Sidoarjo (republikjatim.com) - Validasi data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat masih terus dilakukan pemerintah. Data yang valid mendorong program yang dilaksanakan Pemkab Sidoarjo bisa tepat sasaran.
Namun saat ini, menurut Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali data yang ada masih rancu. Tidak hanya di Pemkab Sidoarjo, tapi juga terjadi hampir di seluruh Indonesia.
Saat membuka pelatihan petugas pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 di Hotel Aston Sidoarjo, Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor berharap kerancuan data di Sidoarjo dapat diperbaiki. Pihaknya ingat Perpres 39 Tahun 2019 tentang satu data di Indonesia. Perpres ini diharapkan dapat diwujudkan di Kabupaten Sidoarjo.
"Data ini menjadi suatu peta. Pembangunan akan berjalan baik kalau dimulai dari data yang valid. Cara terbaik untuk sampai pada tujuan, yang pertama petanya harus jelas. Ini tikungannya sebelah mana, tanjakannya sebelah mana dan turunannya sebelah mana. Kalau belok kanan kirinya sebelah mana, itu butuh peta. Peta itu ya data ini," ujar Gus Muhdlor kepada republikjatim.com, Senin (03/10/2022).
Lebih jauh Gus Muhdlor menjelaskan hampir masing-masing lembaga kementerian memiliki data perlindungan sosial. Namun datanya berbeda-beda. Fenomena itu terjadi sampai saat ini. Padahal, data yang valid menjadi acuan dalam mengeksekusi suatu program.
"Untuk itu, kami meminta petugas pendataan awal Regsosek dapat memastikan keakuratan data yang diperoleh nantinya. Data ini penting sebagai acuan setiap program pemerintah. Apapun levelnya, kita pastikan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga data yang diperoleh nanti dapat dipertanggung jawabkan," imbuh alumni Fisip Unair Surabaya ini.
Gus Muhdlor yakin pendataan awal Regsosek melalui metode sensus akan efektif mewujudkan data yang valid. Alasannya, petugas akan melihat langsung kondisi masyarakat yang nanti berhak menerima program perlindungan sosial.
"Kami juga meminta pendataan dapat dilakukan dengan santun. Ini dilakukan dengan humanis, tidak menakut-nakuti. Komunikasi yang baik, cara-cara yang arif dan sopan ini penting, tidak boleh ada kata mentang-mentang, tidak boleh ada kata ini tugas," tegasnya.
Sementara Kepala BPS Kabupaten Sidoarjo, Ir Indriya Purwaningsih menegaskan kegiatan pendataan awal Regsosek merupakan amanat Inpres nomer 4 tahun 2022. Isi Inpres itu salah satunya menyebutkan tahun 2024 nanti diharapkan kemiskinan ekstrem di tanah air nol. Selain itu, pendataan awal Regsosek mengacu pada amanat Presiden RI Joko Widodo pada sidang paripurna tanggal 16 Agustus 2022 kemarin.
"Presiden Jokowi mengamatkan agar segera melakukan Regsosek tahun ini untuk mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu kami (BPS) utamanya BPS Kabupaten Sidoarjo harus menyelenggarakan kegiatan pendataan awal Regsosek ini," paparnya.
Indriya Purwaningsih menilai terdapat 3.379 orang petugas pendataan awal Regsosek. Nantinya mereka akan terjun langsung ke masyarakat. Namun sebelumnya mereka dilatih. Seperti yang saat ini dilakukannya. Indriya memaparkan pelatihan petugas pendataan awal dilakukan dalam 4 gelombang.
"Tempatnya di 7 hotel yang tersebar di Kabupaten Sidoarjo. Pelatihan dilakukan selama dua hari. Kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan satu data yang terintegrasi dengan data-data perlindungan sosial yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh beberapa kementerian dan lembaga," urainya.
Masih dikatakan Indriya, Regsosek menjadi pondasi awal dalam sebuah pembangunan. Dengan data yang valid, pembangunan yang dilakukan akan sesuai dengan yang diharapkan. Senada dengan Bupati Sidoarjo, diutarakannya masih banyak data perlindungan sosial yang tersebar diberbagai lembaga. Hal seperti itu membuat data ganda atau duplikasi.
"Karena itu, kegiatan Regsosek penting dilakukan untuk mencegah duplikasi data. Karena duplikasi data dapat membuat kerugian negara. Dengan Regsosek ini salah satunya untuk menghindari duplikasi data itu," pungkasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
