Sidoarjo (republikjatim.com) - Sekitar 100 aktivis Sidoarjo yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sidoarjo Anti Korupsi (ARSAK) menggelar aksi damai di Kejaksaan Negeri (Kejari), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo, Selasa (09/12/2025). Para aktivis ini, menuntut transparansi hukum dan memprotes krisis kepemimpinan di Sidoarjo yang dinilai memperburuk layanan publik di Kota Delta ini.
Dalam aksi itu, mereka mulai dari orasi di depan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Massa langsung orasi di depan kantor Kejari Sidoarjo. Usai orasi secara bergantian dengan menghujat kinerja tim penyidik Kejari Sidoarjo, massa kemudian bergeser ke kantor Pemkab Sidoarjo. Di Kantor Pemkab Sidoarjo massa juga bergantian orasi dengan fokus menghujat 14 program Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo yang dinilai gagal merealisasikan janji politik saat kampanye Tahun 2024 kemarin.
Tidak hanya itu, massa yang tidak ditemui pimpinan Kejari Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo akhirnya geser ke kantor DPRD Sidoarjo. Dalam aksi sebagai semangat memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025 itu, massa ditemui pimpinan DPRD Sidoarjo diantaranya Ketua DPRD Abdillah Nasih dan Wakil Ketua Warih Andono.
Dalam aksi itu massa juga membawa dua spanduk besar hujatan. Diantaranya Hoax!! Janji Bupati Sidoarjo dan Penjahat Itu Tidak Pernah Membangun Negara, Mereka Memperkaya Diri Sambil Merusak Negara. Selain itu, massa menuntut kinerja serius para aparat penegak hukum dan pemerintah daerah yang dinilai gagal menjaga integritas pelayanan publik.
Di depan Kejari Sidoarjo, para pengunjuk rasa menilai Kejari Sidoarjo belum mampu menghadirkan keberanian melakukan temuan korupsi atas inisiatif sendiri. Bahkan sejumlah laporan termasuk soal pengadaan Handy Talky (HT) bernilai ratusan juta dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) tidak ada manfaatnya ditengah semakin canggihnya aplikasi digital lewat Hand Phone (HP).
"Selama ini, penyidik Kejari Sidoarjo hanya menerima laporan warga, tetapi belum pernah menunjukkan temuan murni dari upaya pemberantasan korupsi. Semua laporan hanya sebagai tumpukan data tanpa ada tindak lanjutnya sama sekali. Termasuk soal pengadaan HT yang menggunakan dana BTT," ujar Hussain Ayatullah saat orasi di depan Kejari Sidoarjo.
Tidak hanya itu, Hussain yang juga dikenal sebagai aktivis gaek di Sidoarjo ini, juga menyoroti dugaan penegakan hukum yang dinilai tebang pilih. Apalagi, sampai hari ini hanya perkara korupsi di desa saja. Akan tetapi, semua perkara di dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo tidak pernah tersentuh dengan tumpukan perkara atas laporan warga.
"Demo hari ini, sebagai kado akhir tahun untuk Kajari Sidoarjo baru, kalau korupsi di lingkaran eksekutif (pejabat Pemkab Sidoarjo) tidak tersentuh sama sekali dan tidak pernah ada tindak lanjutnya," ungkap aktivis asal Kecamatan Taman ini.
Dalam rilis massa ARSAK menilai Sidoarjo tengah menghadapi krisis kepemimpinan akut. Mereka menyorot banjir yang tak kunjung teratasi, jalan rusak di berbagai kecamatan, proyek publik mangkrak serta master plan penanganan banjir yang baru dijanjikan rampung pada 2026. Padahal, sudah sejak awal dijanjikan dalam kampanye saat Pemilu 2024.
"Kami (ARSAK) menilai kondisi ini memperlihatkan lemahnya perencanaan pemerintah. Disharmoni antara Bupati dan Wakil Bupati menyebabkan stagnasi kebijakan yang akhirnya dibayar mahal oleh masyarakat. Hingga dipastikan Silpa di akhir Tahun 2025 ini semakin membesar," tegasnya.
Hal yang sama disampaikan aktivis lainnya, Suryanto. Menurutnya banyak laporan soal desa salah satunya laporan di Desa Boro, Kecamatan Tanggulangin tidak pernah ditindak lanjuti.
"Kami tidak melapor ke Polresta Sidoarjo karena kami percaya Kejaksaan. Tapi, apa hasilnya tidak ada tindak lanjutnya sampai sekarang mulai Agustus sampai hari ini tidak ada tindak lanjutnya sama sekali," tegasnya.
Sementara dalam aksi di depan kantor Pemkab Sidoarjo ini, dengan penjagaan ketat aparat. Yel-yel lantang menggema hingga orasi soal tuntutan mendesak Bupati Sidoarjo mundur.
"Turun! Turun! Turunkan Bupati Sidoarjo. Kalau tidak mampu memimpin silahkan mundur saja," tandas orator di depan Kantor Pemkab Sidoarjo.
Sedangkan seorang mahasiswa menyampaikan kritik keras dalam aksi demo itu.
"Baru satu tahun menjabat, Bupati Sidoarjo tidak mampu menyelesaikan persoalan banjir dan infrastruktur yang dikerjakan terburu-buru hanya demi mengejar SILPA yang tinggi," ungkapnya.
Tidak hanya itu, massa demo juga menyinggung kasus investasi bodong Rp 28 miliar yang menyeret nama Bupati Sidoarjo.
"Kami minta Bareskrim Mabes Polri mengusut tuntas tanpa kompromi. Publik berhak tahu status hukumnya perkara dugaan penipuan itu," ungkap orator ini.
Sementara aksi long march massa demo ARSAK berakhir di gedung DPRD Sidoarjo. Mereka menutup aksi dengan ajakan mengawal pemerintahan bersih dan mendesak DPRD tidak tinggal diam. Massa menilai pembiaran adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan pembangunan di Sidoarjo.
"Kami bakal mendukung, semua tuntutan pendemo. Kami juga banyak evaluasi soal semua kinerja di setiap OPD Pemkab Sidoarjo terutama soal anggaran Tahun 2025 ini," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
