Sidoarjo (republikjatim.com) - Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sidoarjo menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab, Kamis (04/07/2019). Para aktivis ini menilai kepemimpinan Bupati, Saiful Ilah dan Wakil Bupati, Nur Ahmad Syaifuddin selama empat tahun dianggap gagal total.
Mereka menilai, banyak program-program dan janji-janji politik pasangan Bupati dan Wabup Sidoarjo ini tidak bisa direalisasikan sesuai saat kampanye Tahun 2015 lalu.
Dalam aksi itu, para pendemo sempat bersitegang dengan petugas Satpol PP. Hal ini setelah pimpinan Pemkab Sidoarjo itu, tidak mau menemui para pendemo itu. Akhirnya, para pendemo langsung membakar replika keranda mayat sebagai bentuk protes matinya program kepemimpinan di Sidoarjo.
Bahkan, aksi demo mulai anarkhis saat massa mendorong pintu gerbang utama masuk Pemkab Sidoarjo hingga roboh. Kemudian massa terlibat aksi baku hantam dengan anggota Satpol PP yang menjaga keamanan demo itu. Akibatnya, sejumlah massa aksi mengalami luka-luka usai bentrok dengan Satpol PP Pemkab Sidoarjo itu.
"Kami terpaksa turun jalan. Karena kami menilai banyak program-program Bupati Sidoarjo yang tidak terialisasi. Apalagi tahun lalu Silpa terbilang besar yakni mencapai Rp 1 triliun," terang Ketua PMII Cabang Sidoarjo, M Burhanul Mukhlasoni kepada republikjatim.com, Kamis (04/07/2019) seusai aksi.
Aktivis mahasiswa yang akrab dipanggil Sony ini mendesak pembangunan rumah sakit wilayah barat yang wacana akan dibangun hingga kini belum juga terialisasi. Oleh karenanya, pihanya meminta Bupati Sidoarjo segara membangun rumah sakit barat itu.
"Bagi masyarakat Sidoarjo, semua tuntutan kami ini sangat mendesak. Mulai pembangunan rumah sakit, pembangunan infrastruktur mulai jalan antar kecamatan hingga jalur Frontage Road (FR) tak kunjung selesai. Bahkan belum terealisasi," tegasnya.
Selain itu, kata Sony tuntunan lainnya yakni masalah terkait kemacetan yang ada di JL Raya Gedangan dan Waru belum terurai hingga kini. Hal ini menunjukkan visi dan misi bupati selama menjabat tidak bisa direalisasikan dan tak bisa dirasakan masyarakat Sidoarjo dan sekitarnya.
"Karena itu, melihat fakta ini seharusnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus dievaluasi. Kalau perlu diberi sanksi tegas kalau tidak bisa bekerja," tandasnya.
Sementara itu, usai puas meluapkan dan menyampaikan kritikannya itu massa kemudian membubarkan diri. Waw
Editor : Redaksi
