Sidoarjo (republikjatim.com) - Layanan PPID, SP4N LAPOR dan Call Center Sidoarjo 112 dikenalkan Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo kepada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida). Dikenalkannya layanan ini sebagai wujud komitmen Pemkab Sidoarjo akan keterbukaan informasi publik.
Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga ingin meningkatkan pemerintahan yang transparan dan responsif lewat beberapa layanan itu. Untuk itu, masyarakat, termasuk mahasiswa dilibatkan dalam prosesnya.
Dalam kegiatan ini, ada 300 mahasiswa Umsida ikut dalam sosialisasi layanan keterbukaan informasi publik itu. Sosialisasi yang digelar di Auditorium KH Ahmad Dahlan Umsida itu, dibuka langsung Rektor Umsida Dr Hidayatulloh, Selasa (24/06/2025).
Rektor Umsida, Dr Hidayatulloh mengatakan Umsida menyambut baik kerjasama seperti ini. Ia berharap kerjasama yang baik antara pemerintah dengan lembaga pendidikan dan elemen masyarakat yang lain dapat dikembangkan. Bahkan, ia menegaskan Umsida akan membuka diri bagi semuanya. Umsida juga akan mensupport kebijakan dan program-program strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Sidoarjo akan bisa menjadi kabupaten yang lebih maju lagi dan lebih berdaya lagi karena ada sinergitas antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat," ujar Hidayatulloh.
Hidayatulloh menguraikan tugas pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat. Layanan yang diberikan harus betul-betul bisa menyentuh kebutuhan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan peran serta masyarakat. Seperti halnya peran serta mahasiswa.
“Mahasiswa adalah generasi muda yang masuk dalam kelompok agen perubahan. Karena itu mereka harus selalu dilibatkan dalam setiap kebijakan," pintanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Hidayatulloh generasi muda menjadi bagian dari transformasi informasi. Mahasiswa memiliki peran besar untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, program-program pemerintah yang dijalankan benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau kita menemukan hal-hal dalam implementasi kebijakan pemerintah itu kok tidak sesuai dengan yang seharusnya, maka disitulah pentingnya kehadiran generasi muda, termasuk mahasiswa agar bisa memberikan masukan dan saran," tegasnya.
Hidayatulloh juga menyampaikan mahasiswa dituntut untuk berani bersuara. Berani bersuara itu, menurutnya bukan dalam artian melawan pemerintah. Namun, berani mengkomunikasikan dengan pemerintah ataupun anggota DPR jika menemukan implementasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai.
"Mahasiswa punya peran untuk menyambungkan kepentingan pemerintah dengan masyarakat, maka forum ini menjadi penting bagaimana kita melek informasi dan bagaimana kita menyuarakan kebaikan untuk semua," paparnya.
Sementara Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Pemkab Sidoarjo, M Wildan menegaskan kegiatan seperti ini digunakan sebagai ruang belajar untuk mengajak mahasiswa ikut ambil bagian dalam proses pembangunan. Menurutnya, peran mahasiswa penting dalam setiap pembangunan. Bahkan, mahasiswa dapat sebagai kontrol dalam meningkatkan pelayanan publik.
"Kami berharap lewat kegiatan hari ini kita melek informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pelayanan pembangunan," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
