Optimalisasi Akses atau Ruang Gelap? Menguji Integritas Data dan Krisis Transparansi SPMB SMPN Sidoarjo 2026

author republikjatim.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Badruzzaman Pemerhati Kebijakan Publik dan Pendidikan Sidoarjo
Badruzzaman Pemerhati Kebijakan Publik dan Pendidikan Sidoarjo

i

Oleh 
Badruzzaman 
Pemerhati Kebijakan Publik dan Pendidikan Sidoarjo

​Sidoarjo (republikjatim.com) -  Penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sidoarjo Tahun Ajaran 2026/2027 tengah memicu gejolak dan perdebatan hebat di ruang publik. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sidoarjo yang melakukan penambahan pagu di luar sistem pendaftaran daring (online) kini dicurigai oleh masyarakat sebagai upaya sistemik dalam menciptakan "ruang gelap" demi melanggengkan praktik non-sistem.

​Polemik ini bermula dari temuan ketidaksinkronan data daya tampung yang sangat mencolok, yakni sebesar 992 kursi. Portal resmi aplikasi SPMB Sidoarjo hanya mencantumkan kuota sebesar 13.480 kursi, berbanding terbalik dengan klaim target pemerintah daerah yang mematok angka 14.472 kursi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo mengklarifikasi bahwa selisih angka tersebut hanyalah masalah administratif antara simulasi sistem dan realitas lapangan.

​Namun, pembelaan tersebut justru menuai gelombang desakan transparansi dari masyarakat luas. Publik menilai pola ini serupa dengan anomali yang terjadi pada SPMB tahun 2025 lalu. Pada tahun tersebut, ditemukan selisih "kursi gelap" sebanyak 1.104 kursi antara angka kelulusan resmi di aplikasi dengan klaim realisasi yang disampaikan pemerintah ke publik.

​Secara regulasi, Kepmendikdasmen Nomor 14 Tahun 2026 memang instrumen kendali teknis yang memfasilitasi optimalisasi akses pendidikan, khususnya melalui mekanisme Verifikasi dan Validasi (V&V) untuk kondisi pengecualian. Kendati demikian, aturan di atasnya, yakni Pasal 35 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, secara tegas memandatkan bahwa setiap penambahan kuota hasil optimalisasi wajib disajikan secara transparan dan faktual di aplikasi pendaftaran daring, bukan lewat mekanisme "koordinasi sekolah" yang tertutup dari audit publik.

​Langkah Dikbud Sidoarjo yang menggunakan dalih "jalur perluasan domisili" juga dinilai janggal karena istilah tersebut sama sekali tidak dikenal dalam nomenklatur resmi Permendikdasmen maupun Kepmendikdasmen. Kritik tajam muncul karena di tengah kebingungan regulasi tersebut, pemerintah daerah justru menutup total halaman pengumuman jalur Domisili Utama yang notabene memiliki kuota terbesar (45�ri total volume peserta). Menutup data jalur terbesar di tengah proses yang sedang berjalan memperkuat kekhawatiran adanya manipulasi sisa kuota tambahan.

​

​Dugaan pelanggaran asas transparansi ini kian terkonfirmasi melalui temuan konkret di lapangan. Di SMP Negeri 5 Sidoarjo, dokumen daftar peserta tes diagnostik awal mencatat sebanyak 306 murid baru yang telah diterima. Padahal, pagu resmi yang tercantum untuk sekolah tersebut di aplikasi SPMB secara legal hanya ditetapkan sebesar 284 kursi (terdiri dari 28 jalur LISCI dan 256 jalur reguler).

​Masyarakat menegaskan, persoalan mendasar dari kelebihan 22 kursi di SMPN 5 Sidoarjo ini bukan pada sah atau tidaknya proses penambahan kuota melalui persetujuan BBPMP, melainkan pada pengangkangan kewajiban penyajian data secara publik. Dengan tidak terbukanya angka 306 tersebut pada sistem, praktik ini patut diduga bertentangan dengan mandat Pasal 35 Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 karena tidak meninggalkan jejak digital yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.

​

​Dalam klarifikasi tertulisnya, Dikbud Sidoarjo mengklaim bahwa calon siswa maupun wali murid masih bisa mengakses informasi kuota tambahan secara personal dengan memasukkan user ID dan PIN masing-masing setelah halaman pengumuman ditutup. Namun berdasarkan pantauan langsung di lapangan per hari ini, klaim tersebut dipastikan tidak terbukti.

​Laman resmi SPMB SMP Kabupaten Sidoarjo terpantau dikunci total dan hanya menampilkan halaman generik bertajuk "SPMB SMP Kabupaten Sidoarjo 2026 Telah Selesai", tanpa menyediakan form login individual sama sekali. Para pengamat mengingatkan bahwa jikapun akses privat itu dibuka, hal tersebut bukan merupakan bentuk transparansi publik yang diamanatkan undang-undang. Kewajiban keterbukaan informasi dalam penggunaan anggaran negara bersifat kolektif dan dapat diaudit secara terbuka, bukan akses privat yang terisolasi.

​Krisis transparansi data SPMB tahun 2026 ini seakan memvalidasi ketakutan publik sekaligus memperkuat keabsahan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan tersebut, dimensi Tata Kelola Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo berada pada zona merah dengan kategori "Rentan" setelah hanya meraih skor 60,62.

​Lebih mengejutkan lagi, survei KPK tersebut membeberkan fakta bahwa sebanyak 73,02% responden di Sidoarjo secara blak-blakan melaporkan masih maraknya praktik nepotisme atau fenomena "jalur titipan" dalam proses penerimaan siswa baru di sekolah negeri.

​Kini, masyarakat luas mendesak keras Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk segera melakukan sinkronisasi ulang database portal SPMB sebelum tahun ajaran baru bergulir. Publik menuntut agar pemerintah menyajikan data yang jujur dan apa adanya. Tanpa adanya integritas data yang faktual, frasa "optimalisasi akses" dituding hanya menjadi tameng administratif untuk melanggengkan praktik kecurangan non-sistem yang mencederai hak setiap anak di Sidoarjo. ***

Berita Terbaru

Ngawi Specta Carnival 2026 Meriah, Bupati Ony Sebut Ekonomi Ngawi Tumbuh 8,2 Persen

Ngawi Specta Carnival 2026 Meriah, Bupati Ony Sebut Ekonomi Ngawi Tumbuh 8,2 Persen

Sabtu, 21 Nov 2026 23:35 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 23:35 WIB

Ngawi (republikjatim.com) – Ribuan masyarakat memadati sejumlah ruas jalan di Kabupaten Ngawi untuk menyaksikan kemeriahan Ngawi Specta Carnival 2026, Sabtu m…

Berawal Lihat Penerima Kursi Roda, Bupati Subandi Kebut Perbaikan Jalan Rusak di 18 Kecamatan Hingga Desember

Berawal Lihat Penerima Kursi Roda, Bupati Subandi Kebut Perbaikan Jalan Rusak di 18 Kecamatan Hingga Desember

Sabtu, 21 Nov 2026 20:22 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 20:22 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Sebuah momen tidak terduga saat menyalurkan bantuan sosial di Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Sabtu (21/11/2026), memicu…

Tembus Rp 60,1 Triliun, Sektor Ekonomi Digital Jadi Mesin Baru Penerimaan Pajak Negara, Belanja Online Mendominasi

Tembus Rp 60,1 Triliun, Sektor Ekonomi Digital Jadi Mesin Baru Penerimaan Pajak Negara, Belanja Online Mendominasi

Sabtu, 21 Nov 2026 18:22 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 18:22 WIB

Jakarta (republikjatim.com) - Geliat transaksi digital masyarakat terus memberikan kontribusi signifikan bagi kas negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP)…

Tembus Jalur Air 1,5 Jam, Bupati Subandi Siap Sulap Pesarean Dewi Sekardadu Jadi Ikon Wisata Religi Pesisir Sidoarjo

Tembus Jalur Air 1,5 Jam, Bupati Subandi Siap Sulap Pesarean Dewi Sekardadu Jadi Ikon Wisata Religi Pesisir Sidoarjo

Sabtu, 21 Nov 2026 17:34 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 17:34 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersiap melakukan penataan besar-besaran di kawasan Pesarean Dewi Sekardadu, Dusun …

Sidak Betonisasi Tambak Cemandi Sedati, Bupati Subandi Warning Kontraktor Nakal Jelang Proyek 2027

Sidak Betonisasi Tambak Cemandi Sedati, Bupati Subandi Warning Kontraktor Nakal Jelang Proyek 2027

Sabtu, 21 Nov 2026 15:28 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 15:28 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Bupati Sidoarjo, Subandi turun langsung melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi proyek betonisasi jalan di Desa Tambak…

Fraksi Demokrat - NasDem Setujui Raperda APBD Sidoarjo 2027, Soroti Anggaran UMKM, Banjir hingga Penurunan SAKIP

Fraksi Demokrat - NasDem Setujui Raperda APBD Sidoarjo 2027, Soroti Anggaran UMKM, Banjir hingga Penurunan SAKIP

Sabtu, 21 Nov 2026 13:57 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 13:57 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Fraksi Partai Demokrat–NasDem DPRD Kabupaten Sidoarjo akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (…

Pastikan Warga Terlayani Maksimal, Diskominfo Sidoarjo Benahi Tata Kelola Call Center 112 dan Layanan Informasi Publik

Pastikan Warga Terlayani Maksimal, Diskominfo Sidoarjo Benahi Tata Kelola Call Center 112 dan Layanan Informasi Publik

Jumat, 20 Nov 2026 18:48 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 18:48 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Sidoarjo terus memacu kualitas pelayanan publik. Hal ini, agar semakin…

Atasi Overload Sampah, Pemkab Ngawi Kucurkan Rp8,1 Miliar untuk Benahi TPA Selopuro

Atasi Overload Sampah, Pemkab Ngawi Kucurkan Rp8,1 Miliar untuk Benahi TPA Selopuro

Jumat, 20 Nov 2026 15:20 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 15:20 WIB

Ngawi (republikjatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi, Jawa Timur, mengalokasikan anggaran sekitar Rp8,1 miliar untuk dua kegiatan pembangunan di k…

Asah Teknik Menulis Berita di Sharing Knowledge Batch 31, KPU Sidoarjo Bidik Jangkauan Media Internal Makin Viral

Asah Teknik Menulis Berita di Sharing Knowledge Batch 31, KPU Sidoarjo Bidik Jangkauan Media Internal Makin Viral

Jumat, 20 Nov 2026 04:56 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 04:56 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan Sharing Knowledge Batch 31 bertema "Teknik Penulisan Berita…

Dorong Pengawasan Partisipatif Jelang Pemilu 2029, Bupati Subandi Resmikan Pojok Pengawasan dan Podcast Bawaslu Sidoarjo

Dorong Pengawasan Partisipatif Jelang Pemilu 2029, Bupati Subandi Resmikan Pojok Pengawasan dan Podcast Bawaslu Sidoarjo

Kamis, 19 Nov 2026 20:21 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 20:21 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Upaya mengawal demokrasi yang bersih dan inklusif di Kabupaten Sidoarjo terus diperkuat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)…

Pemkab Sidoarjo Buka 115 Formasi BLUD Puskesmas Gratis, Butuh 80 Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan

Pemkab Sidoarjo Buka 115 Formasi BLUD Puskesmas Gratis, Butuh 80 Dokter Umum dan Tenaga Kesehatan

Kamis, 19 Nov 2026 19:24 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:24 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo resmi membuka seleksi penerimaan pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas…

Kasus Jual Beli TKD Damarsi Jadi Rumah Kos di Tahap Akhir, Penyidik Kejari Sidoarjo Bakal Minta Saksi Ahli Hukum Unair

Kasus Jual Beli TKD Damarsi Jadi Rumah Kos di Tahap Akhir, Penyidik Kejari Sidoarjo Bakal Minta Saksi Ahli Hukum Unair

Kamis, 19 Nov 2026 18:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 18:16 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) -  Penyelidikan kasus dugaan korupsi Tanah Kas Desa (TKD) Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi bangunan …

1.432 Siswa Senam Bareng di SMAN 4 Sidoarjo, Mendikdasmen Ajak Kurangi Gawai dan Jaga Kerukunan Antar Pelajar

1.432 Siswa Senam Bareng di SMAN 4 Sidoarjo, Mendikdasmen Ajak Kurangi Gawai dan Jaga Kerukunan Antar Pelajar

Kamis, 19 Nov 2026 13:38 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 13:38 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Semangat membangun generasi yang bugar, berkarakter dan berdaya saing mewarnai halaman SMAN 4 Sidoarjo, Kamis (19/11/2026).…

BKK Desa Naik Jadi Rp 600 Juta Tahun Depan, Pemkab Sidoarjo Wajibkan Desa Zero Tolerance Gratifikasi

BKK Desa Naik Jadi Rp 600 Juta Tahun Depan, Pemkab Sidoarjo Wajibkan Desa Zero Tolerance Gratifikasi

Rabu, 18 Nov 2026 20:24 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:24 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memperketat pengawasan dan pembinaan tata kelola keuangan terhadap 318 desa di 18…

Transaksi KKPD Tembus Rp 18,26 Miliar, Sidoarjo Sabet Dua Penghargaan Terbaik se-Jawa Timur dari Gubernur

Transaksi KKPD Tembus Rp 18,26 Miliar, Sidoarjo Sabet Dua Penghargaan Terbaik se-Jawa Timur dari Gubernur

Rabu, 18 Nov 2026 19:56 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 19:56 WIB

Sidoarjo (republikjatim.com) - Kabupaten Sidoarjo kembali mengukuhkan posisinya sebagai daerah terdepan dalam transformasi digital tata kelola pemerintahan.…