Sidoarjo (republikjatim.com) - Di hadapan para pengurus Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor) menargetkan di masa memimpinan Sidoarjo bisa menyandang Kota Layak Anak (KLA). Karena itu, Bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor ini mendorong organisasi APSAI Sidoarjo yang baru dilantik mengambil bagian dan berperan aktif melalui aksi nyata bersama pemerintah mewujudkan Sidoarjo menyandang KLA itu.
"Memenuhi hak-hak anak agar bertumbuh kembang dengan baik serta memberi perlidungan adalah tanggung jawab kita bersama khususnya pemerintah. Termasuk mencegah kasus kekerasan yang dialami anak menjadi prioritas bersama," ujar Gus Muhdlor, Rabu (02/06/2021) di Pendopo Delta Wibawa.
Pemkab Sidoarjo, untuk urusan anak kata alumnus Fisip Unair Surabaya ini sudah menunjukkan komitmennya dalam memenuhi dan memberikan perlidungan dari ancaman kekerasan. Komitmen itu dibuktikan dengan adanya layanan 24 jam menangani pengaduan maupun melayani pendampingan. Hal itu, sejak dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Pemkab Sidoarjo.
"Keberadaan PPPA menjadi penting seiring dengan meningkatkan jumlah anak di Sidoarjo. Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Tahun 2020 mencatat jumlah anak usia rentang 0-18 tahun mencapai 508.838 orang. Jumlah ini tidak sedikit. Dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah ikut ambil bagian dalam memenuhi hak-hal anak. Terutama dalam mewujudkan Sidoarjo KLA," pintahnya.
Bagi Gus Muhdlor yang juga alumni SMAN 4 Sidoarjo ini, kehadiran lembaga non pemerintah seperti APSAI membawa harapan dan kekuatan baru dalam memenuhi syarat KLA itu.
"Karena APSAI bisa menjadi mitra pemerintah mewujudkan Sidoarjo kota ramah anak itu," tegasnya.
Sementara Kepala (DP3AKB) Pemkab Sidoarjo, Ainun Amali menegaskan tujuan dibentuknya APSAI untuk mengajak dunia usaha, baik perusahaan besar maupun kecil bersama-sama melindungi, memenuhi kebutuhan dan hak anak. Harapannya APSAI memiliki komitmen dan bisa sinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan Sidoarjo kota layak anak. Yaitu melalui peran nyata dunia usaha dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
"Tahun 2018 Sidoarjo menyandang KLA dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) dengan kategori Madya. Tahun berikutnya, 2019 Sidoarjo kembali menyandang KLA dengan kategori Nindya, naik satu tingkat. Tahun 2020 DP3AKB sudah membentuk gugus tugas layak anak pada tingkat kecamatan, desa dan kelurahan," ungkapnya.
Mantan Camat Prambon ini memaparkan Pemerintah Indonesia Tahun 2006 meratifikasi hak anak melalui keputusan Presiden RI No 36 tahun 1990 dan pada tahun 2014 menetapkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tetang Perlindungan Anak yang menekankan negara wajib memenuhi lima kluster yang menjadi hak anak.
"Yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
