Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin meminta para Camat untuk mendata para pengangguran terbuka di wilayahnya masing-masing. Upaya ini dalam rangka penurunan tingkat pengangguran terbuka di wilayah Kabupaten Sidoarjo terus.
"Untuk 18 Camat kami minta mensajikan data terkait pengangguran di wilayahnya masing-masing," terang Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin SH saat membuka rapat koordinasi penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo yang digelar di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja Pemkab Sidoarjo, Kamis, (14/12/2017).
Pria yang akrab dipanggil Cak Nur ini menguraikan meski pengangguran terbuka di Sidoarjo menurun. Akan tetapi upaya untuk menekan tingkat pengangguran terbuka harus terus dilakukan. Apalagi berdasarkan data yang ada, kata Wabup tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo sebesar 4,9 persen.
"Melalui peran para Camat diharapkan angka pengangguran di Sidoarjo dapat ditekan. Untuk itu, kami meminta masing-masing kecamatan memiliki data jumlah pengangguran di wilayahnya," imbuhnya.
Selain itu, lanjut Cak Nur data jumlah pengangguran sangat berarti dan penting. Data itu sebagai acuan Pemkab Sidoarjo untuk membuat strategi yang tepat dalam mengatasi angka pengangguran terbuka di Sidoarjo.
"Data itu harus dimiliki karena sebagai acuan. Kalau data itu sudah ada, dengan demikian bisa melakukan strategi bagaimana supaya bisa menekan pengangguran di Sidoarjo," tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Usman menguraikan data valid jumlah penganguran di Kabupaten Sidoarjo dapat diperoleh langsung dari desa/kelurahan. Data dapat diketahui langsung melalui kegiatan musyawarah desa. Untuk itu, pihaknya meminta para Camat dapat menghidupkan kembali program musyawarah desa. Setidaknya enam bulan sekali atau minimal setahun sekali masing-masing desa menyelenggarakan musyawarah desa.
"Dari musyawarah desa/kelurahan banyak hal yang dapatkan. Misalnya data tentang jumlah masyarakat miskin yang ada. Kalau musyawarah desa atau kelurahan itu tidak dilaksanakan, maka data yang masuk ke kabupaten, baik itu data pengangguran ataupun data kemiskinan, semuanya fiktif," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemkab Sidoarjo, M Husni Thamrin menegaskan penanganan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sidoarjo diarahkan ke pendidikan vokasi. Kementerian PAN dan RB mengaharapkan pendidikan vokasi untuk digalakkan keberadaannya.
"Hal itu seiring dengan persiapan dibukanya Balai Latihan Kerja (BLK) internasional di Kabupaten Sidoarjo untuk mengurangi angka pengangguran," pungkasnya. Waw
Editor : Redaksi
