Sidoarjo (republikjatim.com) - Ekosistem mangrove tak lagi sekadar dipandang sebagai benteng alami pemecah gelombang pantai. Lebih dari itu, kawasan pesisir ini kini dibidik menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi masyarakat kawasan Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Komitmen besar itu, ditegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama para kepala daerah pesisir Pantura Jawa dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Peluncuran Program Nilai Ekonomi Karbon Mangrove yang digelar di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Senin (10/08/2026).
Baca juga: Pendapatan Rp 3 Miliar Lebih Kondisinya Kumuh, Wabup Sidoarjo Semprot OPD Saat Sidak Rusunawa Pucang
Bupati Sidoarjo, Subandi mengatakan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan ekosistem sekaligus kesejahteraan masyarakat tempatan.
"Melalui deklarasi ini, kami berkomitmen menjadikan pengelolaan ekosistem mangrove sebagai fondasi pembangunan masyarakat pesisir yang inklusif, produktif, tangguh dan berkelanjutan," ujar Subandi di hadapan para pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan strategis itu, para kepala daerah menyepakati lima pilar utama pengembangan pesisir berbasis keberlanjutan. Diantaranya pemberdayaan inklusif dan partisipatif yakni meliputi pendataan kelompok sasaran, pemetaan potensi wilayah, peningkatan kapasitas, pendampingan usaha, serta menempatkan warga pesisir sebagai pelaku utama pelestarian. Kemudian, pengembangan ekonomi berbasis mangrove yakni mendorong skema silvofishery (wana-mina), perikanan berkelanjutan, pengolahan hasil laut, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ekowisata hingga penguatan UMKM lokal bernilai tambah.
Selain itu, ada penguatan kelembagaan dan ekonomi lokal yakni mengoptimalkan kelompok usaha, koperasi, serta BUM Desa / BUM Desa Bersama agar makin profesional, memiliki daya saing, dan mampu mengakses pembiayaan.
Baca juga: Gandeng GP Ansor Jatim, DJP Perluas Literasi Pajak dan Sasar Para Pelaku UMKM
"Termasuk, sinergi multipihak (multi-stakeholders) menjaring dukungan kebijakan, riset akademis, investasi, teknologi, perluasan akses pasar,hingga program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan. Serta rencana aksi dan evaluasi berkala yakni menyusun indikator keberhasilan, memetakan wilayah prioritas, serta melakukan pemantauan berkala agar dampak ekonomi dan ekologis betul-betul dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Sementara melalui kerja sama erat, inovasi dan partisipasi aktif seluruh pihak, Pemkab Sidoarjo optimistis kelestarian mangrove akan berjalan selaras dengan peningkatan taraf hidup warga pesisir.
"Termasuk, hingga generasi mendatang," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi