Sidoarjo (republikjatim.com) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menargetkan bebas Open Defecation Free (ODF) atau Buang Air Besar (BAB) sembarangan 100 persen di seluruh wilayahnya. Dengan upaya ini, Sidoarjo berkomitmen untuk meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Upaya ini juga untuk mengejar target verifikasi Kabupaten/Kota Sehat (KKS).
Pj Sekretaris Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto mengatakan percepatan ODF ini harus segera diterapkan di Sidoarjo. Alasannya, permasalahan ODF jika tidak segera tertangani, maka akan menyebabkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Diantaranya seperti masih tingginya angka stunting di Sidoarjo.
"Untuk mengejar 100 persen bebas ODF, mari kita bersama-sama menyamakan persepsi permasalahan ODF atau bebas BAB sembarangan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Hal ini, perlu gerakan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari desa hingga dinas," ujar Andjar dalam acara Percepatan ODF Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Lokus Kabupaten Sidoarjo Sehat di Pendopo Pemkab Sidoarjo, Kamis (25/05/2023).
Andjar menambahkan, angka ODF Sidoarjo saat ini berada dalam posisi ke 34 dari 38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Hal ini, yang menjadikan Sidoarjo harus bergerak cepat dalam penanganan bebas ODF dan mengurangi angka stunting itu.
"Rangking ke 34 ini harus segera kita tuntaskan. Karena Sidoarjo sendiri saya rasa tidak pantas kalau mendapat rangking ODF terendah nomor 4. Karena PAD Sidoarjo besar dan APBD Sidoarjo juga besar kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Upaya ini butuh sinergitas dari berbagai pihak dan dalam acara ini saya harap bisa terpecahkan masalah dan solusinya," pintanya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Sidoarjo, Fenny Apridawati menegaskan angka stunting di Sidoarjo naik sebesar 1,3 persen. Hal ini disebabkan karena angka ODF yang masih tinggi.
"Untuk menurunkan angka stunting sendiri, selain percepatan penanganan bebas ODF 100 persen, juga perlu menggalakkan kembali ASI eksklusif, dan seluruh kader kesehatan di setiap daerah agar memantau ibu hamil di daerahnya masing-masing," ucap Fenny.
Fenny menguraikan upaya Pemkab Sidoarjo untuk percepatan bebas ODF diantaranya adalah dengan pemberdayaan masyarakat melalui desa/kelurahan dan menggerakkan sektor swasta melalui CSR.
"Termasuk, membangun kesadaran masyarakat untuk mau membangun jamban sehat secara mandiri," tandas mantan Kepala Disnaker Pemkab Sidoarjo ini.
Berdasarkan data Di Dinkes Pemkab Sidoarjo, masyarakat yang belum memiliki jamban sehat telah didata tim puskesmas bersama dengan perangkat desa se Kabupaten Sidoarjo. Hasilnya jumlahnya mencapai sebanyak 5.926 rumah yang belum memiliki jamban.
"Jumlah desa yang sudah ODF di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 201 desa dari total 352 desa. Target untuk bisa verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional minimal 80 persen atau 281 desa. Sehingga masih terdapat kekurangan minimal 80 desa yang ditargetkan bisa bebas ODF Tahun 2023," pungkas mantan Kepala Disperindag Pemkab Sidoarjo ini. Hel/Waw
