Sidoarjo (republikjatim.com) - Penurunan permukaan tanah yang memicu kebocoran tanggul di titik P10D Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo kembali mengaktifkan alarm kewaspadaan di kawasan penanganan Lumpur Sidoarjo. Menyikapi situasi kritis ini, Wakil Bupati Sidoarjo (Wabup), Mimik Idayana bersama jajaran Komisi VII DPR RI bergerak cepat meninjau lokasi luapan guna mendesak Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) segera mengeksekusi solusi konkret demi keselamatan warga dan stabilitas ekonomi nasional.
Kebocoran yang terjadi sejak Jumat (10/07/2026) kemarin di sisi utara dan barat pusat semburan itu, memicu kekhawatiran mendalam. Titik P10D merupakan salah satu area paling krusial karena posisinya yang berbatasan langsung dengan infrastruktur vital logistik Jawa Timur, yakni rel Kereta Api (KA) serta Jalan Raya Porong - Gempol, Kabupaten Pasuruan.
Wabup Sidoarjo, Mimik Idayana dengan tegas menyampaikan penanganan tidak boleh lagi hanya mengandalkan langkah darurat jangka pendek. Mengingat penderitaan warga akibat bencana yang meletus dua dekade lalu, belum sepenuhnya tuntas. Kondisi ini, memicu aspek keselamatan jiwa masyarakat Sidoarjo wajib diposisikan sebagai prioritas mutlak di atas segalanya.
"Segera carikan solusinya dan selesaikan agar wargaku selamat. Karena apa? Warga yang tertimpa bencana 20 tahun kemarin itu, belum selesai, jangan sampai terulang. Segera carikan solusinya, itu harapan saya," ujar Wabup Mimik Idayana.
Senada dengan hal itu, anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) memperingatkan dampak sistemik apabila tanggul P10D gagal diantisipasi dengan cepat. Jalur nasional Porong bertindak sebagai urat nadi distribusi publik dan logistik utama. Kerusakan di titik ini, dipastikan akan memicu kelumpuhan aktivitas ekonomi regional Jawa Timur dan nasional.
"Ada beberapa strategi taktis operasional. Pertama, PPLS kami minta menaikkan volume pembuangan air lumpur menuju Sungai Porong secara signifikan untuk mereduksi tekanan fluida di dalam kolam penampungan. Kedua, penguatan menyeluruh (reinforcement) terhadap dinding-dinding pertahanan tanggul di sepanjang wilayah kritis harus dipercepat," tegas politisi senior Partai Gerindra ini.
Di sisi lain, Bambang juga mendesak Pemkab Sidoarjo segera merealisasikan sistem peringatan dini (early warning system). Hal ini, untuk memperlancar proses evakuasi massal andaikata terjadi kedaruratan yang tak terduga.
"Harus ada pemasangan early warning system. Agar semua bisa tetap terselamatkan," pintanya.
Sementara Kepala Tim Perencanaan Teknik PPLS, Arif Firmanto memaparkan fakta teknis di lapangan. Berdasarkan kajian topografi berkala pada total keliling 11 kilometer tanggul, degradasi ketinggian tanah memang berjalan sangat variatif dengan wilayah Barat sebagai sektor paling rentan.
"Fenomena amblasnya struktur tanggul ini, dipengaruhi kuat karakteristik tanah sedimen Sidoarjo yang dikombinasikan dengan pergerakan aktif patahan regional Sesar Siring dan Sesar Watukosek," katanya.
Saat ini, lanjut Arif Firmanto langkah preventif yang ditempuh PPLS berfokus penuh pada peninggian darurat tanggul penahan setinggi 1 meter dengan penambahan material susulan 0,7 meter. Arif memastikan kendati terjadi kebocoran akibat amblesan tanah, volume semburan utama sejatinya berada dalam kondisi stabil dan mengalami penurunan drastis dari rata-rata 100.000–120.000 meter per detik pada 20 tahun lalu menjadi hanya 27.000–32.000 meter per hari saat ini.
"PPLS bersama tim teknis internal kini sedang merumuskan kalkulasi ulang beban elevasi untuk merancang konstruksi timbunan tanggul baru yang lebih solid dan permanen," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
