Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Sidoarjo mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Pemkab Sidoarjo bekerja maksimal dan profesional dalam memberikan pelayanan perekaman dan pencetakan E Kartu Tanpa Penduduk (KTP). Ini menyusul, Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo sudah menerima hibah sebanyak 196.000 blangko E KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
Desakan itu, salah satunya disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, H Abdillah Nasih SM. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Kecamatan Waru ini, setelah Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo menerima hibah blangko E KTP hampir 200.000 keping, maka tidak boleh lagi ada antrean dalam pelayanan. Selain itu, juga tidak boleh lagi ada pembatasan pencetakan E KTP hanya sebatas 200 keping per hari seperti yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir kemarin.
"Kalau sudah terima hibah blangko E KTP sebanyak itu, seharusnya sudah tidak adalagi antrean dalam pelayanan bagi pemohon rekaman dan percepatan E KTP di Sidoarjo. Terutama di Mall Pelayanan Publik (MPP) di JL Raya Lingkar Timur Sidoarjo Kota yang selama ini dikeluhkan pemohon. Karena antrean terlalu banyak sejak pagi. Akan tetapi praktiknya pencetakannya dibatasi hanya melayani sebanyak 200 keping yang bisa dicetak untuk para pemohon," ujar Abdillah Nasih kepada republikjatim.com, Rabu (24/09/2025).
Lebih jauh, politisi yang akrab disapa Cak Nasih ini meminta agar seluruh petugas Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo bekerja secara profesional dan transparan. Apalagi, saat ini ada pendistribusian blangko E KTP hingga seluruh pemohon sudah bisa melaksanakan perekaman dan pencetakan di masing-masing kecamatan.
"Kami yakin kalau distribusi blangko sebanyak itu diberikan ke setiap kecamatan dengan proporsional dan profesional, maka tidak akan adalagi antrean pemohon E KTP. Karena seluruh pemohon bisa mencetak E KTP di setiap kecamatan. Bagi kami hibah blangko sebanyak itu, sudah mencukupi untuk para pemohon baru E KTP di Sidoarjo," ungkap Abdillah Nasih.
Bagi Cak Nasih yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Sidoarjo ini, hibah sebanyak 196.000 blangko E KTP itu bisa melayani hingga akhir Tahun 2026 mendatang. Karena itu, dari setiap kecamatan yang mendapatkan blangko E KTP dalam pembagian pertama sekitar 700 sampai 800 blangko E KTP bisa memudahkan pelayanan bagi masyarakat pemohon E KTP.
"Kalau dari 18 kecamatan di Sidoarjo bisa memberikan layanan perekaman dan pencetakan E KTP idealnya sudah tidak akan adalagi antrian pemohon E KTP sampai berjubel mulai pagi sampai sore. Begitu pula soal pembatasan pencetakan E KTP kami berharap sudah tidak adalagi. Karena prinsip hibah blangko dari dana APBD ini, untuk memudahkan pelayanan E KP bagi para pemohon bukan justru mala mempersulit para pemohon dalam menerima layanan cetak E KTP," tegas politisi PKB asal Daerah Pilihan (Dapil) VI meliputi Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan ini.
Hal yang sama disampaikan anggota Komisi A DPRD Sidoarjo Deny Haryanto. Menurutnya, politisi senior Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) Kabupaten Sidoarjo ini, berharap dengan adanya hibah blangko itu, minimal mengurangi antrian layanan bagi para pemohon.
"Karena prinsip utama hibah blangko E KTP itu adalah memudahkan pelayanan bagi masyarakat atau para pemohon. Kalau tetap ada antrian dalam pelayanan perekaman dan pencetakan E KTP akan kami evaluasi lagi pelaksanaan di setiap kecamatan. Karena stok blangko E KTP sebanyak itu cukup digunakan sebagai setok hingga 1,5 tahun mendatang atau hingga akhir Tahun 2026 mendatang," papar politisi asal PKS asal Daerah Pilihan (Dapil) VI wilayah Kecamatan Waru dan Kecamatan Gedangan ini.
Saat ini, lanjut Deny yang juga menjabat sebagai Sekertaris Fraksi PKS - PPP DPRD Kabupaten Sidoarjo ini, blangko E KTP sudah menjadi kebutuhan masyarakat Sidoarjo. Karena itu, DPRD Sidoarjo dan Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo sepakat untuk menganggarkan dana hibah untuk ketersediaan blangko E KTP hingga 196.000 keping itu.
"Bahkan, atas hibah blangko E KTP ini, Dirjen Kemendagri RI mengapresiasi kerjasama antara DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo dalam memberikan percepatan pelayanan ke masyarakat Sidoarjo. Apresiasi itu, saat kami ikut mengambil dan penyerahan blangko E KTP itu di Kemendagri pekan kemarin. Apalagi, hibah ini untuk program, kebutuhan dan kinerja nasional. Tidak semua DPRD kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia yang berani memberikan hibah untuk layanan E KTP," ungkap Deny.
Saat ini, kata Deny yang harus diawasi adalah proses distribusi blangko E KTP itu. Apalagi, semua Camat di Sidoarjo diundang dalam proses penyerahan blangko E KTP itu di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pelatihan Pemkab Sidoarjo itu. Akan tetapi, hal itu sudah meringankan beban para Camat di Sidoarjo.
"Artinya Camat sekarang bisa bekerja dan menjawab semua pertanyaan masyarakat ketika stok blangko E KTP sudah ada stoknya. Minimal setiap kecamatan susah mendapatkan stok 1.500 keping blangko E KTP itu," jelasnya.
Namun demikian, lanjut Deny masih ada Pekerjaan Rumah (PR) dalam peningkatan pelayanan perekaman dan pencetakan E KTP itu. Salah satunya adalah peningkatan Sarapan dan Prasarana (Sarpras) yakni berupa alat cetak E KTP.
"Meski sekarang di setiap kecamatan sudah ada dua alat cetak di setiap kecamatan, akan tetapi kami berharap ada penambahan alat cetak yang bisa digunakan secara mobile dan bisa dibawa kemana-mana. Itu artinya harus ada penyeimbang dari Sarprasnya. Jangan sampai blangko banyak tapi saat cetak mengalami gangguan atau terkendala mesin cetaknya," pinta mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Sidoarjo periode Tahun 2020 - 2025 ini.
Deny berharap untuk mengurangi dan meminimalisir antrean panjang perekaman dan pencetakan E KTP setiap kecamatan bisa langsung melaksanakan sosialisasi ke setiap desa dan kelurahan yang tersebar di 18 wilayah kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini, agar pemohon E KTP tidak sampai datang dan antri di MPP.
"Dengan stok blangko E KTP minimal 800 keping sampai 1.500 keping per kecamatan kami yakin sudah tidak adalagi antrian panjang pemohon E KTP. Karena semua bisa dilayani di Kecamatan masing-masing. Karena belum ada tambahan alat cetak E KTP di setiap kecamatan kami berharap alat cetaknya tidak ada kerusakan. Karena itu juga akan menghambat proses pelayanan," urainya.
Bagi Deny penambahan alat cetak E KTP di setiap kecamatan itu, akan membuat setiap kecamatan pro aktif dalam memberikan pelayanan E KTP. Hal itu akan memudahkan dan mempercepat pelayanan. Meski selama ini, yang melaksanakan program jemput bola adalah Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo itu sendiri.
"Kami yakin distribusi blangko, perekaman dan pencetakan hingga kecamatan akan memudahkan warga Sidoarjo mendapatkan layanan E KTP. Semua itu akan meringankan warga (pemohon) karena mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke MPP atau antri. Semua sekarang bisa dilayani di kecamatan. Bahkan ketersediaan atau stok blangko E KTP itu bisa dimanfaatkan hingga akhir Tahun 2026 mendatang," cetusnya.
Sementara Kepala Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo, Reddy Kusuma menegaskan distribusi blangko E KTP itu, untuk percepatan layanan perekaman dan pencetakan E KTP di tingkat kecamatan. Hal itu, setelah Dispendukcapil Pemkab Sidoarjo menerima hibah 196.000 keping blangko E KTP dari pemerintah pusat. Padahal, sebelumnya pelayanan pencetakan dipusatkan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di JL Raya Lingkar Timur, Sidoarjo karena keterbatasan stok blangko itu sendiri.
"Dalam rapat yang dihadiri Camat se-Kabupaten Sidoarjo itu, mulai periode pertama distribusi, setiap kecamatan akan menerima 1.500 keping blangko. Jumlah itu, bakal terus ditambah sesuai kebutuhan dan ketersediaan blangko. Blangko ini, akan dikelola secara ketat dengan sistem. Harapannya, agar distribusinya benar-benar tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat bisa kembali merekam dan mencetak KTP di kecamatan masing-masing tanpa harus antri di MPP," kata Reddy Kusuma.
Bagi Reddy pelaksanaan pelayanan cetak KTP akan diprioritaskan bagi warga yang masuk kategori wajib KTP pemula, penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta mereka yang memiliki kebutuhan mendesak. Diantaranya, seperti untuk keperluan berobat di rumah sakit maupun rujukan layanan kesehatan lainnya. Selain itu, pelayanan juga diberikan bagi masyarakat yang KTP-nya hilang, rusak maupun yang memerlukan perubahan elemen datanya.
"E KTP itu, diterbitkan berlaku seumur hidup. Sehingga masyarakat tidak perlu melakukan perpanjangan meskipun di fisik kartu masih tercantum masa berlaku tertentu. Dengan adanya tambahan hibah blangko KTP dari pemerintah pusat ini, maka mulai hari Jumat 19 September 2025 kemarin, perekaman dan pencetakan KTP sudah bisa dilakukan di 18 Kecamatan sesuai domisili masing-masing," katanya.
Bagi Redy Kusuma saat ini, yang paling penting, semua layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) termasuk rekam dan cetak KTP serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) bersifat gratis dan tanpa dipungut biaya.
"Kalau sampai ada pungutan atau antrian panjang, silahkan informasi itu termasuk kalau pungli bisa dilaporkan ke petugas secepatnya," pungkasnya. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
