Sidoarjo (republikjatim.com) - Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Sidoarjo terus mematangkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rapat kerja yang melibatkan pimpinan dewan, eksekutif serta berbagai elemen tokoh agama, ormas dan masyarakat dengan draf setebal 55 halaman ini, dibedah secara mendalam peraturan itu, untuk melahirkan regulasi yang komprehensif dan berwibawa bagi Kota Delta.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus IV, Achmad Muzayyin, didampingi Sekretaris Vike Widya Asroni serta beberapa anggota Pansus seperti Rizza Ali Faizin, M Rafi Wibisono serta dihadiri Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo, I Komang Ray Waryawan ini berlangsung dialogis.
Salah satu Tokoh Agama (Toga) sekaligus tokoh masyarakat yang hadir
Agus Mahbud Ubaidillah ini menyoroti sejumlah persoalan krusial yang selama ini meresahkan masyarakat, mulai dari peredaran minuman keras (miras), maraknya "sound horeg", pengawasan tempat kos campur hingga fenomena penyimpangan sosial yang merambah ke ranah digital.
Sejumlah ormas Islam menyampaikan pandangan tajam terkait urgensi penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol yang dinilai sebagai hulu dari berbagai tindak kriminalitas di wilayah Kota Delta.
Sekretaris PCNU Sidoarjo, Agus Mahbub Ubaidillah mengungkapkan keprihatinannya atas dampak buruk miras yang kerap memicu jatuhnya korban jiwa, termasuk insiden tragis yang melibatkan warga dan aparat keamanan NU akibat pengaruh kafe penyedia miras yang pelakunya adalah oknum polisi pada beberapa tahun silam. Untuk itu, PCNU mengusulkan agar ruang lingkup pasal mengenai minuman beralkohol diperketat secara signifikan.
"Larangan menjual minuman beralkohol harus tegas. Penjualan hanya boleh diizinkan di hotel bintang 4 ke atas, dengan jarak minimal 100 meter dari tempat ibadah dan lembaga pendidikan serta batasan usia pembeli minimal 21 tahun," ujar Agus Mahbub Ubaidillah di sela rapat dengar pendapat Raperda Ketertiban Umum yang dihadiri Kepala Satpol PP Pemkab Sidoarjo Yang Setiawan bersama beberapa stafnya itu, Kamis (05/11/2026) kemarin.
Senada dengan hal tersebut, perwakilan IKADI, KH Agus Yunif Anwaruddin bahkan secara tegas menyuarakan aspirasi pelarangan miras hingga 100 persen di Sidoarjo. Menurutnya, sebagai kota santri, peraturan yang tegas akan memudahkan aparat penegak hukum dalam bertindak tanpa kompromi.
"Dengan larangan 100 persen peredaran miras di Sidoarjo, maka petugas Satpol PP Pemkab Sidoarjo tidak perlu pandang bulu dalam menegakkan Perda Larangan Penjualan Miras di Sidoarjo. Baik itu di jual di warung, pertokoan maupun hotel berbintang di Sidoarjo," pinta Agus Yunif Anwaruddin secara tegas dengan penuh optimis itu.
Sementara perwakilan PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia), Bambang Irawan menambahkan praktik maksiat seringkali merupakan irisan antara musik, miras dan tindakan kriminal. Ia mendesak adanya tindakan tegas dari pemerintah daerah dan aparat berwenang untuk selalu melaksanakan penertiban.
"Karena peredaran gelap (miras) kerap kali diduga mendapat dukungan dari pihak-pihak tertentu (backing). Baik penjual eceran maupun distributornya," jelas Bambang Irawan penuh harap.
Fernomena penggunaan pengeras suara berkapasitas ekstrem atau yang populer disebut sound horeg yang kian marak di Sidoarjo turut mendapat perhatian serius dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sidoarjo.
Sekretaris PD Muhammadiyah Sidoarjo, Burhanuddin yang didampingi Misbah, meminta agar Raperda Ketertiban Umum ini secara rinci mengatur batas ambang kebisingan suara mesin, hewan hingga musik.
"Bulan Agustus lalu sound horeg menjamur di Sidoarjo. Kami meminta draf Raperda ini secara tegas mengatur gangguan musik dan kebisingan agar petugas Satpol PP memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan peringatan, teguran maupun penindakan," papar Burhanuddin.
Pihak LDII yang diwakili Eno Wahyudi dan Susilo juga sepakat agar peraaturan mengenai pengeras suara dan pembatasan jam operasional dipertegas. Hal itu, demi menjaga ketentraman warga sekitarnya.
"Kami juga meminta agar penertiban yang dilakukan Satpol PP tetap humanis dan tidak merusak fasilitas milik warga selama proses penindakan," pintanya.
Masalah sosial lainnya yang disorot datang dari PD Aisyiyah dan PC Fatayat NU Sidoarjo. Aisyiyah menyoroti fenomena rumah kontrakan yang dialihfungsikan menjadi tempat kos bebas campur antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka, kondisi ini sangat mengganggu ketertiban lingkungan sekitar.
"Kami menuntut adanya kewajiban perizinan usaha, izin lingkungan serta pengaturan jam tamu yang jelas dalam regulasi agar tidak disalahgunakan untuk praktek prostitusi terselubung," ungkapnya.
Di sisi lain, PC Fatayat NU Sidoarjo menyatakan komitmennya untuk mengawal perubahan positif di Sidoarjo, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dari dampak buruk peredaran miras dan kenakalan remaja.
"Karena apa pun jenis dan bentuk peredaran mirasnya yang kerap menjadi korban adalah kaum perempuan, kemudian korban lainnya anak-anak kita yang masih berusia remaja," jelas perwakilan pengurus PC Fatayat NU yang berprofesi sebagai guru ini.
Anggota Pansus IV, Rizza Ali Faizin menggarisbawahi tantangan ketertiban umum saat ini telah bergeser ke ranah digital. Jika dulu kegiatan maksiat terpusat di perkotaan, kini kemajuan algoritma media sosial dan siaran langsung (live streaming) turut memfasilitasi pelanggaran moral hingga penyebaran penyakit sosial di desa-desa.
"Digitalisasi sangat membantu ke arah kemaksiatan. Kemarin sempat viral fenomena negatif di media sosial. Karena itu, kita tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP yang kekuatannya terbatas. Harus ada sinergi bersama antara pemerintah, kecamatan, desa hingga seluruh ormas kepemudaan dan keagamaan," ungkap Rizza Ali Faizin yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo dan Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo ini.
Sementara menutup rangkaian rapat kerja itu, Ketua Pansus IV Achmad Muzayyin memastikan Raperda yang kini memiliki draf lebih komprehensif dibandingkan daerah tetangga ini akan melalui proses sosialisasi masif hingga tingkat kecamatan dan desa. Hal ini dilakukan agar regulasi yang dirumuskan benar-benar dipahami, dikawal bersama dan mampu menjawab keresahan masyarakat.
"Kami mengundang semua pihak dan berbagai kalangan masyarakat mulai Camat, Kades/Lurah hingga tokoh Ormas ini, demi mewujudkan Sidoarjo yang tertib, tentram dan beradab dengan mengacu pada Raperda Ketertiban Umum yang terbarukan ini bisa dilaksanakan secara tegas dan didukung berbagai lapisan masyarakat Sidoarjo," tandas Achmad Muzayyin yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKB DPRD Sidoarjo ini.
Selain itu, Muzayyin juga berjanji bakal memasukkan seluruh saran dan kritik dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam rapat itu ke dalam beberapa pasal di Raperda Ketertiban Umum baru itu. Hal itu, untuk melengkapi redaksional ada dalam regulasi baru sebelum disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum yang disahkan dalam rapat Paripurna.
"Semua masukan, saran dan kritik akan kami upayakan masuk dalam pasar per pasal yang ada dalam Raperda Ketertiban Umum hasil pembaharuan ini sebelum disetujui oleh legislatif dan eksekutif dalan rapat Paripurna pengesahan Perda Ketertiban Umum," pungkasnya. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
