Ngawi (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngawi terus berkomitmen menyediakan layanan terpadu bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik (MPP) ke 207.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Abdullah Azwar Anas mengingatkan pendirian MPP merupakan pengintegrasian pelayanan, bukan hanya sekadar fisik gedung yang megah.
"MPP ini kan gedung, tapi sebenarnya rohnya, spiritnya adalah pengintegrasian layanan. Makanya harus benar-benar terlihat perbedaan. Dampaknya, rakyat menjadi lebih cepat, mudah, lebih murah dan transparan saat mengurus pelayanan publik," ujar MenPANRB RI, Abdullah Azwar Anas saat pengarahan pada Peresmian MPP Kabupaten Ngawi, Kamis (27/06/2024).
Selain itu, Menteri Anas mengapresiasi Pemkab Ngawi yang telah menyediakan ruang yang proporsional untuk mengakses berbagai layanan di dalam satu tempat. Ia mengajak Pemkab Ngawi untuk terus bertransformasi lewat peningkatan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Perbaikan ekosistem pelayanan publik yang terfokus pada empat aspek, yaitu direct services, mobile services, self services dan elektronic services," pintanya.
Anas menegaskan pemerintah sebagai penyedia layanan harus menyiapkan langkah ke depan dengan menyediakan layanan berbasis digital, selain direct service yang telah ada.
"Mudah-mudahan di Ngawi ini bisa menjadi model bagi teman-teman di sekitar Ngawi. Sehingga nanti akan memberikan pelayanan yang berdampak. Kalau disurvei masyarakatnya akan meningkatkan kepuasannya," tegas Anas yang juga mantan Bupati Banyuwangi ini.
Sementara Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono menjelaskan MPP Kabupaten Ngawi sudah melakukan soft launching dan mulai beroperasi pada 11 Desember 2023 lalu. Pada awalnya, MPP ini baru menyediakan 60 jenis layanan dari 20 instansi.
"Kami berkomitmen untuk menambah layanan dengan kolaborasi dari berbagai instansi. Saat ini masyarakat di Ngawi bisa mengakses 152 layanan dari 39 instansi pemerintah," ungkapnya.
Selain memberikan pelayanan yang beragam, MPP Kabupaten Ngawi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Seperti ruang laktasi, pojok baca digital, pojok bermain anak, ruang pengaduan, akses yang baik bagi penyandang disabilitas dan sebagainya. Di Gedung MPP ini juga tersedia co-working space yang dapat dimanfaatkan masyarakat, kafe serta sentra UMKM dari berbagai penjuru Kabupaten Ngawi.
"Itu yang spesial dan membedakan antara MPP Kabupaten Ngawi dibandingkan dengan MPP lainnya yang telah diresmikan. Bahkan ini baru pertama kalinya di Indonesia seluruh pelayanan BPJS Kesehatan telah dipindahkan dan ditempatkan seluruhnya di MPP. Jadi harapannya bisa memberikan layanan maksimal," tuturnya.
Pemkab Ngawi terus memaksimalkan layanan dan kinerja pemerintahannya lewat transformasi digital. Menurut Ony, Pemkab Ngawi melakukan pemangkasan proses bisnis dan ke depan seluruh aplikasi akan diinteroperabilitaskan dan tidak ada lagi satu inovasi satu aplikasi.
"Kami telah memangkas 180 aplikasi menjadi sekitar 60 aplikasi saja. Target kami, untuk menginteroperabilitaskan semakin banyak lagi agar jauh lebih ringkas dan memudahkan masyarakat mengakses layanan berbasis digital," tandasnya.
Untuk diketahui, saat ini telah terdapat 207 MPP dan 23 MPP Digital yang telah tersebar di seluruh Indonesia. Di Provinsi Jawa Timur telah dibangun sebanyak 30 MPP, termasuk di dalamnya MPP Kabupaten Ngawi yang hari ini diresmikan. Adv/And
