Sidoarjo (republikjatim.com) - Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono mengumpulkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (08/10/2020). Satu per satu kepala OPD melaporkan kinerjanya selama kurun waktu mulai Januari hingga September 2020.
Berdasarkan hasil rapat evaluasi itu, Pj Bupati Sidoarjo melihat masih banyak kinerja OPD yang capaiannya kurang memuaskan. Bahkan ada OPD yang serapan anggarannya masih 30-40 persen. Rata-rata serapan anggaran OPD sampai September masih 56 persen. Normalnya serapan anggaran pada triwulan ketiga sudah mencapai 70 persen.
"Rapat koordinasi ini untuk menekan agar tidak terjadi Silpa yang tinggi. Biasanya Silpa tinggi disebabkan karena molornya proses perencanaan dan proses lelang," ujar Hudiyono kepada republikjatim.com, Kamis (08/10/2020).
Karena itu, lanjut Hudiyono rapat evaluasi ini bertujuan agar kinerja antar OPD bisa sinkron. Berdasarkan arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pj Bupati Hudiyono diminta lari kencang mengawal PAPBD 2020 dan RAPBD 2021. Selain itu, merumuskan strategi pembangunan yang efektif dan cepat agar tidak terjadi silpa tinggi.
"OPD yang menjadi catatan, diantaranya Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU BM dan SDA) serta Dinas PU Cipta Karya karena daya serapnya paling rendah diantara OPD lain di Pemkab Sidoarjo," imbuhnya.
Hudiyono minta kepada Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DLHK) untuk menggenjot lagi kinerjanya. Khususnya dalam perawatan kebersihan taman dan ruang terbuka hijau seperti Alun-Alun.
"Khusus DLHK saya minta tempat publik seperti Alun-Alun dijaga kebersihanya. Target lain menyelesaikan penghijauan taman-taman kota dan setiap taman diberlakukan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Pengunjung selain diwajibkan memakai masker, juga harus memperbanyak fasilitas tempat cuci tangan dan handsanitizer," tegasnya.
Baca juga: Peringati Harjasda ke 167, Gelar Doa Bersama 1000 Anak Yatim Sekaligus Santunan
Sedangkan untuk sejumlah dinas pelayanan seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menambah jam buka pelayanan.
"Saya minta jam pelayanan Dispendukcapil ditambah. Misalnya, hari Sabtu buka pelayanan pukul 09.00 – 13.00 WIB dan hari Minggu juga dibuka jam pelayanan," jelasnya.
Untuk Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) tidak luput dari perhatian Hudiyono. Kedua dinas ini dinilai sangat penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, dengan intervensi yang maksimal serta pendampingan intens dari dinas terkait terhadap Industri Kecil Menengah (IKM) akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Sidoarjo.
"Khususnya menggerakkan ekonomi kerakyatan di masa pandemi Covid-19 saat ini. Evaluasi mendadak ini, termasuk rangkaian dari hasil sidak dilapangan yang dilakukan beberapa hari yang lalu swusai dilantik Gubernur Jawa Timur," paparnya.
Sementara sisa tiga bulan ini, Hudiyono memberi target kepada seluruh pimpinan OPD termasuk 18 Camat untuk mengejar program-program kerja yang belum terselesaikan. Caranya dengan mensinkronisasi kegiatan di lapangan antar OPD. Tujuannya, agar target dan capaian kinerja hasilnya bisa sesuai. Seluruh pimpinan OPD diminta membuat laporan setiap hari, laporan mingguan dan laporan bulanan.
"Saya memberi target yang realistis kepada OPD. Target itu tidak ada alasan untuk tidak bisa dicapai karena indikator-intokator capaian hasilnya sudah jelas. Sekarang tinggal pimpinan OPD mengawal kinerja jajarannya," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi