Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi melakukan sidak ke sejumlah titik banjir di Sidoarjo, Minggu (23/11/2025). Beberapa lokasi yang dikunjungi itu, diantaranya di Desa Sekardangan, Sidokare, Banjarbendo dan Desa Jetis, Kecamatan Sidoarjo.
Beberapa desa itu, kebanjiran seiring curah hujan tinggi yang terjadi secara berturut-turut di wilayah Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi terkini infrastruktur pengendali banjir. Selain itu, untuk mengetahui langsung kendala yang sering menyebabkan genangan setiap kali hujan deras terjadi.
Di setiap lokasi kunjungan, Subandi berdialog dengan warga dan perangkat desa untuk mengidentifikasi persoalan serta merumuskan langkah penanganan yang paling tepat dan cepat.
Dari hasil peninjauan, Subandi mengungkapkan salah satu penyebab utama munculnya genangan adalah masih banyaknya drainase yang tersumbat tumpukan sampah dan sedimen. Hal itu, membuat aliran air tidak berjalan optimal.
"Dampaknya, air meluap ke permukiman warga sekitar dan jalanan," ujar Subandi.
Selain itu, keberadaan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran sungai turut memperparah kondisi. Sejumlah bangunan liar itu, menghambat akses alat berat dan mempersempit ruang aliran air bergerak dan mengalir.
"Banyak drainase yang tertutup sampah. Sampah ini harus segera dibersihkan. Termasuk, bangunan liar di pinggir sungai yang menghambat proses normalisasi. Ini harus dicek legalitasnya dan ditindak sesuai peraturan," pinta Subandi.
Untuk mengatasi persoalan banjir secara menyeluruh, Subandi menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo akan melakukan normalisasi sungai dalam waktu dekat. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo segera bergerak melakukan pembersihan, pengerukan sedimentasi serta menambah pompa air di beberapa titik krusial..
"Tujuannya agar penanganan banjir dapat berjalan lebih maksimal.Selain sungai-sungai yang menjadi kewenangan kabupaten, beberapa sungai besar yang berada dalam naungan balai besar juga akan dinormalisasi," katanya.
Subandi menambahkan sejumlah sungai itu, sudah lebih dari satu dekade tidak mengalami normalisasi. Akibatnya, jika hanya menunggu tindakan dari balai besar, Sidoarjo akan terus menghadapi banjir berulang.
"Kalau kita menunggu balai besar (Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Sidoarjo akan tetap tergenang. Karena itu, sebagian pekerjaan harus diambil alih agar masyarakat tidak terus-menerus terdampak banjir," tegas Subandi.
Subandi juga memberikan instruksi kepada para Camat untuk segera melakukan pendataan dan pengecekan legalitas bangunan liar yang berdiri di sepanjang tepian sungai.
"Penertiban bangunan yang tidak memiliki izin menjadi langkah penting, agar proses pengerjaan normalisasi tidak terganggu dan jalur sungai bisa kembali berfungsi secara optimal," ucapnya.
Di akhir peninjauan, Subandi menekankan upaya menangani banjir tidak semata menjadi tugas pemerintah. Ia mengajak masyarakat untuk terlibat aktif menjaga kebersihan lingkungan, khususnya sungai dan drainase di sekitar tempat tinggal.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat sangat penting. Mari bersama-sama menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan. Ini langkah sederhana, tetapi sangat menentukan dalam mencegah banjir. Dengan upaya cepat dan terkoordinasi ini, Pemkab Sidoarjo berharap persoalan banjir yang kerap muncul setiap musim penghujan dapat teratasi lebih baik dan tidak lagi mengganggu aktivitas masyarakat," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
