Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memutuskan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD) tetap dipusatkan di satu titik, yakni kawasan Alun-alun Sidoarjo. Kebijakan ini, diambil untuk mengantisipasi penumpukan massa di berbagai ruas jalan yang berpotensi memicu kemacetan dan mengganggu ketertiban lalu lintas.
Kepastian itu, disampaikan langsung Bupati Sidoarjo, Subandi saat menerima audiensi Gerakan Aspirasi Masyarakat Pagerwojo di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (13/11/2026). Sebelumnya, elemen masyarakat itu, mengusulkan agar kawasan Jalan Pagerwojo turut dibuka sebagai lokasi penyelenggaraan CFD baru.
"Penyelenggaraan CFD di banyak titik harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan masyarakat secara luas. Kalau CFD dibuka di banyak tempat, khawatirnya nanti justru crowded," ujar Bupati Subandi.
Meski tetap mempertahankan konsep satu titik, Subandi menegaskan kebijakan ini sama sekali tidak menutup peluang ekonomi bagi masyarakat. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Pedagang Kaki Lima (PKL), khususnya warga asli Sidoarjo tetap diberikan ruang luas untuk mengais rezeki di kawasan Alun-alun selama mematuhi regulasi yang ada.
Bahkan, orang nomor satu di Kota Delta itu, berkomitmen membenahi tata kelola CFD di Alun-alun Sidoarjo, termasuk mengevaluasi besaran iuran bagi para pedagang agar tidak mencekik pelaku usaha kecil.
"Ayo kita bersama-sama menata CFD yang ada di Alun-alun ini, termasuk iuran per minggunya kita benahi. Harapannya, agar tidak memberatkan pedagang (PKL). Karena mereka ini berjualan, kasihan kalau tarikannya mahal," tegasnya.
Dengan penataan yang lebih rapi, aktivitas jual beli diharapkan berjalan lebih tertib. Tujuannya agar pendapatan pedagang bisa meningkat maksimal.
"Di saat bersamaan, masyarakat tetap bisa berolahraga dan menikmati ruang publik dengan nyaman tanpa terganggu kesemrawutan lalu lintas," paparnya.
Kendati demikian, Subandi tetap membuka pintu bagi warga yang ingin menggelar kegiatan serupa di tingkat kecamatan. Syaratnya, panitia penyelenggara wajib mengantongi izin resmi, berkoordinasi ketat dengan Camat serta Kapolsek setempat dan memastikan kegiatan tidak mengganggu fasilitas maupun pelayanan publik.
"Saya izinkan kalau tidak mengganggu fasilitas yang ada di kecamatan. Tetap koordinasi dengan Camat dan Kapolsek setempat, termasuk terkait perizinannya," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
