Ngawi (republikjatim.com) - Ribuan perwakilan Kepala Desa (Kades) se Indonesia dalam wadah Asosiasi Kepala Desa - Asosiasi Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (AKD-APDESI) menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Ngawi, Jawa Timur, Minggu (06/11/2022).
Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting diantaranya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Pembina Utama Pimpinan Parade Nusantara Budiman Sujatmiko, Ketua DPRD Jatim Kusnadi, Ketua AKD Jatim Munawar, Bupati Ngawi Oni Anwar dan Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.
Dalam Silatnas ini, para Kades mengusulkan perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Masa Jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.
"Kita berjuang hari ini untuk kesejahteraan kepala desa. Salah satunya mendorong masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Karena 6 tahun masa jabatan Kades masih belum cukup untuk menuntaskan sejumlah program pembangunan desa dan stabilnya pemerintahan desa," ujar Ketua AKD Jatim Munawar kepada republikjatim.com, Minggu (06/11/2022).
Munawar menjelaskan pihaknya akan menampung semua usulan para kepala desa dan mengkaji lebih lanjut agar disetujui seluruh fraksi di DPR RI soal perubahan UU Nomor 6 Tahun 2014 itu.
"Kami siap memperjuangkan aspirasi para kepala desa. Tentunya, kita kaji ulang dan dibahas bersama di pusat. Kalau visi dan misi kita sama, maka usulan itu sangat mungkin terealisasi," ungkapnya.
Selain itu, lanjut Munawar pihaknya sengaja mengundang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam silaturahmi nasional ini. Alasannya pihaknya yakin seluruh usulan akan ditampung Hasto untuk diperjuangkan usulan perubahan Undang-Undang itu.
"Kami menilai masa jabatan kepala desa 6 tahun memang terlalu pendek. Karena konflik benar-benar terjadi di seluruh desa pasca pemilihan kepala desa," tegasnya.
Munawar menjelaskan jika pemilihan presiden sampai pemilihan kepala daerah juga memang ada konflik, tetapi sifatnya masih meluas. Dampaknya konflik akan selesai begitu saja seusia pemilihan. Namun, jika di desa, konflik itu masuk sampai tingkat keluarga. Bahkan waktu 6 tahun belum cukup memulihkan kondisi desa dari konflik pasca pemilihan Kepala Desa itu.
"Yang jelas waktu pemilihan ada pro dan kontra. Bagian kontra, tentu sangat tidak mudah untuk berubah sikapnya. Karena kalau di desa penuh konflik, tentu pemerintah kabupaten juga akan ikut pusing. Karena tidak bisa membangun kalau desa tidak kondusif. Jadi usulan ini semata-mata untuk kepala desa dan kepentingan desa," ungkapnya.
Sementara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut dengan sebuah pantun menanggapi usulan para kepala desa itu.
"Burung elang terbang tinggi, menembus awan bergelombang penuh percaya diri, para kepala desa penuh percaya diri, perjuangkan masa jabatan 9 tahun bagi kejayaan negeri," papar Hasto disambut gemuruh tepuk tangan ribuan Kades yang hadir.
Bagi Hasto secara geopolitik harus dilihat juga dalam tren global. Misalnya, kepemimpinan Xi Jinping saja diperpanjang 3 periode.
"Apalagi kepala desa," katanya disambut gelak tawa dan tepuk tangan peserta.
Hasto menilai dibutuhkan kajian mendalam, termasuk landasan filosofis dan ideologis menyetujui usulan para kades itu.
"Termasuk kajian manfaatnya terkait stabilitas pemerintahan desa dan kemajuan desa bagi Indonesia Raya," tandasnya.
Sementara dalam acara Silatnas ini juga tampak sejumlah para Kades perwakilan Kecamatan Prambon Sidoarjo yang hadir berombongan. Zak/Waw
Editor : Redaksi
