Sidoarjo (republikjatim.com) - Tim Verifikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan Kabupaten Sidoarjo layak Open Defecation Free (ODF) atau stop Buang Air Besar (BAB) Sembarangan. Hal ini setelah tim verifikasi melaksanakan turun ke lapangan untuk melaksanakan penilaian di 12 desa/kelurahan di Sidoarjo.
Plt Bupati Sidoarjo, Subandi menyatakan komitmennya untuk mencapai ODF dengan cara kerjasama dari berbagai pihak. Yakni mulai dari kecamatan, desa hingga masyarakat.
"BAB Sembarangan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Faktor ini menjadi salah satu indikator kesehatan. Untuk itu, kami mengajak masyarakat berperilaku hidup sehat dalam mewujudkan Sidoarjo yang sehat," ujar Subandi saat menghadiri Deklarasi Sidoarjo Bebas ODF di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (30/05/2024).
Subandi menjelaskan dalam mewujudkan hal itu, sudah diawali sejak Selasa (28/05/2024) kemarin. Yakni hari itu, ditentukan titik sampling sebanyak 6 kecamatan dan 12 desa/kelurahan yang disurvei dan dinilai tim verifikasi dari Provinsi Jawa Timur.
"Setelah menentukan sampling, kemudian hari berikutnya langsung dilakukan verifikasi oleh tim verifikator dari Provinsi Jawa Timur dan hasilnya sangat baik," imbuh Subandi.
Selain itu, Subandi mengaku sangat bersyukur karena Sidoarjo dapat mendeklarasikan sebagai Kabupaten ODF ke 31 di Provinsi Jawa Timur. Setelah Kabupaten Sidoarjo dikukuhkan sebagai Kabupaten ODF, kondisi sanitasi di Sidoarjo menjadi lebih baik. Bahkan, kualitas air bersih meningkat dan penyakit berbasis lingkungan dan stunting menurun.
"Ke depannya, semoga Sidoarjo dapat mengikuti verifikasi nasional sebagai kabupaten dan kota yang sehat itu," pinta mantan Kades Pabean, Kecamatan Sedati ini.
Sementara Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (PPP) Dinkes Provinsi Jawa Timur, Sulvy Dwi Anggraini mengapresiasi Pemkab Sidoarjo yang berkomitmen dalam mewujudkan masyarakat sehat dan bermartabat. Salah satunya, melalui sanitasi total berbasis masyarakat.
"Tantangan ini, bukanlah hal yang mudah dihadapi Pemkab Sidoarjo untuk mencapai status ODF. Karena masyarakat pengguna jamban masih sangat rendah," urainya.
Selain itu, geografis yang sangat luas ditambah adanya bonus demografi dan aliran sungai yang tidak pernah kering. Hal itu, tentunya akan menjadi kesulitan tersendiri.
"Untuk mendorong perubahan perilaku dari seluruh masyarakat yang buang air besar di sembarang tempat ke jalan yang sehat itu dibutuhkan kerjasama semua pihak. Tapi, Pemkab Sidoarjo turut mendorong komitmen Pemprov Jawa Timur, dalam mewujudkan masyarakat Jatim sehat dan cerdas. Meski begitu, soal lingkungan menjadi tanggung jawab kolektif," tandasnya. Ary/Waw
Editor : Redaksi
