Sidoarjo (republikjatim.com) - Kabar baik bagi masyarakat Sidoarjo yang kerap menghabiskan waktu di jalan akibat kemacetan horor di kawasan perempatan Gedangan. Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan Flyover Gedangan akhirnya menunjukkan progres nyata.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, kini resmi memulai tahapan sosialisasi dan pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan yang sempat tersendat Tahun 2025 kemarin itu.
Selain itu, perkembangan baru ini juga mendapatkan apresiasi dari kalangan pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo. Hal itu, lantaran proyek pembangunan Flyover Gedangan ini, sudah bertahun-tahun ditunggu warga Sidoarjo dan para pelaku industri di Kota Delta ini.
Kendati demikian, di balik angin segar itu, para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo juga memberikan catatan kritis sekaligus lampu kuning bagi jajaran panitia pembebasan lahan. Pihak legislatif mewanti-wanti agar proses ganti rugi dilakukan secara proporsional sesuai dengan hasil appraisal (penilaian independen) serta dilakukan secara serentak tanpa membeda-bedakan status kepemilikan lahan.
Untuk estimasi anggarannya, Pemkab Sidoarjo menyiapkan anggaran sekitar Rp 340 miliar hingga Rp 400 miliar untuk tahapan pembebasan lahan yang disiapkan lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2026. Sedangkan tahapan pelaksanaannya saat ini, masih dalam tahapan pembebasan lahan tengah memproses Penetapan Lokasi (Penlok) dan penilaian harga dari tim appraisal independen yang bakal dimulai bulan depan.
Sedangkan target waktu untuk pembebasan lahan ditargetkan rampung pada akhir Tahun 2026 dan diperkirakan mulai pembangunan konstruksi fisik Flyover Gedangan akan dimulai pada Tahun 2027 mendatang.
Peringatan itu, salah satunya disampaikan sendri Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih. Menurutnya, proyek berskala besar ini memiliki kompleksitas yang tinggi. Di kawasan terdampak, kepemilikan lahan tidak hanya didominasi oleh warga setempat, melainkan juga melibatkan aset perusahaan swasta, PT Kereta Api Indonesia (KAI) hingga aset instansi pemerintah sendiri.
Selain itu juga terdapat sejumlah fasilitas umum lainnya seperti Mapolsek Gedangan dan sebuah masjid. Karena itu, politisi senior PKB yang akrab disapa Cak Nasih ini mengingatkan Pemkab Sidoarjo agar tidak melakukan pembebasan lahan secara parsial atau sepotong-sepotong.
“Harapan kami, ketika proses pembebasan 157 lahan ini melibatkan banyak stakeholder. Termasuk, sekalian saja duduk bersama. Karena di situ saya yakin tidak hanya menyangkut masyarakat, ada lahan milik perusahaan, lahan milik PT KAI dan juga lahan milik pemerintah itu sendiri yang harus diselesaikan secara transparan dan proporsional," ujar H Abdillah Nasih kepada republikjatim.com, Selasa (02/06/2026).
Politisi senior DPC PKB Sidoarjo yang akrab disapa Cak Nasih ini menekankan pentingnya pembagian porsi tugas yang jelas (mapping of duties) antar-instansi sejak awal. Sinkronisasi ini dinilai krusial, agar tidak ada ketimpangan progres yang berpotensi menjadi batu sandungan di kemudian hari. Terutama, saat anggaran konstruksi dari pemerintah pusat siap dikucurkan.
“Nah ini duduk bersama, siapa melakukan apa. Harapan ke depannya, semua tugas di setiap bidang nanti sama-sama selesai. Jangan sampai kemudian masyarakat selesai, tetapi instansi yang lain tidak selesai alias ada ganjalan atau sebaliknya. Akibatnya, menjadi ganjalan ketika ada dana dari pemerintah pusat mau turun," pinta Cak Nasih yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Sidoarjo ini.
Meskipun memberikan peringatan keras, para pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo tetap mengapresiasi gerak cepat Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo beserta jajaran eksekutif yang berhasil mendorong proyek (PSN) itu, hingga masuk ke tahapan riil saat ini.
"Karena selama ini, kemacetan di perlintasan sebidang rel Kereta Api (KA) atau di sekitar Perempatan Gedangan memang sudah menjadi momok yang melegenda. Bahkan, banyak yang curhat hingga menua di jalan Perempatan Gedangan karena parahnya kemacetan itu," tegas politisi PKB Sidoarjo dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan ini.
Dengan nada kelakar khas Sidoarjoan, Cak Nasih menyentil betapa frustrasinya masyarakat saat terjebak kemacetan di jalur utama Surabaya - Sidoarjo itu.
"Wisata jegidek (macet total atau berhenti total) sudah menjadi wacana nasional. Tua di jalan di sana," cetus Cak Nasih menggambarkan penderitaan para pengguna jalan yang setiap hari melintasi kawasan Perempatan Gedangan itu.
Untuk mengawal proyek ini agar berjalan mulus tanpa korupsi maupun sengketa hukum, Cak Nasih membuka pintu komunikasi selebar-lebarnya antara Pemkab Sidoarjo dengan pihak legislatif, khususnya Komisi C DPRD Sidoarjo yang membidangi masalah pembangunan di Sidoarjo.
“Harapan kami monggo sering-sering komunikasi dengan teman-teman DPRD Sidoarjo, terutama dengan pimpinan dan anggota Komisi C ataupun yang lainnya. Sehingga terus diberikan masukan dan pengawasan dari fungsi kontrol dewan, terutama sejak tahap pembebasan ratusan titik lahan itu. Karena, setiap pembangunan rata-rata ada pada proses pembebasan lahan seperti pembangunan proyek Frontage Road (FR) yang hingga kini belum selesai total," ungkap Cak Nasih yang juga mantan Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo periode 2019 - 2024 ini.
Hal senada dengan Ketua DPRD Sidoarjo juga disampaikan Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, H Choirul Hidayat. Politisi senior PDI Perjuangan Sidoarjo ini menilai, kehadiran Flyover Gedangan sudah masuk dalam kategori kebutuhan mendesak (urgent). Kawasan Gedangan hingga Buduran selama ini dikenal sebagai urat nadi ekonomi dan koridor industri utama di Kabupaten Sidoarjo.
"Kepadatan kendaraan di beberapa titik itu, secara otomatis langsung memukul efisiensi distribusi barang logistik dan mobilitas tenaga kerja. Sekarang, Alhamdulillah pembangunan Flyover Gedangan yang merupakan isu strategis nasional dan keinginan kuat dari seluruh masyarakat Sidoarjo itu, kini sudah mulai ada progresnya. Saat ini sedang berproses pada tahapan sosialisasi dan pembebasan lahan yang kami awasi bersama pimpinan dan anggota DPRD Sidoarjo lainnya," ungkap pria yang akrab disapa Kaji Dayat ini.
Sebagai mitra kerja Pemkab Sidoarjo terutama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM dan SDA) Pemkab Sidoarjo, Komisi C DPRD Sidoarjo meminta panitia pengadaan (pembebasan) tanah (lahan) harus benar-benar transparan mengenai nilai ganti rugi itu. Nilai yang diberikan harus proporsional, objektif dan mengacu pada tim appraisal independen.
"Harapannya, agar tidak merugikan masyarakat luas, tetapi juga tidak akan membebani APBD Pemkab Sidoarjo jika nilainya berada pada ambang batas di luar nilai kewajaran," papar Kaji Dayat yang juga politisi PDI Perjuangan asal Dapil I meliputi wilayah Kecamatan Sidoarjo, Buduran dan Kecamatan Sedati ini.
Selain urusan uang ganti rugi, Kaji Dayat juga meminta Pemkab Sidoarjo jeli melihat dampak sosial yang berpotensi muncul. Sosialisasi yang masif, humanis dan menyentuh akar rumput dinilai menjadi kunci utama agar tidak timbul salah paham, rumor liar ataupun penolakan dari warga terdampak dalam proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Flyover Gedangan itu.
"Kami optimis kalau Proyek Strategis Nasional (PSN) Flyover Gedangan ini sukses terbangun, wajah kawasan urban di Sidoarjo dipastikan akan berubah total. Karena proyek ini pasti akan mengurai simpul kemacetan dan menghilangkan antrean kendaraan akibat perlintasan sebidang kereta api Gedangan dan kepadatan kendaraan di Perempatan Gedangan," tandas Kaji Dayat yang sudah beberapa periode menjadi anggota DPRD Sidoarjo ini.
Selain itu, juga bakal berdampak pada
estetika Kota Delta. Terutama dalam menghapus kesan semrawut, padat, dan kumuh di jalur utamanya.
"Bahkan pembangunan Flyover Gedangan tanpa kendala pembebasan lahan bisa menjadi akselerasi ekonomi. Terutama, dalam mempercepat distribusi logistik industri dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah Sidoarjo secara makro," urai Kaji Dayat warga asal Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo ini.
Saat ini, lanjut Kaji Dayat mata publik Sidoarjo tertuju pada bagaimana Pemkab Sidoarjo mengeksekusi pembebasan lahan itu, sesuai dengan tahapan yang krusial.
"Kami berharap pembebasan lahan ini berjalan proporsional, profesional dan diselesaikan secara bersamaan. Karena, sinergi lintas sektoral yang kuat menjadi pertaruhan apakah impian bebas macet di Perempatan Gedangan akan segera terwujud atau mala kembali menjadi rencana yang tertunda lagi," pungkas Kaji Dayat yang juga mantan Kepala Desa (Kades) Lebo, Kecamatan Sidoarjo ini. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
