Sidoarjo (republikjatim.com) - Perwakilan pengurus Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo mengaduh ke Komisi D DPRD Sidoarjo, Rabu (27/01/2021). Para guru honorer ini, mendesak adanya pengawasan ketat, soal adanya potensi dugaan pungutan liar (Pungli) saat proses rekruitmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjikan Kerja (PPPK) mendatang.
Pengaduan itu, bukan tanpa sebab. Alasannya, sebelumnya jika GTT maupun PTT pindah ke sekolah lain lantaran adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan sekolah itu, kerap adanya praktik dugaan pungli.
"Di dalam pertemuan itu, kami menerima banyak keluhan dari perwakilan GTT dan PTT. Salah satunya terkait potensi pungutan liar. Tentu kami minta Inspektorat sebagai inspektur bisa menindak tegas jika ditemukan pelakunya. Inspektorat harus berkomitmen menindaklanjuti keluhan GTT dan PTT itu," ujar Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudlori usai hearing bersama GTT dan PTT serta BKD dan Dinas Pendidikan Pemkab Sidoarjo, Rabu (27/01/2021).
Selain itu, politisi senior PKB ini meminta, agar masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor jika mendapati pungutan liar dalam seleksi PPPK atau lainnya.
"Dengan adanya laporan itu, Inspektorat Pemkab Sidoarjo bakal bekerja menelusuri dan menindak tegas oknum yang berani bermain-main itu," pintahnya.
Tidak hanya itu, kata Cak Dhamroni para perwakilan GTT dan PTT ini juga meminta adanya perhatian khusus dalam seleksi PPPK. Terutama, kepada GTT dan PTT yang secara usia dan masa pengabdian sudah cukup lama agar dijadikan pertimbangan khusus saat seleksi PPPK.
"Mereka juga meminta pertimbangan khusus masa pengabdian itu. Tapi itu kan bergantung pada regulasi dan ketentuan yang ada. Itu harus diikuti dalam proses seleksinya nanti. Apalagi seleksinya menggunakan tes. Sistemnya tentu juga berlaku secara nasional. Yang harus dilakukan BKD adalah mau mendampingi para GTT dan PTT sebelum seleksi untuk diberi pelatihan soal teknologi dan komputerisasi," tegasnya.
Sementara itu, politisi asal Tulangan menilai saat ini jumlah GTT dan PTT di Sidoarjo sendiri memang tidak sedikit. Bahkan mencapai ribuan orang. Bahkan, secara kesejahteraan mereka patut untuk mendapat perhatian.
"Sidoarjo pasti akan mengikuti seleksi dan tes yang diterapkan nasional. Karena memang itu berlaku umum. Apalagi, dalam seleksi PPPK, Sidoarjo mengusulkan 2.422 kuota. Tapi, nanti disetujui berapa pun bergantung pemerintah pusat," ungkapnya.
Bagi Cak Dham, saat ini anggota dan pimpinan Komisi D DPRD Sidoarjo sependapat jika Pemkab Sidoarjo harus ikut memperhatikan kesejahteraan ribuan GTT dan PTT itu.
"Karena mereka (GTT dan PTT) memiliki peranan cukup besar dalam perkembangan dunia pendidikan di Sidoarjo," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
