Tarik, Prambon, Krembung dan Tulangan agar masyarakat pinggiran tidak kesulitan saat berobat," tegas pria yang pernah menjadi Cabup Sidoarjo ini.
Begitu juga soal jumlah dokter dan tenaga kesehatan di Sidoarjo, kata BHS harus segera ditambah. Yakni dengan mendirikan Fakultas Kedokteran maupun menambah sekolah perawat, untuk membenahi SDM yang handal dan terampil di bidang kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Karena pembangunan RSUD Barat dibangun menggunakan APBD, kami minta agar saat operasional, warga bisa memanfaatkannya untuk berobat secara gratis. Nanti saat dioperasionalkan juga harus gratis seperti puskesmas-puskesmas lainnya. Kan jumlah 26 puskemas di Sidoarjo masih sangat minim," tegas penasehat utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Grup ini.
Namun, saat sidak itu BHS memberi apresiasi ke pihak pelaksana (rekanan) proyek RSUD Sidoarjo Barat. Alasannya, karena hasil pekerjaan rapi dan cepat. Hanya saja, dengan rencana jumlah bed dengan kondisi luasan lahan RSUD Sidoarjo barat yang mencapai 5,6 hektar itu tak sebanding. Baginya, RSUD Barat seharusnya sudah bertipe B. Pihaknya menyayangkan informasi RSUD yang sangat luas itu hanya diisi 144 bed.
"Termasuk soal pekerja lokal berjumlah 40 persen dan luar daerah 60 persen di proyek RSUD baru ini. Kami meminta agar prosentase itu diubah yakni dibalik dengan komposisi tenaga kerja lokal 60 persen dan luar daerah 40 persen atau 70 banding 30 persen," pintahnya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim dr Benyamin Kristianto menilai RSUD Barat yang luas itu sangat bagus dan layak menjadi tipe B. Hal itu sesuai peraturan Kemenkes yang baru, sekarang untuk naik tipe D, C dan B itu bergantung jumlah bed yang disediakan di RSUD itu saja.
"Kalau mau jadi tipe B tinggal menambah bed saja. Kan bangunan dan luasannya sangat layak. Misalnya, saat pandemi Covid-19, pemkab akhirnya mendirikan posko-posko dan selter di di desa dan kecamatan karena rumah sakit penuh. Alangkah bagusnya kalau RSUD seperti ini sudah berdiri (beroperasi). Tentu jauh lebih elegan daripada ditangani di daerah-daerah, yang penanganannya tidak maksimal dan tidak terpusat," jelasnya.
Sementara Site Manager PT Permata Anugerah Yalapersada, Agus H mengaku saat ini progres pembangunan RSUD Barat sudah mencapai 20 persen. Dia optimistis bisa menyelesaikan pekerjaannya itu hingga akhir Desember 2021.
"Karena proyek kami kerjakan pararel. Konstruksi jalan, finishing juga jalan serta outdoor dan indoor juga dikerjakan berbarengan," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
