Gaji Dibawah UMK, Perwakilan Perangkat Desa Sidoarjo Wadul Dewan

author republikjatim.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
WADUL - Para perwakilan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sidoarjo wadul ke Komisi A DPRD Sidoarjo lantaran gajinya dibawah UMK Sidoarjo dan berharap kenaikan Penghasilan Tetap (Siltap), Selasa (30/03/2021).
WADUL - Para perwakilan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sidoarjo wadul ke Komisi A DPRD Sidoarjo lantaran gajinya dibawah UMK Sidoarjo dan berharap kenaikan Penghasilan Tetap (Siltap), Selasa (30/03/2021).

i

Sidoarjo (republikjatim.com) - Puluhan perwakilan pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo mengaduh (wadul) ke Komisi A DPRD Sidoarjo, Selasa (30/03/2021). Mereka menuntut kenaikan Penghasilan Tetap (Siltap).

Hal ini, lantaran selama ini penghasilan (gaji) mereka masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sidoarjo yang mencapai Rp 4,29 juta per bulan. Sedangkan gaji para perangkat desa ini, rata-rata masih senilai Rp 2,6 juta per bulan.

"Kami menilai usulan kenaikan Siltap perangkat desa itu sepatutnya diperjuangkan. Kalau mendengar keluhan pengurus PPDI itu sangat miris. Karena gajinya jauh dibawah UMK Sidoarjo," ujar Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Sullamul Hadi Nurmawan kepada republikjatim.com, Selasa (30/03/2021) usai dialog dengan para pengurus PPID Sidoarjo.

Politisi PKB yang akrab dipanggil Gus Wawan ini menjelaskan penghasilan tetap perangkat masih di angka sekitar Rp 2,6 juta. Padahal UMK Sidoarjo sudah mencapai Rp 4,29 juta per bulan.

"Kami menilai wajar, kalau perangkat menginginkan kenaikan gaji mereka setara UMK Sidoarjo," imbuhnya.

Mantan Ketua DPRD Sidoarjo ini mengaku pihaknya sudah menampung semua aspirasi PPDI Sidoarjo. Rencananya, dalam waktu dekat bakal segera menggelar hearing bersama sejumlah dinas terkait. Hal ini, untuk mencari jalan keluar atas keluhan perangkat desa itu.

"Kalau diperlukan pengurus PPDI ini bisa berdialog dan menyampaikan uneg-unegnya ke Bupati Sidoarjo. Karena, kebutuhan hidup para perangkat desa ini patut menjadi perhatian semua pihak. Apalagi, tugasnya sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di tingkat desa," tegas politisi senior PKB ini.

Sementara anggota Komisi A DPRD Sidoarjo, A Sochib menilai penghasilan perangkat desa jika layak dan sesuai UMK, maka bisa berimbas perangkat desa semakin giat dan meningkat kinerja.

"Kalau kerja perangkat desa baik maka akan semakin memperlancar roda pemerintahan. Jadi kelujan para perangkat ini patut dipertimbangkan. Apalagi, mereka juga bagian dari pemerintahan. Jangan sampai gajinya minim," tandasnya. Zak/Hel/Waw

Berita Terbaru

Optimisme Baru dari Trawas, Muswil VI KAHMI Jatim Siap Kawal Jawa Timur Jadi Gerbang Baru Utama Nusantara

Optimisme Baru dari Trawas, Muswil VI KAHMI Jatim Siap Kawal Jawa Timur Jadi Gerbang Baru Utama Nusantara

Jumat, 25 Sep 2026 20:39 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 20:39 WIB

Mojokerto (republikjatim.com) - Korps Alumni HMI (KAHMI) Jawa Timur resmi menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) VI pada 25 hingga 27 September 2026 di Hotel…

Tingkatkan Penerimaan Negara, DJP Jatim Sita dan Lelang 69 Aset Penghutang Pajak Senilai Rp 29,8 Miliar

Tingkatkan Penerimaan Negara, DJP Jatim Sita dan Lelang 69 Aset Penghutang Pajak Senilai Rp 29,8 Miliar

Jumat, 25 Sep 2026 15:34 WIB

Jumat, 25 Sep 2026 15:34 WIB

Malang (republikjatim.com) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) Bersatu bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jatim menggelar…

Bikin Faktur Pajak Fiktif Hampir Rp 1 Miliar, Bos Perusahaan Konstruksi Diserahkan Penyidik Pajak ke JPU Kejari Sidoarjo

Bikin Faktur Pajak Fiktif Hampir Rp 1 Miliar, Bos Perusahaan Konstruksi Diserahkan Penyidik Pajak ke JPU Kejari Sidoarjo

Kamis, 24 Sep 2026 22:20 WIB

Kamis, 24 Sep 2026 22:20 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) II menyerahkan…

Kasus Pembatalan Akta Kelahiran di Sidoarjo Melonjak 2 Kali Lipat, Kepala Dispendukcapil Warning Kejujuran Data Adminduk

Kasus Pembatalan Akta Kelahiran di Sidoarjo Melonjak 2 Kali Lipat, Kepala Dispendukcapil Warning Kejujuran Data Adminduk

Rabu, 23 Sep 2026 17:16 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 17:16 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Sidoarjo mencatat peningkatan signifikan pada kasus pembatalan…

Ibu Rumah Tangga hingga Jadi Wabup, Mimik Idayana Buka-Bukaan Restu Keluarga dan Politik Perempuan di Delta Podcast KPU

Ibu Rumah Tangga hingga Jadi Wabup, Mimik Idayana Buka-Bukaan Restu Keluarga dan Politik Perempuan di Delta Podcast KPU

Rabu, 23 Sep 2026 15:39 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 15:39 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Mengubah peran dari seorang ibu rumah tangga biasa menjadi tokoh sentral di pemerintahan bukanlah perjalanan yang mudah. Kunci…

Tidak Cuma Kejar Medali, Pemkab Sidoarjo Beri Garansi Pendidikan hingga Masa Depan Atlet Pagar Nusa

Tidak Cuma Kejar Medali, Pemkab Sidoarjo Beri Garansi Pendidikan hingga Masa Depan Atlet Pagar Nusa

Rabu, 23 Sep 2026 14:20 WIB

Rabu, 23 Sep 2026 14:20 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memastikan komitmennya untuk tidak sekadar menuntut prestasi atlet di gelanggang saja. …