Sidoarjo (republikjatim.com) - Penyelidikan kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi bangunan rumah kos elit di lahan seluas sekitar 3.500 meter persegi dilaporkan ke penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo Januari 2026 lalu, telah memasuki tahap akhir. Informasi itu, disampaikan perwakilan warga Damarsi, Alsuwari, usai bertemu Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo Sigit Sambodo di ruang Pidsus Kejari Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).
Menurut Alsuwari, pertemuan pada Kamis ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya dengan pihak Pidsus Kejari Sidoarjo terkait perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi TKD Damarsi. Dalam pertemuan itu, dia hadir bersama sejumlah warga Damarsi lainnya, untuk meminta perkembangan progres penyelidikan.
"Pihak (penyidik) Kejari Sidoarjo menyampaikan penyelidikan kasus sudah berada di titik akhir dan hampir rampung (selesai). Pemeriksaan terhadap berbagai pihak disebutkan telah dilakukan dan selesai. Akan tetapi, tersisa satu agenda memintai keterangan ahli hukum Unair Surabaya,'' ujar Al Suwari.
Lebih jauh, Al Suwari menjelaskan penyidik Kejari Sidoarjo sudah melayangkan surat kepada pihak Universitas Airlangga (Unair) untuk menghadirkan ahli hukum demi memperkuat proses penyelidikan. Bahkan, penyidik Kejari Sidoarjo telah menerima jawaban ahli hukum dari Unair Surabaya akan memenuhi panggilan untuk dimintai pertimbangan keterangan pada pekan depan.
"Khusus untuk, jadwal harinya yang akan ditentukan lebih lanjut oleh ahli hukum Unair Surabaya," ungkapnya.
Setelah penyidik memintai ahli hukum rampung, penyidik Kejari Sidoarjo berencana menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan tersangka. Alsuwari menyebut agenda pada pekan depan.
"Tahapan penyelidikan itu bakal menjadi tahapan terakhir sebelum langkah penyelidikan dilanjutkan," tegasnya.
Menanggapi lamanya proses penanganan perkara yang berjalan sekitar 10 bulan sejak laporan disampaikan ke penyidik Kejari Sidoarjo pada kisaran bulan pertama, Alsuwari menilai sebagian besar warga sebenarnya berharap kasus ini bisa segera selesai dan ditentukan tahap akhir penyelidikan.
Namun, Al Suwari menuturkan dinamika selama proses berjalan, termasuk adanya keterlambatan atau kendala kecil serta pendalaman lanjutan atas saran maupun usulan dari pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) masih dapat dimaklumi. Meski demikian, kekecewaan atas lamanya waktu penyelesaian perkara ini, tetap dirasakan sebagian warga.
"Warga, sebagian besar berharap kasus ini cepat selesai. Cepat selesai artinya terang benderang bahwasanya di tanah TKD ini terjadi tindak pidana. Kalau sudah terjadi tindak pidana, maka sebagian warga besar itu ingin secepatnya selesai. Perkara bisa terang benderang, siapa tersangkanya, siapa yang salah, siapa yang benar, terus status tanah (TKD)-nya gimana serta bagaimana nasib korban yang penghuni rumah kos itu juga harus jelas. Makanya kasus ini harus cepat selesai biar clear semua," pinta Alsuwari.
Alsuwari menegaskan warga tidak menginginkan kegaduhan maupun polemik yang berkepanjangan di desanya. Kejelasan perkara ini, diharapkan dapat mencegah munculnya rasa saling curiga di tengah warga Damarsi.
"Kasus ini seharusnya bisa memberikan kepastian hukum terkait status aset TKD dan nasib para penghuni rumah kos itu yang terlanjur mengeluarkan biaya pembelian harus jelas semua," paparnya.
Hingga pertemuan itu selesai, Alsuwari menyebut belum ada penetapan tersangka dalam perkara TKD menjadi rumah kos elit ini.
"Sampai hari ini, proses penyelidikannya masih berada dalam tahap perampungan pemeriksaan saksi ahli menjelang gelar perkara. Itu saja," tandasnya.
Sebelumnya, pihak Pidsus Kejari Sidoarjo mengaku masih terus mendalami alat bukti serta meminta keterangan lanjutan dari sejumlah saksi. Hal itu, untuk mengusut tuntas aliran dan legalitas hukum di balik alih fungsi TKD Damarsi menjadi rumah kos elite ini.
"Sampai saat ini, tim penyidik Pidsus masih mendalami proses penyelidikan perkara ini. Karena saksi kunci dalam perkara ini, memang butuh keterangan saksi kunci, Agus Nasroni sebagai pengembangan keterangan dari saksi-saksi lainnya," pungkas Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo, Sigit Sambodo. Ary/Waw
Editor : Redaksi