Bupati Sidoarjo : Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Fungsional Pangkas Birokrasi Pelayanan Agar Cepat dan Efektif

author republikjatim.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
LANTIK - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) melantik 228 Pejabat Fungsional di Pendopo Delta Wibawa, Jum’at (31/12/2021) sore.
LANTIK - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) melantik 228 Pejabat Fungsional di Pendopo Delta Wibawa, Jum’at (31/12/2021) sore.

i

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melantik ratusan Pejabat Fungsional di Pendopo Delta Wibawa, Jum’at (31/12/2021) sore. Untuk menjaga protokol kesehatan pelaksanaan pelantikan dibagi di tiga tempat dengan video streaming. Yakni di gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan gedung SMPN 2 Sidoarjo.

Pelantikan pejabat administrasi ke fungsional itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali menjelaskan penyetaraan jabatan merupakan bagian dari perampingan birokrasi. Tujuannya, agar pelayanan publik lebih cepat dan efektif. Total ada 228 pejabat eselon IV atau setara Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang dilantik Bupati Sidoarjo menjadi pejabat fungsional itu.

"Dengan adanya perubahan itu, kami minta jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sidoarjo siap bekerja dengan baik dan bergerak cepat untuk beradaptasi dalam sistem kerja dan fokus pada target. ASN Sidoarjo wajib berkata siap, apapun kondisinya. Perubahan manajamen birokrasi ini harus disikapi dengan cepat dan tepat. Pejabat fungsional yang baru dilantik harus cepat adaptif dengan sistem yang baru," ujar Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini.

Ratusan pejabat administrasi yang dilantik menjadi pejabat fungsional itu berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, sudah melalui penilaian yang dilakukan melalui sistem merit yakni kebijakan dalam manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.

"Penyetaraan jabatan yang diajukan ke Kemen PAN RB ini sudah disertai dengan nilai kompetensi pegawai. Ini hanya Sidoarjo. Yang lain masih belum. Ini menandakan sistem merit kita jalan," imbuh Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya ini.

Gus Muhdlor memaparkan terdapat empat poin dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pertama desain birokrasi harus simple. Kedua syarat instansi bisa relevan dengan zaman harus berorientasi pada pelayanan dan kepuasan masyarakat (publik). Ketiga Quick Quin jelas dengan memiliki target yang jelas dan harus dicapai. Kemudian yang keempat adaptif approach (pendekatan adaptif).

"Arahan dari Presiden Jokowi jangan terlalu banyak meja di birokrasi. Dengan penyetaraan ini akan memangkas meja birokrasi sehingga pejabat administrasi eselon IV yang sekarang menjadi pejabat fungsional bisa moving, bergerak lebih cepat dan lincah," tegas Bupati alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.

Sementara itu, Gus Muhdlor berharap para pejabat fungsional yang dilantik hari ini bisa beradaptasi dengan cepat dan bekerja berorientasi pada target.

"Kunci poinnya semua harus siap meningkatkan kualitas pelayanan di setiap OPD demi kepentingan masyarakat Sidoarjo," pungkasnya. Adv/Hel/Waw

Berita Terbaru

Dongkrak Pelaku Usaha Naik Kelas, Tim Penmas FEB UWKS Dampingi Penyusunan Anggaran Operasional UMKM di Sememi Surabaya

Dongkrak Pelaku Usaha Naik Kelas, Tim Penmas FEB UWKS Dampingi Penyusunan Anggaran Operasional UMKM di Sememi Surabaya

Sabtu, 19 Sep 2026 17:14 WIB

Sabtu, 19 Sep 2026 17:14 WIB

Surabaya (republikjatim.com) - Tim Pengabdian kepada Masyarakat (Penmas) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (FEB UWKS) menggelar…

Laporan Internal BNI Bikin Oknum Agen Nakal Ketar-Ketir, Kejati Jatim Ringkus Tersangka Baru Korupsi KUR Rp 41,48 Miliar

Laporan Internal BNI Bikin Oknum Agen Nakal Ketar-Ketir, Kejati Jatim Ringkus Tersangka Baru Korupsi KUR Rp 41,48 Miliar

Jumat, 18 Sep 2026 13:32 WIB

Jumat, 18 Sep 2026 13:32 WIB

Jember (republikjatim.com) - Pengusutan kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BNI di Jember makin berbuntut panjang. Tim penyidik …

Hujani Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo dengan Selebaran, PMII Bagi Surat Terbuka Kritis Desak Penundaan P-APBD 2026

Hujani Sidang Paripurna DPRD Sidoarjo dengan Selebaran, PMII Bagi Surat Terbuka Kritis Desak Penundaan P-APBD 2026

Jumat, 18 Sep 2026 13:02 WIB

Jumat, 18 Sep 2026 13:02 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Suasana Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo, Kamis (17/09/2026) mendadak menyita perhatian. Sejumlah aktivis Pengurus…

Perkuat Pendidikan Demokrasi di Kota Delta, Bawaslu Sidoarjo dan UNUSIDA Resmi Gandengan Tangan

Perkuat Pendidikan Demokrasi di Kota Delta, Bawaslu Sidoarjo dan UNUSIDA Resmi Gandengan Tangan

Kamis, 17 Sep 2026 19:34 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 19:34 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sidoarjo resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Nahdlatul…

Pacu Pembangunan dan Ketertiban, Bupati Subandi Serahkan 3 Raperda Strategis ke DPRD Sidoarjo

Pacu Pembangunan dan Ketertiban, Bupati Subandi Serahkan 3 Raperda Strategis ke DPRD Sidoarjo

Kamis, 17 Sep 2026 18:40 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 18:40 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo melangkah cepat dalam memperkuat fondasi pembangunan serta kepastian hukum daerah. Bupati…

Respon Tegas Keluhan Wali Murid, Bupati Subandi Minta Evaluasi Total Kegiatan ODL, Jangan Paksa Study Tour Mahal

Respon Tegas Keluhan Wali Murid, Bupati Subandi Minta Evaluasi Total Kegiatan ODL, Jangan Paksa Study Tour Mahal

Kamis, 17 Sep 2026 08:51 WIB

Kamis, 17 Sep 2026 08:51 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Menanggapi maraknya keluhan orang tua siswa terkait tingginya biaya Outing Day Learning (ODL), Bupati Sidoarjo, Subandi…