Sidoarjo (republikjatim.com) - Sejumlah anggota dan pimpinan Komisi C DPRD Sidoarjo mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Pemkab Sidoarjo menangani pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Selain itu, dalam penangan sampah juga melibatkan pihak Pemerintah Desa (Pemdes).
Tidak hanya itu, dalam pengelolaan sampah para wakil rakyat Sidoarjo ini juga mendorong pemanfaatan anggaran Coorporate Social Responsibility (CSR) dari ribuan perusahaan berkala kecil, sedang dan menengah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bahkan jika dimungkinkan Komisi C DPRD Sidoarjo juga bakal menambahkan anggaran dalam penanganan sampah dari ratusan desa dan kelurahan yang ada di 18 kecamatan di Sidoarjo. Hal ini lantaran diketahui anggaran penanganan sampah di wilayah Kabupaten Sidoarjo masih sangat minim.
Berdasarkan data Tahun 2024 yang ada di DLHK Pemkab Sidoarjo terdapat anggaran Rp 50,1 miliar. Dari anggaran sebesar ini dimanfaatkan untuk belanja pegawai Rp 130,9 juta. Kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 34,1 miliar dan belanja modal sebesar Rp 15,7 miliar.
Sedangkan porsi APBD sebesar Rp 34,9 miliar dan pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) mencapai Rp 2,24 miliar. Sementara penggunaan anggaran untuk pengelolaan sampah hanya senilai Rp 2,16 miliar.
"Kalau dinilai anggaran sebesar itu masih kurang mencukupi untuk penanganan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, kami (Tim Badan Anggaran DPRD Sidoarjo) siap mendorong penambahan anggaran ke Tim Anggaran (Timgar) Pemkab Sidoarjo. Harapannya, agar siklus penanganan sampah tertangani dengan baik, menyeluruh dan bisa menyelamatkan lingkungan. Sekaligus penanganan sampahnya ramah lingkungan," ujar anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama kepada republikjatim.com, Rabu (19/03/2025).
Lebih jauh, politisi Partai Nasdem Sidoarjo yang akrab disapa Dimas ini mendorong DLHK Pemkab Sidoarjo untuk menangani pengelolaan sampah mulai dari hulu yakni sampah rumah tangga dan industri hingga ke TPA Griyo Mulyo Jabon. Salah satu caranya yakni dengan melibatkan masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes). Apalagi, saat ini sudah terbangun sebanyak 111
Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS3R) di ratusan desa itu.
"Kami mendorong DLHK sebagai leading sektor dalam penanganan sampah melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah. Karena ini memegang peranan penting dan bisa memegang peran kunci penting dalam penanganan sampah secara berkesinambungan. Mulai dari rumah tangga sampai industri harus memilah-milah sampahnya agar tidak semua terbuang percuma dan menumpuk di TPA Griyo Mulyo Jabon," pinta Dimas yang juga sebagai Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Sidoarjo ini.
Bagi Dimasz mengajak masyarakat desa dalam penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo ini bisa menjadi bagian solusi tersendiri. Salah satu kunci dan peran utamanya adalah dalam pengelolaan sampah berkelanjutan. Misalnya ibu rumah tangga diberi pemahaman soal pemilahan sampah yang bisa dikumpulkan dan dijual di Bank Sampah yang ada di setiap Desa atau Rukun Warga (RW) di setiap desa dan kelurahan.
"Artinya kita semua bisa mengajak masyarakat di tingkat desa atau kelurahan mengubah main setnya. Misalnya bagaimana masyarakat ini memahami dan mampu menjadikan sampah sebagai berkah tersendiri. Karena masyarakat desa di seluruh Kabupaten Sidoarjo diajak untuk menjadi bagian dari solusi dan memegang peran kunci dalam pengelolaan sampah kami yakin akan terus menerus terjadi penurunan volume sampah di TPA Griyo Mulyo Jabon," tegas politis muda Partai Nasdem Sidoarjo dari Daerah Pilihan (Dapil) V Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono ini.
Tidak hanya itu, kata Ketua DPD Partai Nasdem Sidoarjo ini pihaknya sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo juga siap mendorong penambahan anggaran pengelolaan sampah. Baginya tidak ada persoalan mendasar penambahan anggaran untuk penanganan sampah yang selama ini sudah menjadi problematika di Sidoarjo selama beberapa tahun terakhir ini. Apalagi penanganan sampah yang tidak maksimal bisa memicu banjir di mana-mana setiap memasuki musim penghujan.
"Kami selalu siap menyetujui penambahan anggaran pengelolaan sampah. Karena ini sangat penting. Apalagi, berdasarkan data SIPSN Kemen-LHK Tahun 2025 pada Tahun 2024 timbunan sampah di Sidoarjo sebanyak 313,40 ribu ton, sampah terkelola 200.98 ribu ton dan sampah didaur ulang 15,76 ribu ton. Artinya hanya 5,03 persen saja yang bisa didaur ulang. Makanya, DLHK Pemkab Sidoarjo harus bisa lebih optimal lagi termasuk dari sisi anggaran penanganan sampah di Kabupaten Sidoarjo yang hanya sebesar 0,44 pesen atau sebesar Rp 2.164.902.923 dari postur APBD Sidoarjo. Kami menilai anggaran itu belum mampu mengcover penanganan dan pengelolaan sampah di Sidoarjo yang juga kerap menjadi bagian dari salah satu persoalan yang memicu banjir langganan di Sidoarjo," papar Dimas yang juga mantan aktivis mahasiswa ini.
Hal yang sama disampaikan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo, M Nizar. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sidoarjo ini, saat ini juga dibutuhkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R) di 111 titik di Kabupaten Sidoarjo. Misalnya apakah dari ratusan TPS3R itu sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal secara keseluruhan. Atau sebagian justru belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena kendala mesin atau kelistrikan.
"Semua itu harus berjalan kontinyu dan konsisten. Karena dalam pengelolaan sampah secara global di wilayah Kabupaten Sidoarjo juga dibutuhkan pengelolaan TPS3R secara profesional. Semua itu demi menekan timbunan sampah atau overload sampah di TPA Griyo Mulyo Jabon," jelas Nizar yang juga politisi senior Partai Golkar dari Dapil IV Kecamatan Krian, Balongbendo dan Kecamatan Tarik ini.
Sedangkan anggota Komisi C DPRD Sidoarjo lainnya, Dr Emil Firdaus justru lebih menyoroti soal anggaran CSR perusahaan di Sidoarjo yang sudah bertahun - tahun digembar gemborkan untuk penanganan dan pengelolaan sampah. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada anggaran CSR yang dikhususkan untuk penanganan sampah di Sidoarjo.
"Kalau DLHK bertugas menyadarkan masyarakat desa soal pentingnya penanganan dan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir, maka Pemkab Sidoarjo terutama pejabat utamanya selayaknya mengajak semua perumusan yang ada di bumi Delta ini bisa memanfaatkan sebagai besar CSR-nya untuk penanganan dan pengelolaan sampah. Agar semua tertangani dengan baik dan komprehensif," tandas Ketua DPD PAN Sidoarjo sekaligus Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sidoarjo ini.
Sementara Kepala DLHK Pemkab Sidoarjo, M Bahrul Amiq mengaku siap menerima dan menjalankan semua masukan DPRD Sidoarjo itu. Pihaknya juga berjanji bakal mengoptimalkan kinerja BLUD Sampah sekaligus optimalisasi pola tarif sampah.
"Kami juga akan memperbanyak mereduksi gas metan dan bau sampah dengan pemanfaatan eco Lindi serta mengoptimalkan produksi BBJP (biket) yang sempat diproduksi di Tahun 2023 sampai 900 ton untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan bekerjasama dengan PLN," pungkasnya. Adv/Ary/Waw
Editor : Redaksi
