Sidoarjo (republikjatim.com) - Operasi besar-besaran penyakit masyarakat (pekat) yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Forkopimda, Sabtu (11/07/2026) malam menyisakan catatan kritis. Razia yang membidik tiga titik panas penularan HIV/AIDS itu, diduga kuat bocor sebelum petugas tiba di lokasi.
Merespons fenomena "kucing-kucingan" ini, Komisi C DPRD Sidoarjo langsung pasang badan. Meski mengapresiasi ketegasan petugas, dewan mendesak adanya evaluasi total agar operasi penertiban di masa mendatang tidak berakhir antipati dan sia-sia.
Tim gabungan awalnya bergerak menyisir tiga lokasi yang kerap dikeluhkan warga. Diantaranya kawasan warung remang-remang Desa Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung di dekat PG Krembung, eks lokalisasi Krengseng, Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian dan terakhir di Warung Karaoke Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo.
Saat petugas merangsek masuk ke Tanjek Wagir dan Krengseng, suasana mendadak sepi bak kota mati. Petugas sama sekali tidak menemukan Pekerja Seks Komersial (PSK). Di lokasi, tim hanya mendapati bilik-bilik kamar yang kosong, ceceran alat kontrasepsi serta beberapa orang yang diduga dalam kondisi mabuk.
Indikasi kuat itu, ada dugaan rencana razia ini telah diendus para pelaku pun tak terbantahkan.
Menyikapi bocornya informasi itu A
anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Abud Asyrofi, angkat bicara. Anggota Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini menyatakan langkah Forkopimda merespons keluhan masyarakat sudah sangat tepat. Terutama, dalam misi menekan angka kasus HIV/AIDS di Sidoarjo yang masih tergolong tinggi. Akan tetapi, bocornya rencana operasi ini menjadi tamparan yang harus segera dibenahi.
"Yang pertama tetap kami sampaikan apresiasi untuk Forkopimda. Langkah ini sangat positif. Artinya, negara hadir di tengah keluhan masyarakat. Terlebih data kasus HIV di Sidoarjo masih tinggi," ujar M Abud Asyrofi dikonfirmasi, Minggu (12/07/2026).
Meski begitu, politisi muda PKB ini menyayangkan bocornya informasi di lapangan. Ia meminta ego sektoral dibuang jauh-jauh dan mendesak koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperketat agar tidak ada lagi "pembisik" di dalam internal tim.
"Ini menjadi atensi bersama. Kita tidak pernah bisa membangun hanya dengan satu OPD saja. Semua lini harus bekerja sama secara solid. Kita harapkan memang perlu adanya evaluasi total," pinta politisi yang akrab disapa Cak Abud ini.
Lebih jauh, Abud mengingatkan agar aksi penertiban ini tidak sekadar menjadi gerakan seremonial atau hangat-hangat tahi ayam saja. Karena, beberapa kawasan yang disinyalir menjadi sarang prostitusi terselubung harus diawasi secara kontinu.
"Langkah kecil apa pun harus kita apresiasi. Tapi, harapan kita tidak berhenti sampai di sini. Harus kontinu, harus ada perbaikan. Bukan hanya sekadar hadir (razia), tetapi juga ada bimbingan dan pembinaan berkelanjutan bagi mereka yang terjaring razia," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
