Kemenkumham Jatim Canangkan Pembangunan Pelayanan Publik Berbasis HAM

republikjatim.com
PENCANANGAN - Dirjen HAM Mualimin Abdi bersama Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto beserta Pimti Pratama dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jatim mencanangkan P2HAM secara hybrid, Senin (25/04/2022).

Surabaya (republikjatim.com) - Kanwil Kemenkumham Jatim berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik berpedoman pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Upaya ini sebagai bentuk komitmen melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM).

Karena itu, Kanwil Kemenkumhham Jatim beserta jajaran menggelar pencanangan P2HAM secara hybrid, Senin (26/04/2022). Pencanangan ini dihadiri secara daring oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Mualimin Abdi. Kegiatan pencanangan dipimpin langsung Plt Kakanwil Kemenkumham Jatim Wisnu Nugroho Dewanto beserta Pimti Pratama dan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jatim.

Baca juga: Sudah Jadi BB Mabes Polri, Somasi Bupati Sidoarjo Soal Pengembalian 3 Sertifikat Langsung Ditanggapi Rahmat Muhajirin

Selain itu, dihadiri Kepala UPT wilayah Surabaya dan Kepala UPT peraih predikat WBK.

Wisnu Nugroho Dewanto mengatakan pencanangan ini sebagai langkah awal dan bentuk komitmen unit kerja untuk melaksanakan P2HAM.

"Sekaligus bentuk kesiapan kepada tahap selanjutnya yaitu Tahap Pembangunan," ujar Wisnu kepada republikjatim.com, Senin (26/04/2022).

Baca juga: APH Sidoarjo Kecolongan, Gudang Penadah Motor Curian Digrebek Petugas Polrestabes Surabaya di Jumputrejo Sukodono

Dirjen HAM mengapresiasi langkah jajaran Kemenkumham Jatim dalam pencanangan yang dilakukan hari ini. Dia menuturkan di Jatim banyak Satker yang memperoleh predikat WBK dan WBBM.

"Dirjen HAM menekankan hal itu nantinya menjadi salah satu syarat penilaian pelayanan berbasis HAM ini," tegasnya.

Baca juga: Wabup Sidoarjo Terima Penyerahan Bayi Laki-Laki yang Ibunya Meninggal di Rutan Perempuan Porong

Sementara Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Mualimin Abdi meminta seluruh jajaran agar menghormati, melindungi dan memajukan bersama pelayanan publik berbasis HAM itu.

"Ayo kita tegakkan bersama, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan berbasis HAM," tandasnya. Kem/Hel/Waw

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru