Sidoarjo (republikjatim.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Rabu (19/03/2025). Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di daerah.
Rapat ini dihadiri sejumlah kepala daerah dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah pasca pelantikan kepala daerah baru.
KPK berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kepala daerah untuk menjaga komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bebas korupsi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan tema rapat yang awalnya berfokus pada Penguatan Kepala Daerah lebih tepat diganti menjadi Komitmen Kepala Daerah..Menurutnya, kepala daerah sudah cukup kuat karena melewati berbagai tantangan. Yakni mulai dari proses pendaftaran, kampanye hingga pemilihan yang penuh perjuangan.
"Setelah dilantik, yang lebih penting menjaga komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Karena Kepala daerah sudah melewati banyak tantangan. Mereka sudah melalui pendidikan, pelatihan dan proses panjang yang tidak mudah. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, komitmen mereka untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dijaga," ujar Setyo Budiyanto di hadapan ratusan kepala daerah.
Setyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara kepala daerah, anggota DPRD serta instansi penegak hukum dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi. Ia mengingatkan meskipun KPK tidak selalu terlihat di lapangan.
"Kami tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Sidoarjo Subandi hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Fenny Apridawati, yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Sidoarjo serta Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo.
"Alhamdulillah, kami berada di Jogja untuk menghadiri sosialisasi dari KPK. Hadir pula Pak Ketua DPRD, Bupati dan Sekretaris Daerah Sidoarjo," kata Subandi.
Subandi menjelaskan sosialisasi KPK ini menekankan pentingnya sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sistem pemerintahan yang transparan terus dibangun di Kabupaten Sidoarjo. Ia berharap lembaga legislatif dan eksekutif dapat terus berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
"Hasil sosialisasi ini akan meningkatkan saling pengertian dan mempererat hubungan antara legislatif serta eksekutif agar berjalan dengan baik," ucap mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Menurutnya, hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif akan memudahkan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misinya. Banyak materi penting yang disampaikan dalam pemaparan oleh KPK, terutama terkait upaya pencegahan korupsi.
"Intinya, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas. Mari kita tetap semangat untuk Sidoarjo," cetus Subandi didampingi Sekda Fenny Apridawati.
Acara ini dihadiri sejumlah narasumber dan pejabat daerah yang berperan dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi. Subandi berharap, dengan kerja sama dan komitmen bersama, Indonesia dapat dikelola secara bersih, bermartabat, dan jauh dari praktik korupsi.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada KPK dan semua pihak yang berpartisipasi dalam acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah, agar kita dapat terus berupaya memerangi korupsi dan membangun bangsa yang berkeadaban," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
