Sidoarjo (republikjatim.com) - Tinggi dan panasnya eskalasi politik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sidoarjo Tahun 2024, para pejabat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sidoarjo menggelar acara Deklarasi Damai. Acara deklarasi yang diinisiasi Polresta Sidoarjo itu bertujuan membangun sinergitas antar semua lembaga aparatur negara agar komitmen bersama - sama menjaga keamanan, ketertiban dan netralitas selama prosesi Pilkada Serentak Tahun 2024.
Kegiatan Deklarasi Damai ini diinisiasi Polresta Sidoarjo. Acara berlangsung di Gedung Serba Guna Polresta Sidoarjo, Kamis (07/11/2024) siang. Selain dihadiri semua anggota Forkopimda, acara juga dihadiri dua Pasangan Calon (Paslon) yang ikut Bertarung di Pilkada Sidoarjo. Kedua Paslon itu yakni Subandi dan Mimik Idayana (BAIK) dengan nomor urut 1 dan Achmad Amir Aslichin dan Edy Widodo (SAE) dengan nomor urut 2.
Tidak hanya itu, dalam kegiatan ini
juga dihadiri seluruh pengurus partai politik sebagai pengusung maupun pendukung kedua paslon. Serta ada sejumlah pejabat Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo serta unsur perwakilan KPU maupun Bawaslu Sidoarjo.
"Deklarasi Damai ini bertujuan membangun komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian selama proses Pilkada 2024 di Sidoarjo," ujar Wakapolresta Sidoarjo, AKBP I Made Bayu Sutha usai Deklarasi Damai.
Bayu menyebutkan dalam deklarasi itu terdapat enam butir poin yang ditandatangani kedua Paslon. Di antaranya siap melaksanakan seluruh tahapan Pilkada serentak 2024 secara jujur, adil dan bermartabat. Selain itu, juga siap tidak saling menyebarkan isu SARA, politik identitas, hoaks dan provokasi. Bahkan kedua Paslon hari siap bersama-sama TNI dan Polri mewujudkan situasi Kamtibmas dengan aman, damai dan kondusif.
"Terakhir, kedua Paslon harus siap menerima apapun hasil penghitungan suara berdasarkan keputusan KPU Sidoarjo. Itu artinya kedua Paslon juga harus siap menang dan siap kalah," tegasnya.
Calon Bupati Sidoarjo nomor urut 2, Achmad Amir Aslichin yang akrab disapa Mas Iin ini meminta Deklarasi Pilkada Damai ini untuk menjaga keamanan dan kedamaian di Sidoarjo. Karena itu, pihaknya warga Sidoarjo menjaga kewajiban menjadikan Sidoarjo tetap aman dan kondusif.
"Kami berkomitmen untuk Pilkada 2024 ini adalah pintu gerbang untuk menjadikan masyarakat Sidoarjo kembali bangkit dan bermartabat. Sejauh ini, kami selalu menjaga komitmen itu menjaga perdamaian itu," paparnya.
Ketua Tim Pemenangan Paslon SAE, H Usman M Kes menguraikan Deklarasi Damai ini tidak hanya sebatas sebagai slogan semata. Namun, harus benar-benar diimplementasikan semua pihak. Tidak hanya kepada kedua Paslon dan pendukungnya, juga para penyelenggaran Pilkada maupun semua aparatur pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Termasuk Aparatur Penegak Hukum (APH) di Sidoarjo juga harus menjaga perdamaian itu," pinta politisi senior yang akrab disapa Abah Usman ini.
Bagi Abah Usman deklarasi damai itu pentingnya bagi semua pihak. Terutama dalam menjaga netralitas juga tidak ada intimidasi maupun kriminalisasi kepada siapapun. Sehingga pesta demokrasi di Sidoarjo ini berjalan lancar, aman dan kondusif.
"Jujur saja, saat ini sudah ada kasus dugaan sejumlah proses intimidasi. Bahkan menjurus ke arah kriminalisasi. Seperti adanya beberapa Kades mengaku diintimidasi. Bahkan ada yang diperiksa petugas kepolisian dengan alasan adanya Pengaduan Masyarakat (Dumas). Padahal kenyataannya, mereka dilaporkan ke polisi hanya karena tidak mau diajak untuk mendukung Paslon sebelah (lain)," ungkapnya.
Saat ini, untuk para Kepala Desa (Kades) yang masih bersikap netral di Pilkada Sidoarjo, justru dilaporkan ke polisi. Bahkan sempat pula diperiksa penyidik Polresta Sidoarjo dengan materi yang berbeda - beda dari pokok perkara utamanya.
"Sedangkan fakta lainnya justru ada dugaan pembiaran bagi Kades yang justru terang-terangan mengabaikan netralitas di Pilkada Sidoarjo. Kalau dugaan itu benar jangan sampai deklarasi ini hanya formalitas semata. Deklarasi ini harus dipraktekkan dan direalisasikan dengan menjaga netralitas penyelenggara negara dan APH," tandasnya.
Karena itu, Abah Usman mengaku setelah adanya Deklarasi Damai ini semua pihak, termasuk aparatur pemerintahan maupun Aparatur Penegak Hukum (APH) harus menjaga integritas dengan menjunjung tinggi sikap netral dalam Pemilu Serentak 2024 ini.
"Kami tetap harus hati-hati menyikapi setiap upaya pihak yang bertujuan melakukan kriminalisasi. Apalagi, kalau yang dikriminalisasi tokoh masyarakat hingga ulama. Persoalan ini harus dapat dipastikan melahirkan reaksi masyarakat dan situasi bisa tidak kondusif. Kalau ada Kades yang dianggap melanggar hukum dengan dalih adanya Dumas, sebaiknya diproses setelah Pilkada 2024 selesai. Itu sikap bijaknya. Sehingga situasi benar-benar kondusif selama Pilkada Sidoarjo maupun Pilgub Jatim," pungkasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
