Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mulai menjalankan program digitalisasi transaksi di pasar tradisional menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Pilot project dilaksanakan dengan diluncurkan QRIS di Pasar Pekauman, Kelurahan Jetis Kecamatan Sidoarjo.
Nantinya, transaksi jual beli di pasar ini akan didorong untuk menggunakan pembayaran non tunai melalui QRIS yang terintegrasi dengan perbankan dan penyedia jasa dompet digital. Program digitalisasi transaksi pasar ini merupakan kerja sama antara Pemkab Sidoarjo dan Bank Indonesia (BI) serta bank-bank BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan program digitalisasi transaksi di berbagai sektor, termasuk perdagangan di pasar tradisional harus segera dilakukan di tengah perkembangan teknologi informasi yang bergulir makin cepat saat ini. Apalagi, digitalisasi di berbagi sektor kini tidak bisa lagi dihindari.
"Kita harus cepat beradaptasi dengan hal itu. Karena itu, kami (Pemkab Sidoarjo) terus mendorong digitalisasi di beberapa sektor utama. Seperti perdagangan agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan bersama seperti peredaran uang palsu dan sebagainya," ujar Bupati Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Muhdlor ini di sela peresmian program digitalisasi transaksi di Pasar Pekauman, Jumat (24/12/2021).
Bupati muda alumni Fisip Unair Surabaya ini menambahkan, peralihan transaksi dari tunai ke non tunai memang memerlukan waktu. Terutama, soal edukasi kepada pedagang dan pembeli mengenai cara transaksi digital. Karenanya Pemkab Sidoarjo akan meminta bantuan dari BI sebagai regulator maupun perbankan sebagai pelaksana di lapangan untuk terus bersama-sama Pemkab Sidoarjo memberi edukasi ke masyarakat.
"Dulu sewaktu pertama kali transaksi pembayaran tol menggunakan uang elektronik banyak yang mengeluh. Tapi, dengan edukasi terus-menerus kini semua bisa melakukannya tanpa hambatan. Kami ingin transaksi di pasar tradisional juga bisa seperti itu. Selain di Pasar Pekauman ini, kita akan kloning ke pasar-pasar tradisional yang lain. Termasuk sektor lain seperti parkir, pajak, BUMDes dan sebagainya," tegas Bupati Alumni SMAN 4 Sidoarjo ini.
Sementara Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto, menegaskan program digitalisasi transaksi melalui QRIS tidak hanya bertujuan mempermudah transaksi. Akan tetapi, juga mempermudah proses pengajuan kredit bagi pedagang yang ingin menambah modal usahanya.
"Kelebihan dari penggunaan QRIS, ada catatan data yang akan mempermudah pedagang dalam mengajukan kredit usaha. Karena sistem QRIS tercatat payment id dan payment scoring. Jadi, ada nilai keuntungan bagi pedagang yang memanfaatkan transaksi QRIS," tandasnya. Adv/Hel/Waw
Editor : Redaksi
