Sidoarjo (republikjatim.com) - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin dan Edy Widodo (SAE) tampil sangat penuh semangat menyampaikan program visi dan misinya dalam debat kedua. Paslon nomor urut 2 ini terlihat sangat mendominasi jalannya debat kedua yang dilaksanakan Komisi Pemulihan Umum (KPU) di Hotel Aston Sidoarjo, Kamis (31/10/2024) malam.
Salah satu program yang disampaikan yakni bakal menerapkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelayanan ini secara terpadu untuk mempersingkat birokrasi dan memudahkan pelayanan terhadap masyarakat Sidoarjo.
Calon Bupati Sidoarjo, Achmad Amir Aslichin mengatakan Sidoarjo sendiri menerapkan beberapa aplikasi dalam pelayanan ke masyarakat. Namun, menurutnya beberapa aplikasi ini diharapkan dapat diringkas menjadi satu aplikasi untuk mempersingkat dan mempermudah birokrasi.
"Saat ini Sidoarjo telah menerapkan berbagai aplikasi dalam penerapan SPBE dalam pelayanan pemerintahan. Tapi, perlu adanya keselarasan dengan menyatukan beberapa SPBE itu menjadi satu aplikasi secara terpadu," ujar Cabup Sidoarjo yang akrab disapa Mas Iin ini.
Mantan anggota DPRD Sidoarjo dua periode l dan DPRD Jatim ini juga menyiapkan beberapa program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penerapan SPBE terpadu itu. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat juga bakal diberikan pendampingan agar lebih expert (mahir) dalam mengaplikasikan SPBE itu secara terpadu.
"Sistem pelayanan berbasis online (digital) di Sidoarjo selama ini sudah berjalan. Tapi, hal itu diharapkan lebih ditingkatkan dengan melibatkan pemerintahan paling bawah, yakni pemerintahan desa dengan menggunakan SPBE yang selaras dengan pemerintah daerah," pintanya.
Menurut Mas Iin, penerapan SPBE secara terpadu dapat menekan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta pungli paling efektif.
"Birokrasi yang begitu panjang dapat dipangkas dan masyarakat lebih mudah dalam mengakses segala informasi pemerintah daerah," tegasnya.
Selain SPBE secara terpadu dengan satu aplikasi, Paslon SAE juga menyiapkan pengembangan sektor ekonomi kerakyatan melalui anggaran Rp 300 sampai 500 juta perdusun. Program ini sebagai upaya menekan angka kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
"Penanganan kemiskinan dapat dilakukan dengan penggunaan dana bantuan perdusun. Program ini diharapkan menjadi salah satu program yang solutif untuk pengembangan di sektor ekonomi kerakyatan. Mulai dari pembukaan lapangan kerja dan pelatihan kerja per dusun atau desa," tandas Mas Iin disambut tepuk tangan para pendukung SAE yang hadir dalam debat kedua itu. Ary/Waw
Editor : Redaksi
