Sidoarjo (republikjatim.com) - Dalam rangka memperingati Hari Pajak Tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur (Jatim) II menggelar Forum Silaturahmi dan Dialog Perpajakan di Aula Majapahit, Sidoarjo. Mengangkat tema krusial "Perluasan Basis Pajak sebagai Strategi Ketahanan Fiskal di Tengah Dinamika Global", forum ini sekaligus difungsikan sebagai Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menyerap aspirasi langsung dari lintas pemangku kepentingan, pelaku usaha hingga pelaku ekonomi digital.
Pertemuan strategis ini, dihadiri perwakilan instansi pemerintah, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, asosiasi profesi, asosiasi dunia usaha, perguruan tinggi, media serta jajaran Wajib Pajak di wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II. Hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah, Agung Yudha Hadiyanto selaku Kepala Bagian Umum dan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil DJP Jatim II, didampingi Heru Susilo, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas selaku Ketua Pelaksana Kegiatan.
Dalam sambutannya, Agung Yudha Hadiyanto mengatakan Hari Pajak menjadi momentum emas untuk memperkuat sinergi demi menjaga keberlanjutan penerimaan negara.
"Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perluasan basis pajak menjadi kunci vital untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan dan adaptif," kata Agung Yudha Hadiyanto, Rabu (09/07/2026).
Yudha memaparkan pajak tetap menjadi tulang punggung utama pendapatan negara. Pada postur APBN Tahun 2026, target penerimaan pajak nasional dipatok menyentuh angka fantastis Rp 2.357,7 triliun atau setara dengan 74,7 persen dari total pendapatan negara.
"Untuk wilayah Kanwil DJP Jatim II sendiri, kami mengemban amanah target sebesar Rp 36,37 triliun. Alhamdulillah, hingga awal Juli 2026 ini, kami berhasil mencatatkan pertumbuhan penerimaan neto yang sangat positif yakni sebesar 25,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu," ungkap Yudha optimistis.
Capaian impresif ini, akan terus digenjot melalui penguatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dan perluasan basis pajak. Salah satu sorotan utama dalam forum ini, sesi pemaparan strategi perluasan basis pajak di era ekonomi digital oleh Agus Saptomo yang tak lain adalah Penyuluh Pajak Ahli Madya Kanwil DJP Jatim II. Agus mengupas tuntas implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 terkait penunjukan marketplace sebagai pihak lain yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
"Kami tegaskan, kebijakan ini sama sekali bukan pengenaan jenis pajak baru. Ini simplifikasi dan penyederhanaan mekanisme administrasi perpajakan. Tujuannya, untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum sekaligus menciptakan keadilan (level playing field) yang setara antara pelaku usaha digital dan konvensional," jelas Agus meluruskan paradigma yang beredar di tengah masyarakat.
Suasana dialog semakin interaktif dengan hadirnya Hari Purwanto dan Clayren Nathanniel, pelaku ekonomi digital sekaligus influencer yang bertindak sebagai narasumber. Keduanya, berbagi testimoni positif mengenai pengalaman mereka bermitra dengan DJP.
"Kemudahan layanan, edukasi yang humanis serta pendampingan intensif yang diberikan DJP sangat membantu kami memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik," akunya.
Kehadiran figur influencer ini diharapkan mampu menginspirasi generasi muda dan para pelaku usaha digital mau sadar pajak kini jauh lebih mudah dan adaptif berkat dukungan teknologi digital DJP.
"Sebagai wujud komitmen keterbukaan informasi, sesi akhir acara diisi dengan Forum Konsultasi Publik yang interaktif. Para peserta secara lugas menyampaikan berbagai masukan, mulai dari usulan penyederhanaan administrasi, peningkatan kualitas layanan digital, efektivitas sosialisasi kebijakan baru hingga penguatan saluran komunikasi dua arah," ungkapnya.
Menutup acara, pihak Kanwil DJP Jatim II memastikan seluruh aspirasi dan masukan berharga yang terjaring dalam forum ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam demi perbaikan kualitas pelayanan yang berkelanjutan.
"Sinergi yang kokoh antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media diharapkan mampu memperkuat fondasi kemandirian fiskal dan memperkokoh ekonomi Indonesia," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
