Pasar Sidoarjo Go Digital, Lewat Program Pasar Jago Bayar Retribusi Kini Cukup Sekali Klik MyRetribusi

republikjatim.com
LAUNCHING - Pemkab Sidoarjo meluncurkan program PASAR JAGO (Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) di ajang High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (13/08/2026).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Era baru transaksi pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo resmi dimulai. Tidak ada lagi karcis kertas atau repot menyiapkan uang kembalian. Kini, para pedagang di Sidoarjo mulai beralih menggunakan pembayaran berbasis digital melalui aplikasi MyRetribusi.

​Langkah besar ini, diperkuat melalui peluncuran program PASAR JAGO (Pasar Sidoarjo Jaringan Go-Digital) dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo yang berlangsung di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (13/08/2026).

Baca juga: Hari Pramuka ke 65, Wabup Mimik Pimpin Ziarah Makam Pahlawan Kobarkan Semangat Pengabdian Generasi Muda

​Transformasi digital ini, terbukti bukan sekadar gaya hidup saja. Melainkan, langkah nyata dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menghadirkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

​Sejak diintensifkan pada Mei 2026 kemarin, antusiasme warga dan pedagang pasar melampaui ekspektasi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Yudhi Iriyanto mengungkapkan lonjakan penggunaan sistem MyRetribusi yang sangat signifikan.

​"Sejak awal implementasi pada Mei lalu, tercatat 2.109 transaksi. Hingga pertengahan Agustus 2026, jumlahnya sudah mencapai 26.093 transaksi melalui dashboard MyRetribusi. Ini menunjukkan masyarakat, khususnya pedagang, mulai beradaptasi," ujar Yudhi Iriyanto.

​Peningkatan ini, berdampak langsung pada Kas Daerah (Kasda). Yakni rata-rata penerimaan retribusi pasar melonjak 23,7 persen dari Rp 1,15 miliar menjadi Rp 1,42 miliar per bulan.

"​Digitalisasi retribusi ini juga menjadi kunci efisiensi anggaran Pemkab Sidoarjo. Kami menargetkan Tahun 2027, seluruh pasar daerah akan menerapkan sistem digital secara penuh (full digital)," ungkap Yudhi yang juga menjabat sebagai Kepala Disporapar Pemkab Sidoarjo ini.

​Kebijakan ini, lanjut Yudhi bakal menghapus penggunaan karcis retribusi kertas secara manual yang selama ini memakan anggaran hingga Rp 500 juta per tahun. ​Meski begitu, Yudhi menegaskan kunci sukses di lapangan berada di tangan para juru pungut retribusi.

​"Transformasi digital tidak akan berhasil hanya dengan membangun sistem. Yang paling penting bagaimana sistem itu, benar-benar digunakan dan memudahkan masyarakat. Kami memberikan apresiasi tinggi kepada para juru pungut di lapangan," tegas Yudhi.

Baca juga: Sidak Limbah Lippo Plaza, Komisi C DPRD Sidoarjo Beri Tenggat 14 Hari Minta Kolam Pengolahan Diisi Ikan

​Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoarjo, Dr Fenny Apridawati, menyampaikan kesuksesan PASAR JAGO tidak didapat secara instan. Proses edukasi dan penyiapan infrastruktur telah dirintis sejak hampir satu dekade lalu.

Pertama Tahun ​2017: Awal rintisan edukasi dan penyiapan sistem digitalisasi pasar.

Kedua pada ​Mei  Tahun 2026: Aplikasi MyRetribusi resmi diintensifkan di pasar daerah.

Kemudian sejak ​Agustus 2026: Peluncuran PASAR JAGO, transaksi digital tembus 26 ribu.

Terkahir ​target 2027: Penerapan full digital di 19 pasar daerah (100 persen bebas karcis kertas).

Baca juga: Proyek Betonisasi Bringinbendo - Sidodadi 'Bermasalah', Kontraktor Tagih Kekurangan Bayar Rp 2,8 Miliar ke Dinas PUBMSDA

​"Kalau kita melihat perjalanan sejak 2017 sampai sekarang, tentu bukan waktu yang singkat. Hampir sembilan tahun kita membangun pemahaman bersama. Hari ini komitmen digitalisasi itu semakin nyata," ungkap Fenny.

​Peluncuran program PASAR JAGO ini turut mendapat sokongan penuh dari Bank Indonesia (BI) dan Bank Jatim. Dukungan diberikan dalam bentuk penyiapan ekosistem transaksi. Seperti QRIS Experience dan penyediaan infrastruktur pembayaran yang aman, efisien dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"​Langkah kolaboratif ini, diharapkan tidak hanya menata pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel saja. Akan tetapi, juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Sidoarjo," pungkasnya. Ary/Waw

 

Editor : Redaksi

Peristiwa
Berita Terpopuler
Berita Terbaru