Surabaya (republikjatim.com) - Harga BBM dari Singapura saat ini sekitar Rp 2.500 per liter. Harga ini lebih murah dibandingkan BBM subsidi maupun nonsubsidi dalam negeri.
"Seharusnya saat harga minyak dunia turun, Pertamina mau bersaing dengan negara tetangga. Tapi, kalau tak berani menurunkan harga BBM, tak salah jika supplier mengimpor BBM dari Singapura," ujar Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur, Bambang Haryo Soekartono kepada republikjatim.com, Jumat (29/05/2020).
Bagi Bambang seharusnya, harga BBM di Indonesia harus bisa bersaing dalam masalah energi primer.
"Kalau ada dalih yang mengatakan ada banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kalau harga BBM diturunkan itu tidak logis. Karena Indonesia bukan memproduksi BBM sendiri dari minyak mentah. Tapi minyak mentah 100 persen diekspor, kemudian diimpor dalam bentuk BBM itu," imbuhnya.
Saat ini, lanjut Bambang Haryo ada sekitar 1.400 sumur bor minyak di Indonesia. Namun, tidak ada satu pun yang digunakan dan diolah maupun diproduksi dalam negeri. Bambang memastikan 100 persen BBM di Indonesia menggunakan produk impor. Bahkan dari 1.400 pengeboran yang sukses sekitar 30 persen dengan perkiraan menyedot 1.000 karyawan per pengeboran atau total keseluruhan 1 juta orang.
"Yang jadi masalah bukan penggunaan BBM ke arah minyak mentah. Kita mengambil BBM dari minyak mentah yang diekspor ke keluar negeri. Tak ada yang diolah di dalam negeri. Kalau ada informasi yang diolah di dalam negeri itu menyesatkan publik. Meski informasi itu dari kementerian ESDM dan Pertamina," tegasnya.
Padahal, lanjut Bambang akibat BBM solar subsidi dan nonsubdisi tak diturunkan harganya sesuai harga sebenarnya, justru yang digerus adalah kemampuan seluruh perusahaan. Baik itu 60 juta UMKM, 24 ribu perusahaan menengah dan besar, termasuk industri pariwisata dan PLN (listrik) serta perusahaan transportasi yang mempekerjakan sekitar lebih dari 100 juta tenaga kerja.
"Mau mengorbankan mana, tenaga 1 juta orang atau justru yang melibatkan 100 juta tenaga kerja? Jangan sampai menghancurkan ekonomi nasional. Lebih baik Pertamina diganti dengan BUMN ataupun perusahaan swasta khusus yang mampu menjual BBM sesuai dengan harga minyak dunia internasional daripada membiarkan dampak ekonomi nasional secara luas. Karena apabila BBM tidak turun, bukan hanya ekonomi tapi juga ratusan juta tenaga kerja yang menghidupi seluruh keluarganya," ungkapnya.
Dalam menyikapi turunnya harga minyak mentah dunia ini, kata pria yang akrab dipanggil BHS ini dengan tidak adanya ketegasan pemerintah, untuk menghadapi Pertamina dapat dianggap sebagai ketidakmampuan dalam menghadapi indikasi adanya kartelisasi dan mafia minyak dan gas (migas) yang ada di dalam negeri.
"Ini menjadi tantangan dan kesempatan bagi Kabinet Indonesia Maju untuk membantu masyarakat dengan BBM diturunkan. Agar dunia transportasi dan industri khususnya transportasi logistik mampu menurunkan ongkos produksi. Apabila ongkos produksi dan biaya operasional BBM turun 50 persen maka biaya juga angkut turun 50 persen ," paparnya.
BHS menegaskan jika biaya produksi turun 50 persen maka akan menurunkan harga jual barang produksi dan industri akan menurun tajam dan dampaknya akan mampu menghidupkan daya beli masyarakat serta sektor ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dan pemberlakuan PSBB.
"Kalau tak diturunkan harga BBM maka ekonomi bisa semakin terpuruk. Ini sudah kami sampaikan ke Kementerian Terkait dan Staf Presiden untuk Bapak Presiden. Seharusnya Pertamina berani seperti saat dipimpin Dwi Sucipto dimana disaat harga minyak dunia turun hingga 200 persen, tetapi keuntungan Pertamina bisa naik 300 persen. Bahkan keuntungan itu merupakan keuntungan terbesar pertama kali Pertamina. Karena bisa memberi keuntungan sekitar Rp 35 triliun yang tentunya bisa mempunyai kesempatan untuk menurunkan harga BBM. Bukan seperti saat ini dimana Pertamina selalu merugi,” tutup Bambang Haryo. Hel/Waw
Editor : Redaksi
