Sidoarjo (republikjatim.com) - Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono (BHS) membagikan puluhan ribu paket daging kurban, Kamis (22/07/2021). BHS bersama timnya membagikan puluhan ribu paket daging kurban untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di wilayah Sidoarjo dan Surabaya.
Puluhan ribu paket daging kurban itu, merupakan hasil penyembelihan 30 ekor sapi dan 40 ekor kambing. Puluhan hewan kurban itu, hasil kolaborasi BHS Peduli bersama PT Dharma Lautan Utama (DLU) dan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia.
"Tahun ini kami sengaja memperbanyak berbagi hewan kurban. Karena banyak masyarakat terdampak Covid-19 dan banyak warga yang membutuhkan bantuan daging kurban ini," ujar BHS saat membagikan daging kurban secara simbolis di BHS Center, Sidoarjo, Kamis (22/07/2021).
BHS menambahkan pembagian daging kurban ini dibagi secara door to door ke rumah-rumah warga untuk menghindari terjadinya kurumunan. Apalagi, saat ini di tengah tingginya penularan Covid-19 di Kota Sidoarjo.
"Teknis pembagiannya, kami langsung membagikan kepada masyarakat melalui Korcam dan Kordes untuk menghindari terjadinya kurumunan. Karena kerumunan itu bisa jadi akan menimbulkan penularan virus Corona," imbuhnya.
BHS memaparkan, selain dibagikan ke warga terdampak Covid-19, BHS juga memberikan daging kurban kepada beberapa komunitas. Mulai dari komunitas seni, sepak bola dan komunitas lainnya.
"Untuk sebagian kecil kami salurkan kepada komunitas. Tetapi yang paling banyak kami salurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang sangat membutuhkan protein agar terhindar dari penularan virus Corona," tegasnya.
Selain itu, BHS yang juga Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim ini menilai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli 2021 itu berharap industri transportasi umum tidak boleh kolaps (terganggu). Menurutnya, secara kalkulasi dampak PPKM Darurat terjadi penurunan aktifitas masyarakat pengguna transportasi yang sangat luar biasa. Dia mencontohkan di Terminal Bungurasih terjadi penurunan hingga 90 persen.
"Kalau kolaps nanti terjadi perubahan setelah adanya Covid-19. Itu akhirnya mayarakat menggunakan kendaraan pribadi masing-masing bisa tidak efektif dan efisien. Belum lagi dampak penyekatan untuk transportasi publik harus benar-benar dianalisa dampaknya. Jangan sampai memberatkan masyarakat dan industri transportasi," jelas mantan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra periode 2014-2019 ini.
BHS menilai seharusnya penyekatan tidak terjadi di transportasi publik. Karena transportasi publik diberikan keleluasaan dan kemudahan agar masyarakat menggunakan transportasi publik lebih mudah terpantau. Hal itu, lebih mudah terpantau daripada menggunakan transportasi pribadi.
"Permasalahan PPKM Darurat sebenarnya bukan masalah sekat-menyekat. Terutama bukan pembatasan di jalan melalui penyekatan. Karena penyekatan akan terjadi penumpukan di daerah dan lokasi lain, jangan menjadi penumpukan. PPKM Darurat harus disikapi dengan satu program yang jelas. PPKM Darurat sebelum selesai harus dilihat tolok ukur dan ada target penurunan orang terinfeksi Covid-19," paparnya.
Berdasarkan datanya, kata BHS masyarakat yang Isolasi Mandiri (Isoman) jumlahnya 100 kali lipat dari yang dirawat di rumah sakit. Harapannya jangan sampai warga yang Isoman masuk rumah sakit.
"Saat Isoman setiap rumah harus ada keterangan mulai Isoman dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Lalu ditulis kebutuhannya apa saja misal makan, obat, vitamin dan lain-lainya agar terjamin kebutuhan dan pelayanannya," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
