Sidoarjo (republikjatim.com) - Bakal Calon Bupati (Bacabup) Sidoarjo, Bambang Haryo Soekartono (BHS) mendesak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) untuk memperhatikan kesejahteraan para penjaga perlintasan Kereta Api (KA) tak berpalang pintu. Hal ini lantaran tugas penjaga perlintasan KA tak berpalang pintu itu, untuk menyelamatkan nyawa masyarakat baik yang ada di dalam KA maupun warga dan pengguna jalan yang melintasi perlintasan KA.
Apalagi, selama ini PT KAI sudah mendapatkan subsidi Infrastructure, Maintenance and Operation (IMO) yang nilainya mencapai Rp 2 triliun.
"Lintasan sebidang itu harus ada yang menjaga. Karena ini untuk keselamatan manusia baik yang ada di KA muapun yang ada di jalan raya. Karena itu, baik pemerintah pusat maupun PT KAI seeta pemerintah daerah harus memperhatikan kesejahteraan penjaga perlintasan KA Tak berpalang pintu itu. Karena mereka sudah menyelamatkan nyawa publik," ujar Bambang Haryo Soekartono kepada republikjatim.com, Selasa (05/05/2020) saat membagikan sembako dampak Covid-19 bersama timnya.
Bambang Haryo yang juga mantan anggota DPR RI ini mengungkapkan khusus di wilayah Sidoarjo ada 145 perlintasan KA sebidang. Dari jumlah ini, 78 diantaranya sudah dilengkapi palang pintu. Sisanya tak dilengkapi palang pintu. Menurutnya jika 145 titik itu dijaga 4 orang dengan gaji rata-rata Rp 2 juta maka dibutuhkan Rp 14,4 miliar setahun untuk kesejahteraan penjaga perlintasan KA tak berpalang pintu.
"Bagi kami kesejahteraan para penjaga perlintasan ini sangat penting. Karena mereka bertugas untuk keselanatan nyawa publik. Ini harus direalisasikan Pemda Sidoarjo maupun PT KAI. Misalnya se Jawa tidak masalah. Karena ada subsidi IMO itu. Di Jatim ada sekitar 1.400 perlintasan, di Jateng 1.300 dan di Jabar ada sekitar 1.400 perlintasan," imbuh politisi Partai Gerindra ini.
Selain itu, lanjut Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim ini kebutuhan lain yang harus dilengkapi bagi penjaga perlintasan KA adalah time table (jadwal KA melintas), jam, pos serta palang pintu. Apalagi selama ini kelengkapan itu hasil swadaya dan bantuan masyarakat sekitar.
"Termasuk seragam penjaga. Ini agar mereka bekerja maksimal dan sebagai identitas penjaga. Kalau tak pakai seragam kerapkali warga yang diminta berhenti marah dan menerobos. Semua itu harus dilengkapi karena demi menyelamatkan nyawa publik," tegasnya.
Sedangkan yang tak kalah pentingnya adalah pemasangan Early Warning System (EWS). Pemasangan EWS akan memberi tanda 1,5 kilometer sebelum KA melintas berupa adanya suara alarm.
"Semua itu realisasinya sangat simpel. Itu masuk program saya 100 hari kerja kalau diamanahi menjadi Bupati Sidoarjo. Syukur-syukur kalau pemerintah sekarang bisa merealisasikannya," pintahnya.
Sementara penjaga pintu perlintasan KA tak berpalang pintu Desa Boro dan Desa Ngaban, Anas Fauzi mengaku hanya menjaga perlintasan itu bersama rekannya Ismail. Mereka membagi dua waktu yakni pukul 05.00 - 13.00 WIB dan pukul 13.00 - 23.00 WIB.
"Gaji saya hanya Rp 1,7 juta setahun. Tapi syukur sejak saya menjaga perlintasan ini sudah tak ada kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kami bekerja penuh tanpa libur menjaga 48 KA melintasi di perlintasan Ngaban - Boro ini," tandasnya. Hel/Waw
Editor : Redaksi
