Sidoarjo (republikjatim.com) - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sidoarjo yang anggotanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo harus mampu menekan inflasi di tengah pandemi Covid -19. Selain itu, juga harus mampu menjamin ketersediaan stok kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas harga di pasaran.
Instruksi itu, disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Ahmad Zaini saat Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) High Level Meeting (HLM) bersama tim TPID Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Rabu (25/08/2021).
"Berdasarkan data Tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sidoarjo mengalami kontraksi minus 3,69 persen. Nilai itu terjun payung dibanding PDRB Tahun 2019 sebesar 5,99 persen," kata Zaini.
Mantan Kepala Bappeda ini menjelaskan sektor yang mengalami kontraksi diantaranya konsumsi rumah tangga sebesar 1,13 persen. Kemudian, pengeluaran pemerintah 1,21 persen, sektor Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) investasi mengalami kontraksi 1,02 persen. Sedangkan net ekspor atau ekspor bersih mengalami kontraksi 3,69 persen. Sementara sektor kesehatan, jasa sosial, transportasi, pergudangan, pendidikan dan jasa lainya pertumbuhannya masih positif.
"Dalam kondisi seperti ini, maka TPID Pemkab Sidoarjo bekerja keras dalam menekan laju kontraksi agar tidak semakin terjun bebas. Kami khawatir akan turun lagi. Mengingat kondisi ekonomi sekarang belum stabil masih dipengaruhi wabah pandemi Covid-19," imbuhnya.
Zaini menilai penurunan inflasi terjadi bukan hanya menimpa sektor pertanian dan perkebunan saja. Akan tetapi, sektor perikanan juga mengalami hal yang sama. Pihaknya meminta semua OPD bisa kerja maksimal mengatasi permasalahan inflasi ini.
"OPD terkait harus mampu mengawasi pemasaran dari hasil panen atau kebun yang ada di Sidoarjo. Karena ini sangat mempengaruhi inflasi daerah. Terlebih hasil panen yang sudah dibawa ke luar daerah Sidoarjo harus bisa mencarikan solusinya," tegasnya.
Mantan Kepala Dinas Perizinan Pemkab Sidoarjo ini minta OPD harus memberi pencerahan kepada masyarakat atas ketersediaan logistik. Termasuk kebutuhan pokok dan mampu menjaga stabilitas harga di pasaran. Apalagi, sekarang ini masih banyak faktor yang mempengaruhi untuk mengendalikan inflasi.
"Agar kinerja TPID maksimal, kami minta ada koordinasi yang lebih intensif agar setiap anggota paham dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Yang tidak kalah penting, kebutuhan pokok masyarakat. TPID juga harus hisa merumuskan program ketahanan pangan dengan menggerakkan seluruh elemen masyarakat seperti program bertani beras dan sayuran untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Agar rakor HLM TPID ini menghasilkan konsep konkrit dan memberi kontribusi nyata kepada masyarakat Sidoarjo," jelas Zaini didampingi Kepala BPS Sidoarjo, Indria Purwaningsih.
Sementara Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo, Benny Airlangga Yogaswara menegaskan penyelenggaraan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Untuk itu, perlu pengendalian inflasi daerah yang melibatkan OPD yang masuk tim TPID Sidoarjo. Apalagi, salah satu tugas TPID mengumpulkan data dan informasi harga bahan kebutuhan pokok sekaligus menyusun strategi pengendalian inflasi daerah.
"Selain itu, TPID juga merancang ketahanan pangan dengan memperkuat sistem logistik melalui langkah-langkah strategis. Pertemuan teknis ini bersifat strategis dalam rangka sinkronisasi kebijakan TPID agar inflasi dapat dikendalikan dan mampu menjamin ketersediaan pasokan produksi dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat," tandasnya. Hel/Waw
