Sidoarjo (republikjatim.com) - Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan itu, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo yang digelar, Jumat (20/11/2026) sore.
Ketua Fraksi Partai Demokrat - NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama mengatakan APBD tidak boleh dipandang sekadar daftar angka atau banyaknya proyek, melainkan harus menjadi instrumen nyata untuk menyelesaikan persoalan rakyat.
"Bagi Fraksi Demokrat - NasDem, APBD bukan sekadar daftar angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen untuk menyelesaikan persoalan rakyat, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Muh Zakaria Dimas Pratama kepada republikjatim.com, Jumat (20/11/2026) malam usai paripurna.
Politisi muda yang akrab yang disapa Dimas ini menambahkan ukuran keberhasilan anggaran daerah tidak cukup dinilai dari tingginya serapan anggaran semata.
"Keberhasilan APBD bukan hanya tingginya serapan anggaran atau banyaknya proyek, melainkan berkurangnya persoalan masyarakat, meningkatnya mutu pelayanan publik, terbukanya lapangan kerja dan menguatnya kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Dalam pandangan dan catatan fraksinya, Demokrat - NasDem menyoroti sejumlah pos anggaran strategis di RAPBD 2027. Diantaranya masalah banjir dan infrastruktur jalan. Yakni alokasi sub-kegiatan drainase sebesar Rp 38,64 miliar dengan target penanganan luasan genangan (banjir) 85 persen diminta terintegrasi dengan sungai, rumah pompa dan pintu air serta diukur dari berkurangnya titik, tinggi dan durasi genangan.
"Sementara itu, Program Penyelenggaraan Jalan sebesar Rp 458,19 miliar (target jalan mantap 93 persen) harus berbasis kondisi kerusakan dan manfaat nyata, termasuk mengklarifikasi sub-kegiatan rehabilitasi jalan sepanjang 12 kilometer yang pagunya tercatat hanya Rp 1,75 juta," tegasnya.
Selain itu masalah UMKM dan lapangan kerja, yakni Fraksi Demokrat - NasDem mencermati penyusutan anggaran Program Pemberdayaan Usaha Mikro dari Rp 3,83 miliar (RKPD) menjadi Rp 1,38 miliar (RAPBD) serta Program Pengembangan UMKM dari Rp 5,23 miliar menjadi Rp 1,68 miliar. Mereka juga meminta kejelasan atas beberapa sub-kegiatan yang mencantumkan pagu sangat kecil seperti fasilitasi badan hukum usaha dan sertifikasi atau standardisasi produk yang masing-masing tertulis Rp 17.500.
"Untuk anggaran pelatihan vokasi Rp 9,12 miliar bagi 481 pencari kerja diminta diukur dari penempatan kerja nyata di tengah angka pengangguran terbuka Sidoarjo yang sekitar 69.000 jiwa," paparnya.
Tidak hanya itu, masalah pendidikan, kesehatan dan stunting. Yakni Fraksi Demokrat - NasDem mengapresiasi anggaran pendidikan yang melampaui batas minimal. Termasuk, Program Pengelolaan Pendidikan Rp 321,65 miliar dan rehabilitasi 132 ruang kelas senilai Rp 38,11 milia. Namun meminta belanja tidak hanya habis untuk gaji atau TPG serta mendesak pengawasan pungli dan penahanan ijazah.
"Di sektor kesehatan, fraksi mendorong percepatan Perbup Jasa Pelayanan (Jaspel) tenaga kesehatan, penyelesaian piutang klaim BPJS Kesehatan di RSUD serta intervensi lintas sektor untuk menekan prevalensi stunting yang tercatat 10,60 persen pada LKPJ 2025," jelasnya.
Kemudian persoalan kemiskinan, sampah dan PBB-P2. Yakni penyaluran bansos kesejahteraan keluarga Rp 5,96 miliar (6.650 penerima) dan SPM bidang sosial Rp 19,71 miliar diminta berbasis data akurat dan terhubung dengan kemandirian ekonomi. Program pengelolaan sampah Rp 21,17 miliar diminta fokus pada pengurangan dari sumbernya.
"Sedangkan target pendapatan pajak daerah Rp 1,834 triliun harus diiringi penataan serta penagihan piutang PBB-P2 yang adil tanpa membebani wajib pajak patuh," urainya.
Sementara catatan tajam lain datang dari sisi akuntabilitas kinerja. Fraksi menyoroti turunnya nilai SAKIP Kabupaten Sidoarjo dari 75,64 pada 2024 menjadi 72,62 pada 2025 (kategori BB), meski jumlah perangkat daerah berpredikat A meningkat menjadi 38 OPD.
Menurut Fraksi Demokrat - NasDem, penurunan itu terutama pada komponen pengukuran kinerja menunjukkan perlunya menyambungkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan kinerja secara nyata.
"Kami berharap setiap OPD dituntut menunjukkan hasil yang sepadan dengan uang rakyat. Sementara program yang berulang kali tidak mencapai target harus dievaluasi," ungkapnya.
Sementara Muh Zakaria Dimas Pratama menutup penyampaian pendapat akhir fraksi dengan harapan agar APBD 2027 menjadi amanah rakyat yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
"Kami tetap berharap ada perbaikan masalah utama seperti UMKM dan SAKIP Sidoarjo lantaran keduanya menjadi persoalan utamanya," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi