Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menanggapi informasi soal penghapusan Universal Health Coverage (UHC) atau kesehatan gratis. Menurut Bupati muda ini, program UHC tetap berjalan. Hanya saja, saat ini program itu dievaluasi dan disinkronisasi soal data kepesertaannya.
"Program (UHC) itu, hanya dinonaktifkan selama 2 sampai 3 bulan. Tapi hanya pembenahan untuk sinkronisasi data penerima atau kepesertaan. Memang program baru itu tidak bisa langsung 100 persen selesai. Makanya, kami terus melakukan perbaikan datanya," ujar Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Rabu (05/01/2022).
Lebih jauh, Bupati alumni Fisip Unair Surabaya ini menjelaskan jika sistem tidak segera diperbaiki, maka yang dirugikan adalah pemerintah daerah atau Pemkab Sidoarjo. Alasannya, dalam sebulan Pemkab Sidoarjo harus membayar Rp 14 Miliar ke BPJS Kesehatan Sidoarjo.
"Karena itu, kami melaksanakan perbaikan data penerima dan kepesertaan itu," imbuhnya.
Selain itu, saat ini Kemensos RI telah melakukan pemotongan 44 .000 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Akibatnya, kepesertaan 95 persen sebagai syarat utama UHC tidak bisa terpenuhi di Sidoarjo.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan staf Kemensos. Hasilnya, Kabupaten Sidoarjo akan dapat jatah PBI dengan jumlah 55.000 orang," tegas Bupati Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Oleh sebab itu, kata Gus Muhdlor ketika cakupan peserta PBI dari Kemensos sudah masuk secara keseluruhan, maka Kabupaten Sidoarjo sudah dikatakan masuk dalam penerima Universal Health Coverage (UHC).
"Karena kalau sudah dimasukkan semua, tingkat kepesertaannya sudah mencapai 96 persen," ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, drg Syaf Satriawarman menegaskan masyarakat yang tidak mampu, tetap akan bisa mendapatkan fasilitas kesehatan gratis di fasilitas layanan di Sidoarjo.
"Bagi warga yang ingin berobat, khususnya di Puskesmas cukup tunjukan KTP tetap dilayani. Itu berlaku semua Puskesmas d Sidoarjo," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
