Sidoarjo (republikjatim.com) - Bimbingan Teknis (Bimtek) Insan Pers digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Sidoarjo. Kegiatan ini, untuk meningkatkan sinergitas insan pers dan Pemkab Sidoarjo ini digelar di Pop Hotel Timoho, Yogyakarta selama dua hari, Kamis (17/11/2022) - Jumat (18/11/2022).
Dalam kegiatan itu, dihadiri tiga narasumber. Diantaranya Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi, Dewan Pers Indonesia, Asmono Wikan serta Ketua DPRD Sidoarjo, Usman dan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo, Rizza Ali Faizin.
Kegiatan dibuka Plt Kadis Kominfo Pemkab Sidoarjo, Didik Tri Wahyudi mewakili Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali. Bupati yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini dalam sambutannya yang dibacakan Plt Kadis Kominfo Pemkab Sidoarjo mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan pers yang selama ini telah memberikan kontribusi positif. Terutama dalam pelaksanaan pembangunan di Sidoarjo. Menurutnya, selama ini hubungan pemerintah dan media sudah harmonis. Hubungan seperti ini akan terus ditingkatkan karena menyadari media massa menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Hubungan harmonis yang terjalin ini mampu saling menguatkan antara pemerintah dan media. Tujuannya, agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, transparan dan berimbang. Hubungan kemitraan ini harus terus dilakukan dengan prinsip mengawal demokrasi untuk kepentingan publik," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim, Kamis (17/11/2022) malam.
Ke depan lanjut Gus Muhdlor, dengan penguatan kemitraan ini, media bisa bersinergi dengan Pemkab Sidoarjo untuk turut memberikan supporting tiga agenda utama Presidensi G20 dalam memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi energi. Menurutnya, hilir dari penguatan kemitraan media seperti ini, selain untuk kerangka Presidensi G20 juga sebagai upaya percepatan pemulihan global pasca pandemi Covid 19. Yakni dengan semangat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
"Saya yakin sekali dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo yang aman dan kondusif, dengan didukung pemberitaan media yang positif dan edukatif. Termasuk percepatan pembangunan dapat terwujud dengan baik," paparnya.
Bagi, Gus Muhdlor menyampaikan sinergitas pemerintah dan media juga tidak terlepas dari pijakan kebebasan pers yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1. Bunyinya, Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Karena itu, pihaknya meminta ekosistem kebebasan pers di lingkungan Pemkab Sidoarjo harus dirawat dan jaga bersama.
"Dukungan dan kritikan memang harus dilakukan, karena itu sudah menjadi tugas Pers. Negara kita didukung oleh empat pilar demokrasi yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Pers," tegasnya.
Karena itu, lanjut Gus Muhdlor pihaknya mengajak para insan pers untuk tidak perlu ragu-ragu dalam menjalankan tugas dan profesinya. Pihaknya juga akan menghormati kebebasan insan pers dalam menjalankan tugas.
"Kami percaya para insan pers di Sidoarjo akan menjalankan tugas dengan profesional serta penuh rasa tanggung jawab dan berlandaskan pada kode etik jurnalistik," paparnya.
Dalam kesempatan ini Gus Muhdlor menyampaikan perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak bisa dihindari. Transformasi dari konvensional ke era digital ini juga dialami media massa. Cepatnya, perkembangan media harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jurnalisnya.
"Peran Dewan Pers menjadi sangat penting dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. Karena itu, saya mendorong agar media massa yang bertugas di lingkungan Pemkab Sidoarjo berupaya memenuhi peraturan sebagaimana yang dipersyaratkan Dewan Pers," pintahnya.
Sementara Gus Muhdlor menekankan kembali agar rekan-rekan pers benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Pihaknya meminta untuk memastikan informasi yang dihasilkan adalah informasi yang akurat dan terpercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga mampu memberikan pendidikan dan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.
"Untuk itu, sinergitas antara pemerintah dan media harus terbangun dengan harmonis. Karena pada dasarnya media dengan pemerintah adalah hubungan kemitraan. Pemerintah sebagai motor penggerak yang menjalankan roda pembangunan membutuhkan media untuk mewartakan dan mengawal kebijakan," pungkasnya. Zak/Waw
Editor : Redaksi
