Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemkab Sidoarjo terus berusaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Termasuk, dalam upaya mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas.
Bupati Sidoarjo, Subandi menggelar audiensi dengan Koalisi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/05/2025). Turut hadir dalam acara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemkab Sidoarjo dan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas.
Tujuan utama dari pertemuan ini memastikan Ranperda Disabilitas dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan inklusi sosial. Termasuk, menjamin akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik dan kesempatan kerja yang layak.
Dalam audiensi, Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pihaknya sangat mendukung peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial. Subandi memberikan arahan kepada perwakilan koalisi untuk mendata jumlah anggota mereka yang memiliki sertifikasi dalam bidang pelayanan kesehatan sebagai terapis profesional.
"Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar mereka bisa ditempatkan bekerja di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 30 Puskesmas yang ada di Sidoarjo. Hal itu, sebagai upaya pelayanan masyarakat. Mereka bersertifikasi dan profesional. Maka kita harus memberikan wadah bagi mereka," ujar Subandi.
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Akan tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan difabel. Selain itu, audiensi ini juga membahas pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan daerah.
"Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan. Sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar representatif dan inklusif," paparnya.
Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo, Abdul Majid menyambut baik langkah konkrit yang diambil Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Mereka menilai, pertemuan ini merupakan awal yang positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
"Saya menyambut baik dan berterima kasih atas langkah-langkah yang diambil Bupati Sidoarjo (Subandi) kepada perkumpulan disabilitas Sidoarjo. Saya harap, langkah awal kesetaraan hak dan perlindungan bagi kami. Kaum disabilitas agar dapat perlakukan dan keadilan yang sama di Sidoarjo ke depannya dan berkelanjutan," pintanya.
Melalui audiensi ini, lanjut Majid Pemkab Sidoarjo menegaskan kembali komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Terutama, melalui penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi serta peningkatan aksesibilitas layanan publik.
"Ke depannya, Pemkab akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengesahan Ranperda Penyandang Disabilitas serta merealisasikan berbagai program inklusif yang direncanakan," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
