Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sidoarjo mengikuti pendampingan tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah ( TP4D), Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Pendampingan TP4D itu, terutama untuk proses pembangunan proyek bernilai besar dan rawan disalahgunakan untuk penyimpangan.
"Memang saya minta seluruh OPD masing-masing harus mengajukan TP4D ke Kejaksaan daripada bermasalah. Kalau ada pendampingan TP4D tidak sedikit-sedikit takut dikatakan korupsi," terang Saiful Ilah kepada republikjatim.com, Senin (07/05/2018) seusai acara sosialisasi TP4D di Pendopo Delta Wibawa.
Saiful Ilah mencontohkan tidak hanya OPD, akan tetapi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga harus mengajukan TP4D. Menurutnya saat ini yang mengajukan TP4D yakni BPR Delta Artha dan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Terutama untuk proyek bernilai besar melalui tahap lelang.
"Untuk yang nilainya kecil misalnya untuk pembelian Alat Tulis dan Kantor (ATK) ya tidak perlu. Contohnya pembangunan kantor BPR Delta Artha bernilai belasan miliar itu perlu pendampingan," imbuhnya.
Sementara dalam acara itu, selain pembicaranya dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo juga dari Inspektor Pemkab Sidoarjo. Pesertanya seluruh Kepala OPD termasuk Camat se Kabupaten Sidoarjo. Waw
Editor : Redaksi
