Sidoarjo (republikjatim.com) - Rakerda Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Jawa Timur yang digelar selama dua hari yakni tanggal 12-13 Juni 2021 di Hotel Halogen Juanda Sedati, Minggu (13/06/2021). Pentupan acara ini dilaksanakan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi. Kegiatan ini diikuti pengurus BPD kabupaten/kota se Jatim.
Wabup Sidoarjo, Subandi mengatakan salah satu tugas BPD sebagai kanal aspirasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Keberadaan BPD sangat penting dalam menentukan kemajuan pembangunan desa.
"BPD sebagai lembaga formal yang punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan warga," ujarnya.
Bagi Subandi yang juga mantan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini, BPD harus mampu menjadi benteng dari budaya birokrasi yang tidak bersih serta mampu merumuskan indikator kinerja untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa. Untuk mewujudkan itu, diharapkan setiap anggota BPD senantiasa meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya.
"Termasuk menghindari disharmonisasi antar BPD dan pemerintah desa yang seringkali terjadi tidak terjadi. Karena keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah check and balance. BPD memiliki hak bertanya, konfirmasi dan hal-hal untuk transparansi di desa," imbuhnya.
Oleh karenanya Wabup Sidoarjo yang juga mantan Kepala Desa Pabean Kecamatan Sedati ini meminta BPD harus benar-benar bisa menjadi rekan kepala desa dalam membangun desa. Bahkan, BPD harus menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi pemerintahan desa dan masyarakat. BPD tidak boleh dinilai hanya sebagai pemberi stempel untuk memberikan legitimasi kepada pemerintah desa.
"Jembatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa harus dapat dibangun dengan baik. Dengan dua hal itu, kami yakin tidak ada BPD dengan kepala desa saling bermusuhan. Saya berharap seluruh BPD dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memahami Tupoksi serta regulasi yang ada. Agar mampu mengurai setiap permasalahan dan berperan aktif dalam membangun desa sesuai slogan Abpednas yakni membangun desa menata kota," tegasnya.
Sementara itu Ketua DPD Abpednas Jatim, Agus Budi menegaskan keberadaan Abpednas untuk mengawal dan mengawasi pembangunan negeri. Dirinya yakin keberadaan Abpednas bukan menjadi oposisi pemerintah desa. Namun untuk ikut bersama membangun desa.
"Keberadaan Abpednas bukan dalam rangka bertentangan atau menjadi oposisi dari pemerintah," katanya.
Dalam kesempatan itu, dirinya meminta dukungan kepada seluruh pengurus Abpednas untuk menjadikan Abpednas Jatim lebih maju. Hal ini penting demi kemajuan desa di Jawa Timur, khususnya pembangunan Indonesia.
"Kami berharap kepada Pemkab Sidoarjo mendukung keberadaan Abpednas Jatim," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
