Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah aktivis Sidoarjo menggelar aksi turun ke jalan di Depan BUMDes Among Tani, Desa Lebo, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo, Selasa (29/04/2025). Aksi demo ini, lantaran mereka keberatan dan menolak program Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo yang bekerjasama dengan Satuan Lantas (Satlantas) Polresta Sidoarjo untuk merazia kendaraan bermotor di JL Raya Sidoarjo - Krian, tepatnya di depan BUMdes Among Tani Desa Lebo.
Para pendemo menilai, program yang dilaksanakan BPPD Pemkab Sidoarjo keterlaluan dan dinilai menekan warga yang memiliki kendaraan dan belum bayar pajak, dengan dalih menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bahkan, razia kendaraan bermotor itu, sudah kerap dilaksanakan petugas BPPD Pemkab Sidoarjo dan Satlantas Polresta Sidoarjo.
Sebelum adanya razia kendaraan bermotor ini, beberapa waktu lalu Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo melayangkan surat kepada Satlantas Polresta Sidoarjo. Dalam surat itu, isinya permohonan bantuan personil kepolisian untuk menggelar operasi (razia) kepada warga Sidoarjo yang pajak kendaraannya telat.
Dalam isi surat itu, tertera jadwal operasi akan dilaksanakan
1. Hari : Rabu 23/04/2025, pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia, yang bertempat di depan BUMDES Lebo, Sidoarjo.
2. Hari : Kamis 24/04/2025, pukul 09.00 sampai selesai, digelar razia di depan Samsat Drive Thru , Candi.
3. Hari : Selasa , 29/04/2025 pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia di depan rumah BUMDES Lebo, Sidoarjo.
4. Hari : Rabu, 30/04/2025 pukul 09.00 sampai dengan selesai, digelar razia di Samsat Drive Thru Candi.
Namun saat jadwal razia Selasa, (29/04/2025), sejumlah aktivis Sidoarjo yang berkeinginan membantu wong cilik, hadir di kegiatan razia kendaraan di JL Raya Lebo, Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo itu. Sambil membawa pengeras suara (megaphone), para pendemo mengecam keras upaya yang dilakukan BPPD Pemkab Sidoarjo itu. Tindakan itu, dinilai tidak populis dan diduga hanya menekan masyarakat dengan dalih memungut pajak dari pemilik kendaraan bermotor yang terlambat (telat) membayar pajak saja.
Ketua Gerakan Pemuda Sidoarjo, Nanang Romi mengecam keras kegiatan razia kendaraan yang dilakukan oleh BPPD dan Satuan Lantas Sidoarjo itu. Menurutnya kegiatan itu, hanya untuk mencari perhatian saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Kalau memang pemilik kendaraan bermotor di Sidoarjo banyak yang menunggak pajak, kan bisa dilakukan pemutihan. Jadi tidak begini caranya. Apalagi, meminta bantuan Aparatur Penegak Hukum (APH) atau kepolisian untuk menakut-nakuti masyarakat. Kami sebagai warga yang pro rakyat sampai kapan pun tetap akan menolak upaya dan tindakan para petugas pajak ini," ujar Nanang Romi di lokasi aksi.
Romi menambahkan cara memungut pajak di jalanan itu dinilai sebagai cara yang sudah basi. Apalagi, upaya dan tindakan itu dinilai sebagai cara yang sudah dilakukan sejak jaman kolonial Belanda (penjajah).
"Kita sebagai warga pribumi Sidoarjo tidak ingin tinggalan jaman Belanda ini diwarisi oleh petugas pajak yang yang tidak jelas misi dan visi kerjanya. Yang perlu digarisbawahi saat ini kita sudah Merdeka, jangan adalagi penjajah - penjajah kecil di Sidoarjo," ungkap aktivis senior Romi ini.
Hal senada juga disampaikan aktivis lainnya yang ikut aksi, Ketua Umum Java Corruption Watch (JCW), Sigit Imam Basuki. Aktivis yang dikenal getol menyuarakan anti korupsi ini mengaku pihaknya sebagai masyarakat Sidoarjo jelas tidak sepakat dengan cara pemungutan pajak di jalanan. Meski pun dengan dalih menaikkan PAD.
"Ngapain harus warga yang ditindas (ditekan). Padahal, masalah di Sidoarjo yang ada kaitannya dengan kenaikan PAD yang belum terselesaikan itu banyak. Memang kurang kerjaan. Kami menolak keras pemungutan pajak di jalanan ini," tandas Sigit Imam Basuki.
Sementara dalam aksi di jalanan itu, terdapat sejumlah kejanggalan selama aksi berlangsung. Salah satunya,
Kepala Bidang (Kabid ) BPPD Pemkab Sidoarjo, Rendro mengintimidasi emak-emak yang ikut aksi demoa itu. Pejabat pajak ini dengan nada keras sambil menunjuk emak-emak itu, mengatakan kalau sejumlah elemen masyarakat yang menolak pemungutan pajak di jalanan itu, telah menghalangi-halangi tugas dan kegiatannya.
"Kamu jangan mengganggu kegiatan kami," kata Rendro sambil menunjuk-nunjuk ke emak-emak yang ikut dalam aksi itu.
Harapan dari sejumlah elemen masyarakat dan aktivis yang hadir dalam aksi itu, para petugas pajak tidak menggunakan cara yang tidak elegan dalam program menaikkan hasil pajak. Akan tetapi, harus menggunakan cara - cara yang baik, sekaligus menunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sebagai pemerintah yang berwibawa. Hel/Waw
Editor : Redaksi
