Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Subandi didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Pemkab Sidoarjo, Tjarda menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke 73 Satpol PP dan HUT ke 61 Satlinmas Tingkat Nasional. Kegiatan ini diisi Gelar Pasukan Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) se Indonesia di Lapangan Karebosi, Kota Makassar, Jumat (03/03/2023).
Lewat momentum Ulang Tahun Satpol PP ke 73 dan Satlinmas ke 61 berharap bisa menjadi bagian peningkatan pelayanan terbaik Satpol PP dan Satlinmas bagi masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Sidoarjo.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia (RI), John Wempi Wetipo bertindak sebagai inspektur upacara. Acara ini bertema Mewujudkan Wilayah Tertib dan Ramah Investasi Melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Profesional.
"Selamat Ultah ke 73 Satpol PP dan ke 61 Satlinmas. Semoga momentum Ultah ini terus memberi persembahan pelayanan terbaik dan rasa aman bagi masyarakat ke depannya," ujar Subandi.
Selain itu, Subandi menjelaskan pada Rakornas yang digelar di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (02/03/2023), membahas tentang standar Operasional Prosedur Satpol PP sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011.
"Dalam rakornas itu membahas tentang dasar tugas atau pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja," ungkap mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Hasil rakornas itu, Wakil Menteri Dalam Negeri menyampaikan peran Satpol PP tidak hanya menjalankan trantibum dan Linmas dalam rangka pertumbuhan ekonomi, strategi pengendalian inflasi agar tercipta kondisi yang aman dalam bingkai satuan Indonesia.
"Satpol PP di setiap daerah juga memiliki peran strategis untuk menarik investor agar mau berinvestasi di daerah masing-masing. Tentu dengan cara menciptakan suasana yang mendukung seperti pemberian izin yang lebih mudah agar bisa membangun daerah. Khususnya Kabupaten Sidoarjo. Karena dengan masuknya investor, lapangan pekerjaan akan tersedia, perekonomian daerah dan PAD hingga APBD bisa meningkat," tegas Subandi.
Subandi memaparkan Satpol PP di setiap daerah menjadi garda terdepan dan secara optimal memberi pelayanan ke masyarakat. Hal ini, tentu berkolaborasi dengan TNI dan Polri yang juga bertanggungjawab melayani masyarakat dengan basis mengabdi pada kepuasan rakyat.
"Kami berharap pengangkatan personel Satpol PP tenaga Non ASN menjadi ASN, perwakilan Kemenpan RB memaparkan Non ASN ini pada Satpol PP akan dilakukan validasi terhadap tenaga Non PNS hingga datanya masuk ke BKN. Sesuai dengan pemaparan perwakilan Menpan RB, prinsipnya pemerintah tidak akan memberhentikan tenaga honorer Satpol PP, tapi mencari skema jalan tengah. Hal ini masih didiskusikan dengan APKASI, APEKSI, dan Komisi II DPR RI," paparnya.
Sementara Wamendagri, Wetipo berharap kesiapan penyelenggaraan Pemilu, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kesiapan dari aparat keamanan dalam mengantisipasi macam potensi kerawanan Pemilu. Bahkan, kerawanan harus diantisipasi bersama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seperti kerawanan money politik, keamanan, netralitas aparatur negara, isu SARA hingga beredarnya kabar hoaks.
"Ini dibutuhkan antisipasi dari semua pihak. Sebagai antisipasi kerawanan ini demi terciptanya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Agar proses demokrasi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan beriringan," pungkasnya. Hel/Waw
