Sidoarjo (republikjatim.com) - Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Mimik Idayana menyoroti turunnya angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 lalu. Berdasarkan datanya, dari 1,4 juta Daftar Pemilih Tetap di Sidoarjo, hanya mencapai sekitar 70 persen yang menggunakan hak suaranya.
Untuk itu, Mimik Idayana mengajak masyarakat ikut aktif dalam mengawal dan mengawasi jalannya proses pesta demokrasi melalui keterbukaan informasi publik. Baginya, partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya Pemilu dan Pilkada akan semakin kuat jika didukung dengan akses informasi yang terbuka, akurat dan mudah dipahami.
"Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan proses pesta demokrasi yang jujur, adil, bebas, rahasia dan bermartabat," ujar Mimik Idayana saat membuka acara Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di Aula Majapahit Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Sidoarjo, Rabu (20/08/2025).
Selain itu, Mimik juga berharap masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja. Akan tetapi, juga berperan aktif memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai peraturan.
"Keterbukaan informasi publik hak setiap warga. Mari kita manfaatkan dengan bijak untuk memperkuat pengawasan bersama. Jangan sampai informasi yang tidak benar (hoaks) justru melemahkan demokrasi," pintanya.
Berdasarkan data di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo tercatat tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024 cukup tinggi, yakni sekitar 86 persen dari 1.461.642 DPT. Namun, pada Pilkada Sidoarjo 2024, partisipasi menurun menjadi sekitar 70 persen dari 1.479.539 DPT.
"Angka itu, lebih rendah dibanding tingkat partisipasi dalam Pilkada 2020 yang angka partisipasinya mencapai 71,07 persen," tegas mantan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sidoarjo ini.
Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha menegaskan forum ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait hak memperoleh informasi dan pengawasan partisipatif. Alasannya, karena pengawasan Pemilu tidak bisa hanya dilakukan penyelenggara atau pengawas (Bawaslu) saja.
"Peran masyarakat sangat penting. Dengan pemahaman yang baik tentang keterbukaan informasi, masyarakat bisa lebih kritis dan aktif dalam mengawal jalannya demokrasi di Sidoarjo," paparnya.
Dalam forum ini dihadiri akademisi, mahasiswa, organisasi perempuan, organisasi masyarakat dan masyarakat umum. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang edukasi dan kolaborasi dalam membangun budaya keterbukaan informasi.
"Bahkan melalui forum ini mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Sidoarjo di tahun-tahun berikutnya," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
